Sssst! 5 Menteri Bakal Diresfhuffle, Plus Kapolri dan BNPB
Presiden Jokowi mungkin bukan orang yang begitu peduli dengan penempatan kader atau orang-orang yang sudah mengantarkannya pada kursi Presiden. Kader PDIP, partai pengusungnya, bukanlah pemilik kursi mayoritas di kabinet jilid pertama dan kedua. Bahkan Gerindra, sebagai oposisi diberi dua kursi menteri oleh Jokowi.
Begitu juga di kursi Dirut dan Komisaris. Di tahun 2017 lalu, saya pernah mendengar sebuah cerita lucu tentang pertimbangan penunjukan dirut sebuah perusahaan BUMN.
Pada aksi 411 dan 212, rupanya si Dirut ini ikut terlibat membiayai atau mendukung pembiayaan demonstran. Dan laporan ini akhirnya sampai pada Presiden.
Memang sejak awal banyak yang mempertanyakan kenapa orang yang cenderung berseberangan dengan Jokowi, tiba-tiba ditunjuk menjadi Dirut? Rupanya, Presiden sangat percaya dengan hasil wawancara. Setiap orang ditanya soal loyalitas dan profesionalismenya. Dan kalau calon Dirut sudah menyatakan siap loyal dan profesional, maka saat itu juga Presiden hanya akan membuang latar belakang politiknya selama ini. Maka jangan heran kalau ada loyalis SBY, Prabowo bahkan PKS, menduduki kursi Dirut dan komisaris.
Di luar itu, seperti yang kita tahu soal penunjukan menteri kabinet jilid pertama, di tahun 2014. Presiden sangat percaya pada KPK. Sehingga semua nama yang dicoret oleh KPK, otomatis batal dipertimbangkan untuk menjadi menteri.
Saat itu kabarnya Bu Mega sudah mengingatkan, bahwa KPK juga manusia. Terdiri dari daging dan tulang, dengan seribu satu macam kepentingan. Namun Jokowi tetap dengan sikapnya, menerima hasil rekomendasi KPK.(teruskan baca artikel di bwh ... 👇👇 )
Di 2019 lalu Presiden Jokowi tak lagi melibatkan KPK. Semua menteri ditunjuk berdasarkan pertimbangan dan masukan dari orang-orang di sekelilingnya. Termasuk menteri-menteri dari partai.
Meskipun pada akhirnya komposisi kabinet jilid dua ini sebenarnya lebih buruk dari jilid pertama, tapi saya setuju kalau Presiden mengklaim bahwa susunannya kali ini lebih kompak dan solid. Tapi kelebihan itu justru menjadi kekurangan, karena kompak berarti sepakat dalam banyak kompromi.
Akhir-akhir ini kita bisa melihat betapa Presiden Jokowi diusilin oleh orang-orang di sekitarnya sendiri. Contoh omnibus law. Draft yang dikirim dari DPR itu sudah rapi tanpa typo. Sudah siap ditanda tangani Presiden. Tapi anehnya, justru Presiden menandatangani dokumen yang masih ada kesalahan-kesalahan penulisan. Ini jelas ada yang bermain dan ingin menyudutkan Presiden.
Belum lagi soal objek vital negara, Bandara. Kemarin sempat dikuasai oleh FPI. Ribuan orang masuk menguasai Bandara. Membuat puluhan penerbangan terganggu dan pramugari harus jalan kaki karena mobil tak bisa masuk ke Bandara.
Kabarnya ini membuat Presiden sangat-sangat marah. Meskipun tak ada kerusuhan berarti, tetap saja Presiden kecewa dengan pembantu-pembantunya. Mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi? Sementara persiapan dan perhitungan rekayasa arus lalu lintas sudah cukup meyakinkan bahwa kepulangan Rizieq tidak boleh mencoreng citra Indonesia.
Belum lagi respon partai-partai koalisi yang sungguh mengecewakan. Banyak yang menjadi duri dalam daging, hanya mementingkan 2024. Beberapa menteri bahkan sudah lebih visioner, menjalin komunikasi untuk kemungkinan koalisi. Menteri-menteri non partai lebih liar pergerakannya.
Padahal semua elit juga tahu bahwa Rizieq hanyalah kekuatan kecil. Dalam banyak catatan, tokoh yang didukung FPI tak pernah bisa memenangkan Pilpres atau Pemilu. Tapi dengan begitupun, sudah membuat banyak partai mengais keuntungan dari kepulangan Rizieq.
Kalau melihat manuver dan penghianatan partai-partai koalisi, yang lebih mementingkan 2024 dibanding mendukung Jokowi sampai tuntas, nampaknya rencana reshufle yang sebelumnya sempat tertunda itu kali ini akan direalisasikan.
Setidaknya akan ada 5 menteri yang akan diganti dalam waktu dekat. Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri UMKM, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Menurut informan kami, beberapa calon menteri sudah dipanggil Presiden. Namun bisa jadi jumlah menteri yang diganti akan lebih dari 5.
Reshuffle kali ini akan menyempurnakan pergantian Kapolri yang kebetulan sudah memasuki masa pensiun. Nampaknya juga akan ada penggantian kepala BNPB karena telah memfasilitasi acara pernikahan anak Rizieq. Serta penindakan terhadap Anies Baswedan karena pelanggaran terkait Rizieq.
Jika JK dan pihak-pihak oposisi, termasuk partai koalisi yang menjadi duri dalam daging bermanuver dan main api, mau pamer kekuatan dengan pengerahan massa dan provokasi, maka wajar kalau Presiden ingin meresponnya dengan telak.
Bagi Presiden, ini bukan tentang unjuk kekuatan atau pamer kekuasaan. Ini tentang NKRI yang harus dijaga dan dilindungi dari perpecahan. Manuver politik kelompok oposisi kali ini memang sudah kelewat batas. Begitulah kura-kura
Alifurrahman
Sumber informasi berita:
https://seword.com/politik/sssst-5-menteri-bakal-diresfhuffle-plus-kapolri-EMeyBpzjS7
No comments:
Post a Comment