gambar ilustrasi saja
*Saat ini beredar dimedia massa daftar pendiri partai demokrat. *Perlu saya jelaskan bahwa ;
(1).Itu daftar nama 99 Pendiri Partai Demokrat yg dimuat dalam Akte Arswendi Kamuli SH, berdasarkan UU Parpol 2021.
Romo berada dinomor 11, sebetulnya Nama lengkapnya : WISNU HERRYANTO KRESTOWO PROBOJATI NOTONEGORO, karena terlalu panjang, karena kolomnya tidak muat, oleh Dukcapil di KTP hanya tertulis nama depan saja seperti dinomor 11 tersebut.
(2). Sebelum formasi 99 tersebut diatas disyahkan oleh Menkumham, sebenarnya cikal bakal berdirinya partai demokrat hanya 3(tiga) orang yakni, Romo sendiri, Vence Rumangkang & Kurdi Mustofa.
Kemudian dari tiga orang pemrakarsa/penggagas sekaligus pendiri awal Partai Demokrat sebelum diterbitkannya UU Parpol 2001, maka disusunlah kepengurusan sebanyak 9 (sembilan) orang, yakni masing-masing dengan membawa 3 orang.
Saya membawa/mengajak Prof. S.Budhisantoso & Irzan Tanjung, kemudian Vence membawa/mengajak Prof,Rompas & Henky Luntungan,....kemudian Kurdi karena militer aktif tidak boleh bertindak sebagai pendiri partai, maka dia menunjuk temannya yakni Ahmad Yani, Mubarok dan satu lagi saya lupa.
9(sembilan) nama pengurus tersebut setelah didaftarkan ke Depkumham waktu itu, ditunda sementara pengesahannya karena menunggu UNDANG-UNDANG PARPOL baru Tahun 2001.
Setelah UU Parpol 2001 terbit, ternyata salah satu syaratnya mengharuskan sebuah Partai Politik bisa didirikan, minimal oleh *50(lima puluh) orang.
(3). Kemudian dari 9(sembilan) pengurus tersebut masing-masing mengusulkan/membawa teman-temannya hingga jumlahnya menjadi 99(sembilan puluh sembilan) orang.
Kesembilan puluh sembilan orang itulah yang akhirnya menanda tangani Akte Notaris berdirinya Partai Demokrat, yang kemudian disyahkan oleh Menkumham.
Catatan : Awalnya diusulkan dari sembilan orang pengurus pertama waktu pembentukan, membawa teman-temannya masing-masing sebanyak 10(sepuluh) orang hingga totalnya ada 90 orang.
Namun saya dan Vence akhirnya sepakat karena partai ini kami persiapkan untuk mengusung SBY maju di Pilpres 2004, maka kemudian kami mengambil inisiatif tanggal lahirnya SBY 9 September, sebagai jumlah penanda tangan Akte berdirinya Partai Demokrat menjadi 99 orang, karena awalnya mau dibuat100 penanda tangan.
Saya bilang jangan seratus (100) nanti jadi KURAWA...!!!
Maka kesepakatan akhir dari 99 orang penanda tangan ini sekaligus juga sebagai deklarator berdirinya Partai Demokrat...!!!
(4). Awalnya SBY meragukan Partai Demokrat yang kami dirikan, karena sudah mendapat jaminan dari PKB yang akan mengusungnya pada Pilpres 2004.
(5). Namun dengan kerja keras dan kesungguhan kami bahwa kami sangat serius menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik SBY untuk maju di Pilpres 2004, akhirnya SBY percaya setelah kami memasukkan nama istrinya, sebagai tambahan untuk menjadi Wakil Ketua Umum, diluar 99 orang yang telah menanda tangani Akte Pendirian Partai Demokrat.
(6). Dari 3 (tiga) cikal bakal Pendiri Partai Demokrat tersebut, konon saya dengar saudara Vence & Kurdi sudah wafat, sayapun sebenarnya dikabarkan sudah tidak ada, karena sedang menjalani topo ngrame, yakni bersembunyi ditempat terang dan bertapa ditengah keramaian.... karena SBY telah ingkar janji kepada leluhur tanah Jawa..!??
Namun syukur alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada saya, sehingga masih bisa ikut menyaksikan dinamika partai yang telah kami dirikan 20 tahun yang lalu.
(7). Itulah kronologis singkat asal muasal muasal BERDIRINYA PARTAI DEMOKRAT....!!!
Yang kemudian di- klaim secara sepihak oleh SBY dan kroni-kroninya anak-anak kemarin sore, yang tidak tahu sejarah bahwa seolah-olah SBY dan dynasti yudhoyono yang menjadi pendiri dan pemilik tunggal Partai Demokrat...???? Dari mana ceritanya....bro....!!????
SBY awalnya hanya sebagai USER (pengguna),.... koq setelah jadi besar dan berhasil mengantarkan dirinya ke-singgasana Istana Negara, sekarang main klaim sepihak bahwa partai demokrat milik dynasti yudhoyono....????? Apa tidak MALU...????, saya sebagai cikal bakal yang menjadi pelaku dan saksi hidup sejarah berdirinya partai demokrat masih ada, dan alhamdulillah masih segar bugar -sehat wal afiat, sehingga bisa menulis peristiwa sejarah yang sebenarnya....!!!!!
(8). DEMOKRAT yang kami gagas dan kami dirikan 20 tahun yang lalu, sekarang sudah menjadi milik publik yakni milik para kader dan konstituen.
Tidak boleh ada, siapapun yang yang merasa dirinya paling berhak atas partai demokrat...!!!
Kami menggagas dan mendirikan Partai Demokrat 20 tahun yang lalu, adalah untuk menjadi Partai Kader dan Partai Masa Depan..,!!!
...... Bukan partai yudhoyono..!!!
(9). Kepada para kader, terutama yang telah ikut berjuang bersama kami dari sejak deklarasi hingga sekarang, saya menyerukan bahwa tidak ada satupun dari dynasti yudhoyono yang berhak memecat kalian sebagai kader partai demokrat..!!!
Saya yang jadi jaminannya...!!! karena tidak ada satupun manusia termasuk sby,.... yang bisa memecat saya selaku inisiator sekaligus cikal bakal berdirinya partai Demokrat.
Jika diperlukan SBY sebagai Mr.NO THANK YOU, bisa head to head langsung dengan saya.
Sebagai pelaku dan saksi sejarah yang masih hidup, saya akan MEMBERIKAN TESTIMONI SEJARAH BERDIRINYA PARTAI DEMOKRAT DI INDONESIA YANG SEBENARNYA....!!!!!
Wassalam,
WHKP Notonegoro (Ki Ageng Noto).
Sabtu, 6 Maret 2021.
====================
RESPON ATAS PIDATO POLITIK PAK SBY
Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M. Sc., Lic. Eng., Ph. D.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Saya sebagai rakyat jelata dan bukan bagian dari Partai Demokrat, ingin merespon isi pidato pak SBY tersebut.
Pak SBY dengan gamblang dan runtut menjelaskan dan mencoba berperilaku defensif adanya KLB Deli Serdang yang kemudian tiba-tiba secara normatif pak SBY menyimpulkan, bahwa KLB Deli Serdang ilegal, abal-abal, dan melawan hukum.
Pak SBY kembali secara eksplisit menyebut nama pak Moeldoko dengan sebutan KSP Moeldoko. Sebutan KSP Moeldoko menurut saya sangat bernuansa politik yaitu mengkaitkan jabatan pak Moeldoko sebagai Kepala KSP dengan gonjang-ganjing internal Partai Demokrat (PD). Itu artinya, ada upaya politik pencitraan dari pak SBY secara implisit mengarahkan logika waras rakyat Indonesia ke arah dimana Pemerintah terlibat atas gonjang-ganjing internal PD, walau pidato politik pak SBY selalu diakhiri dengan kalimat SAYA YAKIN PRESIDEN JOKOWI TIDAK TAHU. Bagi saya ini pidato politik ambigo.
Lebih jauh pak SBY menilai langkah poltik pak Moeldoko tidak perwira dan memalukan korps TNI.
Sikap Presiden Jokowi sudah benar: tidak perlu komentar dan ikut campur urusan internal Partai Demokrat. Ini murni permainan politik praktis dan itu bukan urusan Presiden.
Menurut saya, Presiden Jokowi juga tidak punya hak melarang orang bermain politik praktis, karena itu hak politik seseorang, sekalipun seseorang itu pejabat negara. Bukannya ibu Presiden Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang Mengkopolhukamnya bermain politik praktis untuk nyapres 2004?
Menurut saya, pak SBY sebagai mantan Presiden RI dua periode, tidak bijak dalam melihat kasus ini. Pak SBY lupa, bahwa gonjang-ganjing internal PD adalah suatu peristiwa politik adanya distrust atas suatu kepemimpinan partai. Dan ini adalah murni suatu permainan politik. Tidak perlu membawa-bawa moral dan etika segala, karena di sisi lain banyak yang lebih tidak beretika dan tidak bermoral.
Permainan politik bisa memasuki wilayah chaos, sehingga untuk memahaminya, pola pokir atau mindset-nya harus bertransformasi dari kondisi normal ke abnormal.
Kondisi chaos adalah suatu obyek kajian chaotic Mathematics yang kita kenal dengan istilah game theory. Dalam kondisi ini, pidato pak SBY sungguh tidak berguna, karena substansi pidato politik pak SBY kondisinya normatif normal.
Terlalu dini saat ini, sepihak, mengatakan KLB Deli Serdang ilegal atau abal-abal atau melawan hukum. Fakta politik saat ini, menurut saya, adalah adanya dualisme kepemimpinan PD yaitu AHY dan Moeldoko. Suka atau tidak suka, itulah faktanya. Solusinya di pengadilan.
Pak SBY dalam pidato politiknya di link atas mengungkit jasa pak SBY terhadap pak Moeldoko yang telah mengangkatnya menjadi Panglima TNI. Apakah pengangkatan jabatan Panglima TNI hanya sekedar jasa? Bukannya harus memenuhi persyaratan yang rumit dan pelik? Pak SBY juga meminta maaf kepada Tuhan atas penunjukan pak Moeldoko menjadi Panglima TNI pada kala itu. Pertanyaan yang sama juga bisa dimunculkan, apakah pak SBY juga meminta maaf kepada Tuhan atas penunjukan pak Andi Malarangeng menjadi Menpora RI pada kala itu, yang akhirnya, faktanya, pak Andi Malarangeng tersandung kasus korupsi dan divonis bersalah di pengadilan Tipikor? Perbuatan korupsi pak Andi Malarangeng jelas merugikan rakyat Indonesia.
Ingat, tingginya angka kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh tingginya indeks tingkat korupsi di Indonesia. Dan di era pak SBY, korupsi begitu heboh, termasuk yang dilakukan oleh kader-kader PD.
Logika pak SBY rancu, karena tidak bisa membedakan antara SBY sebagai pribadi dan Mantan Presiden RI dua periode.
Logika yang samapun bisa dimunculkan dengan apa yang dialami oleh almarhum Gus Dur dengan PKB-nya dan ibu Megawati Soekarnoputri pada kala itu.
Saya tegaskan disini, saya tidak punya kepentingan politik secara terbuka mendukung pihak manapun, karena saya orang di luar PD.
Jika gonjang-ganjing politik PD ini saya analis dengan kaidah Game Theory dan saya proyeksikan dalam format NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, ada hal baik yang sedang berproses lewat jalur pendewasaan berpolitik. The nature will find the way.
Saran saya kepada pak SBY untuk lebih banyak mawas diri, dan mencoba melihat segala permasalahan secara obyektif, dan adil.
Saya ada di Kementerian ESDM antara tahun 2012-2014, membantu terpidana Mantan Menteri ESDM Jero Wacik dalam pengembangan Renewable Energy di Indonesia. Saya ikut mengawal di tahap awal proyek geothermal (panas bumi) Sarula hingga tuntas, walau harus sampai di era Presiden Jokowi. Saya tahu persis banyak proyek-proyek energi yang mangkrak. Saya yang menulis surat ke Pemerintah soal larangan ekspor konsentrat termasuk detail tatakelola smelter, yang kemudian keluar Peraturan Pemerintah Larangan Ekspor Konsentrat pada Januari 2014. Ternyata keliru memahami tulisan saya.
Saya juga bisa tunjuk-tunjuk kegagalan suatu rezim, misal program BBM bersubsidi salah sasaran, liberalisasi sistem pendidikan nasional, radikalisme dan intoleransi agama yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, reformasi birokrasi yang hanya pepesan kosong, dll.
Tidak perlu tunjuk-tunjuk kesalahan orang yang belum tentu bersalah. Lebih baik menunjuk kesalahan pribadi dan meminta maaf secara terbuka ke publik. Elegan dan jantan!
Terimakasih.
Yogyakarta, 2021-03-06
BP. Widyakanigara
