KUNJUNGAN MENLU AS DAN PULANGNYA SANG PELARIAN - Menjelang pulangnya sang pelarian dari Arab Saudi, beredar info bahwa operasi intelejen Amerika ikut memberikan dukungan. Dukungan yang diberikan tentu saja dengan misi.
Misi yang diemban sang pelarian nantinya adalah mengobarkan isu anti China, anti Komunis dan ekonomi Indonesia yang dikuasai dan "dijajah aseng". Seperti yang sebelumnya.
Menu tambahan : "rezim anti ulama" -
"rezim pro komunis". Hapalan lama!
Amerika memang makin keteter menghadapi kedigdayaan China yang berjaya di ekonomi dunia saat ini - sementara negeri mereka masih dirongrong Covid 19 dan krisis ekonomi. Di sisi lain, AS adalah Satpam Kerajaan Arab Saudi. "Tanpa perlindungan kita, Arab hanya bertahan dua minggu (dari serangan asing), " kata Donald Trump!
Maka tak sulit mencomot satu keluarga warga asing yang bermasalah dengan imigrasi. Cuma kesulitan bayar visa. Sekoper dollar beres.
Sementara dari dalam negeri, Pak Kumis konon menyiapkan berkoper kopor uang lainnya untuk jemputan dan penyambutan dan diplot dukung Wan Abud sebagai RI 1 berikutnya.
Jangan heran bila isu SARA berkobar lagi. Toa di masjid masjid dan majelis taklim dioptimalkan lagi. Pakai gaya Tunisia lagi.
"Jika ingin menguasai orang bodoh bungkuslah kebathilan dengan agama". Begitulah dalil/adagium Ibnu Rusyd, filsuf Andalusia, yang masih ampuh. Lihat saja Aqua dan susu SGM jadi sasaran.
Kemaren dengan ayat dan mayat sukses menendang Ahok BTP dari Balaikota DKI Jakarta. Kali ini sasarannya Istana Negara.
Ada simbiosis mutualisme. Amerika akhirnya menemukan juga siapa kubu lokal yang anti istana berikut sumber logistiknya. Kartu "truft" tengah dimainkan. Ada banyak yang ngambek karena tidak diajak di kabinet. Mending rusuh saja!
Benar juga pak mantan panglima itu : ada proxy lagi main di sini.
Ngapain ngirim kapal induk Armada VII ke Lautan Hindia, buat gertak-gertak - kalau dengan teriakan ayat, mayat dan nasi bungkus ormas bisa turun dan kerahkan massa berjuta juta?
PEKAN LALU Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo mengingatkan betapa bahayanya Komunis China bagi Indonesia. Dia menyatakannya saat berpidato di depan Gerakan Pemuda Ansor, organisasi sayap kepemudaan Nahdlatul Ulama, ormas terbesar di Indonesia.
Peringatan yang terdengar sangat "Orba sekali" - tapi masih mempan di benak kaum puritan radikal. Faksi Militer kubu pro Cendana.
"Ancaman terbesar bagi masa depan kebebasan beragama adalah perang Partai Komunis China terhadap orang-orang dari umat manapun, Muslim, Buddha, Kristen, juga praktisi Falun Gong," kata Mike Pompeo dalam acara yang dipandu oleh Yahya Cholil Staquf, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) - organisasi Islam dan induk GP Ansor seperti dilansir dari Antara, Kamis, 29 Oktober 2020.
Jurus pamungkas dilontarkan. Agitasi dan provokasi dikobarkan. Teriak bahaya "Komunas-komunis". Asing - aseng digaungkan lagi. ( lanjutkan baca di bawah ini....)
Nggambleh.
LAWATAN Menlu Amerika Serikat ke Indonesia, merupakan bagian dari rangkaian kunjungan yang dijadwalkan ke sejumlah negara yakni India, Sri Lanka, dan Maladewa, pada 25-30 Oktober 2020 ini.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Morgan Ortagus mengatakan dalam kunjungan ke Indonesia, Menteri Pompeo ingin menegaskan visi mengenai wilayah Indo-Pacific yang bebas dan terbuka.
Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan kunjungan Pompeo ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19 menjelang Pilpres AS mengundang banyak pertanyaan.
Dia menilai kunjungan tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan kekhawatiran AS terhadap Indonesia yang dianggap terlalu dekat dengan China.
Apalagi, kata dia, belakangan ini China sangat agresif di Laut China Selatan. "Bahkan China dengan kekuatan ekonomi dan penemuan vaksin telah mengembangkan pengaruh ke negara-negara kawasan," jelas Hikmahanto di Jakarta .
Agresivitas ekonomi China, menurut buku putih Departemen Pertahanan AS, memungkinkan Negara Tirai Bambu itu meminta sejumlah negara untuk membangun pangkalan militer, termasuk Indonesia. Mengimbangi AS.
AS berharap Indonesia berada di belakang Washington. "Permintaan AS untuk mendaratkan pesawat tempur mata- mata beberapa waktu lalu dapat dikatakan demikian," kata Hikmahanto.
Karena inilah, pengambil kebijakan di Indonesia harus bisa menjaga politik luar negeri bebas aktif terhadap China, Amerika Serikat, maupun negara mana pun, kata Hikmahanto.
"Indonesia jangan terseret oleh kepentingan tertentu Amerika Serikat lantaran kunjungan menteri luar negerinya, " ujar anggota Komisi I DPR Willy Aditya, mengamini.
Pandangan yang sama disampaikan pengamat hubungan internasional Dewi Fortuna Anwar.
Selain menjaga hubungan kemitraan strategis dengan Indonesia, kunjungan Menteri Pompeo berkaitan rivalitas mereka dengan China saat ini.
"Hubungan dengan China kan lebih banyak ke ekonomi, terutama bidang investasi infrastruktur. Jadi seandainya ada kekhawatiran dari AS bahwa Indonesia dekat dengan China, tentu harus ada upaya Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya pada bidang ekonomi," tambah dia.
Menurut Dewi, eskalasi di Laut Cina Selatan harus disudahi dengan perdamaian dan hubungan yang lebih produktif.
Tapi Amerika, kita sama sama tahu, selalu datang dengan pendekatan wortel dan tongkat ("carrot and stick approach").
"You bantu Amerika atau I (ai) turunkan Pak Kumis? " gertaknya kali ini.
Jadi, berhenti dah ngomong komunas komunis!!
Kayak keluarga Cendana aja.
Nggambleh. *
======================
Dubes Agus Jelaskan Bayan Safar soal Kepulangan Habib Rizieq: Itu Deportasi
Jumat, 30 Okt 2020 12:58 WIB
Jakarta - Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menjelaskan izin keluar atau bayan safar untuk Habib Rizieq Syihab (HRS) dari Arab Saudi. Agus mengatakan hingga saat ini, KBRI belum mengetahui perkembangan status keimigrasian HRS.
"Belum ada update lagi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait dengan status keimigrasian MRS (Muhammad Rizieq Syihab), apakah statusnya masih red blinking atau sudah green blinking," kata Agus kepada detikcom, Jumat (29/10/2020).
Agus juga menjelaskan soal bayan safar Rizieq. Dia menyebut hingga saat ini KBRI belum mengetahui apakah Rizieq sudah mengantongi surat izin keluar Saudi itu.
"Kami di KBRI Riyadh belum bisa memastikan terkait bayan safar tersebut karena surat tersebut diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang ditangani langsung oleh kantor 'syu'bah wafidin' (divisi orang asing) atau yang lebih dikenal dengan divisi deportasi (tarhil) Direktorat Jenderal Keimigrasian (Al-Mudiriyah al-Amah lil Jawazat).
Selanjutnya surat tersebut diberikan kepada yang bersangkutan," katanya.
Agus menjelaskan bayar safar adalah izin keluar dari kerjaan Saudi terhadap warga negara asing. Surat itu diartikan sebagai perintah deportasi karena melakukan pelanggaran di Saudi.
"Bayan safar adalah merupakan izin keluar atau exit permit yang sebenarnya merupakan surat perintah untuk mendeportasi warga negara asing yang melakukan pelanggaran imigrasi atau pelanggaran hukum di Arab Saudi," tuturnya.
Selain itu, Agus juga menjelaskan rupa dari bayan safar itu.
Agus menjelaskan bayan safar berupa secarik kertas dengan kop Direktorat Umum Imigrasi Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi dan dicetak landscape. Surat ini berisi tujuh kolom seperti nomor urut, nomor pelanggar undang-undang, nama pelanggar, nomor iqomah/KTP (jika ada), nomor dokumen (paspor), jenis kelamin dan jenis pelanggaran.
"Di halaman bagian bawah ada tulisan dalam Bahasa Arab yang artinya: 'Yth Direktur Keimigrasian (Mudir al-Jawazat), Kami kirimkan nama-nama berikut untuk dideportasi ke negara masing-masing dan penyelesaian prosedur kepulangan'. Di background kertas tersebut ada watermark pengaman berlambang Direktorat Imigrasi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi," tuturnya.
"Legalisasi dokumen tersebut ditandatangani oleh Kepala Tarhil/deportasi dan ada stempel Direktorat Keimigrasian Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Dalam proses deportasi Pemerintah Saudi juga mewajibkan untuk menggunakan penerbangan yang 'direct' (langsung) ke negara asal tanpa transit di negara lain.
Biasanya para WNA deportan melewati gate khusus. KBRI Riyadh sudah membantu puluhan ribu WNI untuk pengurusan bayan safar atau exit permit," jelasnya.
Apakah semua WNI yang memiliki bayan safar ini harus berhubungan langsung dengan KBRI? Agus mengatakan, KBRI hanya membantu WNI yang tidak memiliki paspor serta komunikasi dengan pihak Saudi.
"KBRI hanya membantu WNI yang tidak memiliki dokumen paspor dengan menerbitkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) untuk pengurusan proses deportasi (tarhil) dan KBRI akan membantu komunikasi dengan otoritas Saudi.
Banyak sekali WNI yang paspornya masih berlaku bisa langsung mengurus proses tarhil secara mandiri dan masuk ke detensi imigrasi untuk kemudian menunggu jadwal kepulangan tanpa harus lewat pengaduan ke KBRI atau KJRI," sebut Agus.
Meski demikian, Agus mengatakan pengalaman KBRI Riyadh pernah menjumpai WNI yang tidak bisa melewati gerbang keimigrasian.
Salah satu alasan karena yang bersangkutan memiliki masalah pidana.
"WN Asing yang sudah mengantongi bayan safar (exit permit) akan diperbolehkan meninggalkan wilayah Kerajaan Arab Saudi.
Namun demikian pengalaman KBRI Riyadh, terkadang menemukan WNI yang sudah memiliki bayan safar ternyata tidak bisa melewati gate keimigrasian karena ada beberapa alasan, misalnya biometrik tidak terbaca, ada masalah hukum baru dan ada masalah pidana atau perdata yang baru saja dilaporkan ke pihak berwajib," katanya.
Sebelumnya, bayan safar Rizieq ini dibicarakan oleh Sekretaris Umum FPI, Munarman. Dia menyebut Rizieq memiliki dokumen yang bisa membebaskan dirinya dari pencekalan di Arab Saudi yaitu bayan safar. Surat itu dikeluarkan oleh Saudi dan tidak berkaitan dengan KBRI.
"Sejauh ini saya kira persoalan Habib Rizieq soal dokumen tinggal lagi mengurus dokumen bayan safar, jadi soal daftar yang disebutkan Kedutaan Indonesia di Saudi itu karena dia memang tidak mengerti apa-apa, jadi selama ini itu tidak pernah dikeluarkan sama dia, dan justru sebagai duta besar, sebagai otoritas Indonesia yang mewakili Indonesia secara resmi, dan secara formal di luar negeri, keberadaan Dubes itu di mana-mana itu harusnya berusaha untuk memulangkan bukan justru menyatakan Habib Rizieq nggak bisa pulang, Habib Rizieq nggak bisa pulang ini bukan tugas duta besar yang tidak membantu sedikitpun, malah justru mempersulit kepulangan dari seorang warga negaranya, yang dengan itikad baik mau pulang ke negaranya sendiri.
Karena itu Habib Rizieq yang tadinya berkoordinasi, akhirnya kemudian ikhtiar sendiri," kata Munarman dalam sebuah tayangan video yang disiarkan di channel YouTube Front TV, Minggu (18/10/2020).
https://news.detik.com/berita/d-5234720/dubes-agus-jelaskan-bayan-safar-soal-kepulangan-habib-rizieq-itu-deportasi?single=1
No comments:
Post a Comment