20201120 JUMAT HARI INI berita menarik
ISU HANGAT yang berkembang sejak pagi hingga sore hari ini adalah kedatangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke markas Kopassus di Cijantung, markas Marinir di Cilandak, dan markas Paskhas di Halim Perdana Kusumah
Anggota Komisi I DPR dari NasDem, Willy Aditya, menilai kunjungan Panglima TNI mengecek pasukan khusus di 3 matra pada Kamis (19/11) sebagai evaluasi internal TNI.
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, tingkat ancaman perpecahan persatuan kesatuan bangsa sudah di level mengkhawatirkan. Ketua Umum ICMI Prof Jimly Asshidiqie mengingatkan pemerintah agar tidak menghadapi aksi para petinggi FPI seperti mau berperang. ‘’Jangan bikin suasana tegang, kayak mau perang. Jangan anggap mereka yang tak suka pemerintah itu akan bisa menjatuhkan Presiden," katanya.Isu lainnya , Video tentang sejumlah kendaraan milik TNI saat melintas di Jl KS Tubun, Petamburan, Jakpus viral di medsos dan menjadi sorotan. Pasalnya, rombongan kendaraan tempur tersebut sempat berhenti di depan jalan yang terdapat pelang DPP Front Pembela Islam (FPI). Ada Instruksi Mendagri Mendagri No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang menuai protes. Hari ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) akan dimintai keterangan oleh polisi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pemimpin FPI Rizieq Shihab di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kemudian juga Front Pembela Islam (FPI) mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Capres 2014 dengan tagar #Anies4PresidenRI2024.
Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Nana Sudjana pamitan, sertijab kepada Kapolda yang baru dilakukan hari ini.
Isu selengkapnya :
1. Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan bubarkan lagi 29 lembaga negara, di antaranya Badan Otorita Jembatan Suramadu. KPK menerima salinan berkas perkara Djoko Tjandra dari Kejagung dan Bareskrim Polri.
2. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mendadak mengecek pasukan Kopassus, Marinir, dan Paskhas. Dia wanti-wanti soal ancaman yang menginjak-injak persatuan. Panglima TNI mengatakan kesiapsiagaan adalah hal yang utama. Dia menerangkan prajurit harus hadir di tengah masyarakat untuk mendapatkan hati rakyat.
"Pagi hari ini saya merasa bangga, hadir di tengah-tengah prajurit petarung. Tidak seperti biasanya, saya secara mendadak melaksanakan alarm dan saya nilai kesiapsiagaan prajurit petarung sangat baik. Kebanggaan adalah kehormatan. Oleh sebab itu, harus dijaga dan dipertahankan," jelas Marsekal Hadi di markas Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (19/11). Panglima TNI menekankan, pesan persatuan dan kesatuan perlu terus didengungkan karena ancaman terhadap persatuan memang ada.
3. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan pasukannya soal ancaman yang berpotensi merusak persatuan Indonesia. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Achmad Riad menyinggung beberapa pihak yang membawa identitas ini-itu.
"Betul, betul (ada indikasi gangguan persatuan Indonesia), jelas pasti ini persatuan. Kita sudah melihat ada beberapa yang merasa identitas ini, identitas itu, tentunya kita semua harus waspada ya. Jadi TNI ini kita waspada, ya. Jadi jangan kita juga lengah. Kalau kita lengah, 'Ah itu nggak apa-apa', ternyata terjadi, kita semua sudah terlambat," tegas Mayjen Achmad Riad di Markas Wing I Paskhas, Halim, Jaktim, Kamis (19/11).
4. Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto datang ke Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur untuk mengecek kesiapan pasukan baret merah atau pasukan khusus TNI AD ini. Hadi tiba di Makopassus, Kamis (19/11) pukul 08.49 WIB. Kedatangan Panglima TNI disambut Danjen Kopassus Mayjen Mohamad Hasan.
Usai mengecek pasukan Kopassus, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto datang ke Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel). Hadi menilai kesiapsiagaan prajurit sangat baik. Hadi tiba di markas Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2020), sekitar pukul 09.34 WIB. Setibanya, Panglima TNI langsung berjalan kaki ke gedung Nanggala.
Dankormar Marinir TNI AL Mayjen (Mar) Suhartono dan jajarannya langsung menyambut kedatangan Marsekal Hadi Tjahjanto. Panglima TNI langsung meminta agar seluruh pasukan di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak dikumpulkan. (baca terus artikel menarik puluhan lainnya... 👇👇)
5. Anggota Komisi I DPR dari NasDem, Willy Aditya, menilai kunjungan Panglima TNI mengecek pasukan khusus di 3 matra pada Kamis (19/11) sebagai evaluasi internal TNI. "Bagi saya, apa yang dilakukan Panglima itu adalah evaluasi internal. Sebab tindakan satu-dua orang prajurit kemarin yang menyatakan dukungan atau apapun itu namanya, itu memang hal yang harus dievaluasi betul," kata Willy, Kamis (19/11).
Willy mengatakan kunjungan Panglima itu tidak bisa dikaitkan dengan pernyataan Habib Rizieq Syihab soal prajurit yang dihukum lantaran menyambut kedatanagannya. Willy mengatakan kegiatan TNI tidak bisa dibandingkan dengan orang per orang.
6. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie memaknai tindakan Panglima TNI Marsekal Hadi sebagai upaya antisipasi terhadap ancaman perpecahan. Ia juga menyinggung mengenai adanya potensi makar dari kelompok tertentu. "Tingkat ancaman perpecahan persatuan kesatuan bangsa sudah di level mengkhawatirkan," kata Connie, Kamis (19/11).
7. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Jimly Asshidiqie mengingatkan pemerintah agar tidak menghadapi aksi petinggi Front Pembela Islam (FPI) M Rizieq Shihab seperti mau berperang. Hal ini terkait dengan langkah pimpinan TNI yang menggelar apel siaga di kesatuan-kesatuan pasukan khusus. ‘’Jangan bikin suasana tegang, kayak mau perang. Jangan anggap mereka yang tak suka pemerintah itu akan bisa menjatuhkan Presiden," kata Jimly, Kamis (19/11).
Pemerintah, katanya melanjutkan, sebaiknya mengganggap polah Rizieq Shihab sebagai kenakalan. Karena itu perlu dihadapi dengan lebih bijak, diplomatis. Narasi ketidaksukaan terhadap pemerintah oleh Rizieq Shihab dan para pendukungnya, tak mungkin menjatuhkan Presiden Jokowi.
8. Video tentang sejumlah kendaraan milik TNI saat melintas di Jl KS Tubun, Petamburan, Jakpus menjadi sorotan. Pasalnya, rombongan kendaraan tempur tersebut sempat berhenti di depan jalan yang terdapat pelang DPP Front Pembela Islam (FPI).
Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel (Inf) Refki Efriandana Edwar merespons beredarnya video yang menunjukkan sejumlah pasukan TNI yang melintas di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat yang dikenal sebagai markas Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Riziek Syihab.
Refki belum bisa memberikan informasi tentang prajurit TNI yang terlihat dalam video yang viral di media sosial tersebut dari satuan mana. Namun jika dilihat dari kendaraan yang digunakan, dapat dipastikan mereka bukan berasal dari kesatuan Kodam Jaya. "Kalau dari ciri-ciri kendaraannya itu bukan kendaraan organik satuan di jajaran Kodam Jaya. Jika benar itu mobil dari Mabes TNI itu di luar Opsnal satuan kami," katanya.
9. Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar merespons santai aktivitas pasukan TNI di dekat rumah Imam Besar FPI Rizieq Syihab di Petamburan. Ia menilai, keliru kalau menyebut pasukan TNI sedang unjuk kekuatan di daerah Petamburan. "Tidak benar kalau itu unjuk kekuatan,’’ katanya, Kamis (19/11).
Meskipun ia tidak tahu kegiatan apa yang sedang dijalani pasukan TNI di Petamburan, namun menurutnya, hal tersebut biasa terjadi. Pasukan TNI biasa melintas di Jalan KS Tubun di dekat Petamburan sehingga tidak ada yang aneh dengan aktivitas para prajurit sore kemarin.
10. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Mendagri Tito Karnavian bahwa pencopotan kepala daerah harus melalui kajian mendalam terlebih dulu dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. "Kalau soal sanksi pencopotan, mungkin mesti melalui kajian yang mendalam dan perlu dikoordinasikan dengan berbagai pihak," tegas Dasco di gedung DPR, Kamis (19/11).
Peringatan itu menanggapi Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian. Dalam instruksi tersebut ada sanksi yang menyatakan, kepala daerah bisa saja diberhentikan jika tidak melaksanakan kewajibannya.
11. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendelian Penyebaran Covid-19 tidak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah. "Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi. Proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," tegasnya, Kamis (19/11).
12. Pakar Otonomi Daerah Indonesia Djohermansyah Djohan menyatakan jabatan kepala daerah seperti gubernur tidak bisa serta merta dicopot oleh Menteri Dalam Negeri. Seorang kepala daerah bisa saja dicopot hanya jika melakukan pidana, itu pun setelah melalui prosedur panjang. "Tidak bisa langsung dicopot, kalau langsung dicopot bahaya sekali karena kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat," kata Djohermansyah, Kamis (19/11).
13. Politisi Gerindra yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik bilang, Mendagri tidak bisa sembarangan mencopot kepala daerah yang mengabaikan protokol kesehatan. Pencopotan kepala daerah, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. "Instruksi kan enggak bisa berlaku surut. Saya kira harus ada diskusi yang dalam, para ahli hukum tata negara mestinya. Kan ada syarat-syarat tertentu untuk mencopot gubernur," kata Taufik, Kamis (19/11).
16. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta Mendagri) Tito Karnavian bersikap adil dalam menegakkan aturan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Menurut dia, semua kepala daerah yang diduga melanggar aturan tersebut harus dimintai konfirmasi dan penjelasan seperti yang dilakukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Jangan ada pendekatan penegakan hukum yang tidak adil. Kisah pemanggilan Gubernur DKI mesti diikuti jika ada kepala daerah lainnya yang juga melanggar," katanya, Kamis (19/11).
17. Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menegaskan, instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 bertujuan untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar patuh terhadap semua aturan perundangan yang memuat kebijakan pencegahan Covid-19. "Instuksi itu konteksnya mengingatkan kepada semua kepala daerah. Baik yang daerahnya sedang menggelar Pilkada 2020 maupun yang tidak menggelar pilkada seperti DKI Jakarta dan Aceh," ujarnya, Kamis (19/11).
Peraturan perundangan yang dimaksud Kastorius antara lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah, Peraturan Menteri Kesehatan Soal PSBB, Peraturan Menteri lain, peraturan daerah sebagai turunan dari aturan pusat serta peraturan kepala daerah.
17. Mendagri Tito Karnavian tidak menghadiri undangan Komisi II DPR untuk membahas data kependudukan dan data pemilih tetap (DPT) Pilkada Serentak 2020 di gedung DPR, Kamis (19/11). Alasannya, dia tidak bisa menghadiri raker tersebut secara mendadak dan hanya mengutus Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, tapi Komisi II menolak.
18. Tim Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya berencana meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) hari ini, Jumat (20/11) pukul 10.00 WIB. RK akan dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pemimpin FPI Rizieq Shihab di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, 13 November 2020. "Sudah ada konfirmasi beliau (Emil) mau datang, kita sama-sama tunggu," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11). Awi mengungkapkan, pemeriksaan Emil akan dilakukan di Gedung Bareskrim Polri.
19. Front Pembela Islam (FPI) mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Capres 2014 dengan tagar #Anies4PresidenRI2024. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai itu bukanlah hal yang luar biasa.
Anggota DPR dari Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai Anies Baswedan saat ini masih berfokus menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Andre yakin Anies akan menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 2022 bersama wakilnya, Ahmad Riza Patria. "Bicara hashtag Anies presiden, ya sekali lagi itu hak FPI. Silakan saja, monggo, itu bagian dari demokrasi," ujar Andre, Kamis (19/11).
Anggota DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta Gubernur Anies DKI Jakarta tidak 'gede rasa' atau GR. "Saya berharap Pak Anies baswedan jangan GR juga ketika ada hashtag seperti itu," katanya, kemarin. Ketua DPP PAN ini meminta Anies tetap fokus sebagai Gubernur DKI melayani masyarakat. Sebab, masyarakat menanti janji kampanye Anies saat mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta.
19. Waketum Partai Demokrat Marwan Cik Asan menilai, FPI bebas mengusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ataupun Habib Rizieq Syihab jadi Calon Presiden. "Saya pikir itu haknya FPI, mau mendorong Anies, HRS, atau siapa pun. Kan negara kita melindungi kebebasan menyampaikan pendapat sesuai konstitusi dasar," ujar Marwan kepada wartawan, Kamis (19/11). Menurut Marwan, Gubernur DKI memiliki prioritas utama untuk menunaikan tanggung jawabnya. Terlebih, pandemi COVID-19 masih berlangsung di Jakarta.
20. Bareskrim Polri limpahkan berkas tersangka kebakaran gedung Kejagung ke kejaksaan. Bareskrim juga tetapkan tiga tersangka baru dalam kasus kebakaran tersebut, yakni ND, JS, dan IS, namun tidak menahan ketiganya. ND merupakan pihak yang meminjam bendera PT APM dan memerintahkan untuk membeli minyak lobi bermerk TOP Cleaner.
J dijerat karena tidak lakukan survei kondisi gedung dan tidak memiliki pengalaman sebagai konsultan perencana bahan ACP yang digunakan di gedung Kejagung. IS adalahpejabat pembuat komitmen (PPK) yang menunjuk perusahaan konsultan perencana yang tidak memiliki pengalaman tersebut. Para tersangka dijerat pasal 188 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman di atas lima tahun.
21. Irjen Nana Sudjana pamitan. Ia menganggap pencopotan dirinya sebagai Kapolda Metro Jaya sebagai masalahl biasa dalam hal kedinasan. "Jadi saya rasa ini suatu hal yang biasa dalam hal kita berdinas, sama dengan TNI gitu kan, saya rasa di Pemda juga demikian, jadi mutasi adalah suatu hal biasa," kata Nana yang kini menjadi Koordinator Staf Ahli Kapolri dalam acara program ketahanan pangan di Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Kamis (19/11).
22. Menpan-RB Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah akan membubarkan lagi 29 lembaga negara. Ia mengaku sudah menyelesaikan kajian dan akan mengumumkan pembubaran sebanyak 10 lembaga negara, di antaranya Badan Otorita Jembatan Suramadu dalam waktu dekat. Sementara terhadap 19 lembaga negara lainnya akan dibubarkan pada 2021 karena terkait regulasi yang masih dibahas bersama DPR.
23. KPK terima salinan berkas perkara Djoko Tjandra dari Kejagung dan Bareskrim Polri. "Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas supervisi, KPK telah menerima berkas dokumen yang diminta baik dari Kejaksaan maupun Kepolisian," kata Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (19/11) seraya menambahkan, KPK akan lakukan penelitian terhadap dokumen tersebut.
Salam, 🙏😇🌷🇮🇩 Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID
No comments:
Post a Comment