Thursday, December 31, 2020

MK Tegaskan Pengurus Ormas Bertentangan Pancasila Dipenjara Seumur Hidup

By JMG December 31, 2020 Bravo Jokowi, Oramas Terlarang

Hayoo kita minta Polisi segera menangkap semua pengurus dan pengikut Ormas terlarang di Indonesia seperti HTI. Bersihkan NKRI dari pengurus dan pengikut Ormas terlarang di Indonesia seperti HTI agar NKRI tetap Damai dan sejahtera berdasarkan UUD 45 dan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika

............................................

MK Tegaskan Pengurus Ormas Bertentangan Pancasila Dipenjara Seumur Hidup

Andi Saputra - detikNews

MK Tegaskan Pengurus Ormas Bertentangan Pancasila Dipenjara Seumur Hidup

Sidang MK (ari/detikcom)

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas UU Ormas. Alhasil, sejumlah ancaman hukuman pidana bagi anggota ormas adalah konstitusional.

Pemohon meminta sejumlah pasal dihapus. Yaitu Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas selengkapnya menyatakan:

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun.

(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Menurut MK, pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Seseorang meskipun menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas namun tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diuraikan di atas maka orang yang bersangkutan bukanlah subjek yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas," demikian putus MK sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (22/5/2019).

Baca juga: Petisi Tolak Izin FPI Jadi Atensi Mendagri

Menurut MK, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas adalah jika ia melakukan perbuatan yang dilarang itu dengan sengaja baik kesengajaan dengan kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn), kesengajaan dengan maksud/tujuan (opzet als oogmerk), ataupun kesengajaan dengan kepastian (opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn) - dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

"Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang didasarkan pada proposisi bahwa seseorang diancam pidana karena orang itu menjadi anggota atau pengurus Ormas padahal yang melakukan pelanggaran adalah Ormasnya adalah tidak benar," ujar MK.

Sri Mulyani Bongkar Soal Anies Tak Punya Uang, APBD 80-an T Habis, KPK Mingkem

By JMG December 30, 2020 Perangi Korupsi

Sri Mulyani Bongkar Soal Anies Tak Punya Uang, APBD 80-an T Habis, KPK Mingkem

KEGIATAN PEMBACAAN PUTUSAN PEMBUBARAN FPI KESELURUH MASYARAKAT INDONESIA DI KEMENPOLHUKAM JL. MERDEKA BARAT GAMBIR JAKARTA PUSAT

By JMG December 30, 2020 Pembubaran Organisasi

KEGIATAN PEMBACAAN PUTUSAN PEMBUBARAN FPI KESELURUH MASYARAKAT INDONESIA DI KEMENPOLHUKAM JL. MERDEKA BARAT GAMBIR JAKARTA PUSAT

https://news.iniok.com/2020/12/kegiatan-pembacaan-putusan-pembubaran.html

Selamat siang komandan, izin melaporkan, pada hari rabu 30 Desember 2020, bertempat di kemenpolhukam Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, telah dilaksanakan kegiatan pembacaan putusan pembubaran FPI ke seluruh rakyat indonesia

Turut hadir

1. Menkopolhukam (Mahmud MD)

2. Ka Bin (Bp.Budi Gunawan)

3. Kapolri (Jendral Idham azis)

4. Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)

5. Kemendagri (Prof. Tito karnavian)

6. Mensesneg (Prof.Dr. Pratikno M. Soc. Sc

7. Kepala PPATK (Dr.Dian Ediana Rae)

8. Kepala BNPT (Komjen Pol Boy Rafly Amar)

9. Jaksa Agung (Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.H)

10. Kemenkoinfo (Johnny Gerard Plate, S.E)

11. Wamenkumham (edwar Omar Sharief Hiariej)

12. KSP (Moeldoko)

13. Menkumham (Yasona laoly)

Rangkaian kegiatan

Pukul 12.22 WIB

Pembacaan pembukaan kegiatan oleh menkopolhukam (Mahmud MD)

1. Saat ini pemerintah RI akan mengumumkan tentang status FPI sebagai organisasi, untuk mengumumkan ini pemerintah hadir 10 pejabat yang terkait ini semua

2. Bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 telah lebur sebagai Ormas, tapi secara organisasi FPI masih melakukan aktivitas yang mengganggu keamanan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan MK pemerintah melarang aktivitas FPI dan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak mempunyai legal standing

3. Pelanggaran kegiatan FPI dituangkan didalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi

Pembacaan SKD oleh Wamenkumham (edwar Omar Sharief Hiariej)

1. Keputusan bersama mendagri, menkumham, menkominfo, jaksa agung, kapolri, kepala BNPT No. 220/4780 tahun 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut kegiatan FPI

2. mendagri, menkumham, menkominfo, jaksa agung, kapolri, kepala BNPT menimbang bahwa

Sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme

Memutuskan, menetapkan keputusan bersama mendagri, menkumham, menkominfo, jaksa agung, kapolri, kepala BNPT tentang larangan kegiatan

1. Menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar dalam organisasi kemasyarakatan sehingga secara deyure telah bubar

2. FPI sebagai ormas pada kenyataan nya masih melakukan kegiatan

3. Melarang dilakukan kegiatan penggunanan simbol FPI

4. apabila terjadi pelanggaran aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan

5. Meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dalam kegiatan dan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ada yang menggunakan simbol - simbol FPI

6. Kementrian dan lembaga agar berkordinasi dalam mengambil langkah hukum

7. Keputusan ini mulia berlaku pada tanggal 30 Desember 2020

Pukul 12.40 WIB

Penayangan gambar dan video kegiatan FPI

Pukul 12.43 WIB

Kegiatan pembacaan putusan selesai, situasi aman TKA

DUM

https://news.iniok.com/2020/12/kegiatan-pembacaan-putusan-pembubaran.html

Breaking News : FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang.!

By JMG December 30, 2020 Breaking News, Menko Polhukam, Pembubaran Organisasi

Breaking News : FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang.!

Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI). Dengan pembubaran ini, pemerintah melarang seluruh kegiatan ormas pimpinan Habib Rizieq itu.

"Saat ini pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagi ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud MD, dalam konferensi pers, di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (30/12).

Dalam konferensi pers, Mahfud didampingi Menkumham Yassona Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menkominfo Johnny G Plate, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala PPATK Dian Ediana, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Wamemkumham Eddy Hiariej.

FPI dan Habib Rizieq belakangan kembali menjadi sorotan. Mulai dari kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia yang menimbulkan kerumunan massa, acara pernikahan putri Rizieq di Petamburan yang juga mengundang banyak orang, berujung Rizieq jadi tersangka.

Tak hanya itu, kasus baku tembak pengawal Habib Rizieq dengan polisi juga tak kalah menyita perhatian. Polisi menyebut pengawal Rizieq menyerang lebih dulu dengan menyerempet mobil dan menembak mobil polisi.

Setelah itu baku tembak terjadi di kawasan Karawang hingga masuk ke Tol Cikampek KM 50. Polisi berhasil menangkap 4 dari 6 pengawal dan membawa ke Polda Metro Jaya. Tapi di dalam perjalanan 4 pengawal melawan dan akhirnya ditembak polisi dan tewas. Sedangkan 2 lainnnya sudah tewas saat baku tembak.

Sementara, FPI membantah semua tudingan polisi. Mereka menegaskan tak ada satu pun pengawal Habib Rizieq yang dibekali senjata api dan senjata tajam.

https://kumparan com/kumparannews/breaking-news-fpi-ditetapkan-sebagai-organisasi-terlarang-1uscnzWY1qV?utm_source=kumMobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=share&shareID=OGR9iYyrvLwI

Kumparan 2020/12/30 | 12:27

Benang Merah Demokrat, Gubernur dari PKS dan Lahan Sengketa FPI

By JMG December 28, 2020 Analisis Politik

Benang Merah Demokrat, Gubernur dari PKS dan Lahan Sengketa FPI

Ternyata begitu banyak pihak pemangku jabatan yang terlibat mendukung FPI. Ada yang mantan kepala daerah hingga mantan DPR dan petinggi parpol. Saat pentolan FPI ditahan, ormas ini seperti anak ayam kehilangan induk. Mereka berjalan tak tentu arah hingga menabrak diri sendiri. Kini lahan tempat markas dan pondok pesantren mereka terancam disita negara. Seperti biasa, jurus ngelespun mereka keluarkan hingga tak sengaja mengungkap sejumlah nama. Anehnya, Demokrat yang tak diutik tiba-tiba keluar membela dan menekan Mahfud MD.

Pernyataan kuasa hukum FPI yang meminta PTPN untuk mengganti rugi bangunan sungguh di luar nalar. Kalau mau silahkan ambil batu bata dan semua perabot. Tak ada ketentuan ganti rugi materil dalam kasus sengketa tanah yang dibebankan pada pemilik asli. Dalam hal ini kuasa hukum FPI benar-benar menampakkan ketololan diri sendiri. Entah memang sengaja atau tidak. Atau sebenarnya tahu mereka tak dapat apa-apa, tapi hanya untuk menyenangkan kliennya saja. Kini Rizieq yang terjepitpun mulai mengungkit-ungkit masa lalu. Setidaknya sudah beberapa kali ia meminta lahan PTPN dan juga lewat beberapa pejabat.

Seperti diberitakan tempo.com, Markaz Syariah Front Pembela Islam (FPI) pernah menyurati PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebanyak tiga kali.

Surat itu sehubungan dengan kepemilikan tanah di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah FPI di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sebabnya, pengurusan sertifikat lahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) mentok. BPN mencatat sertifikat lahan pondok pesantren milik pimpinan FPI, Rizieq Shihab, atas nama PTPN.

Markaz Syariah FPI pertama kali menyurati PTPN pada 21 Mei 2013 guna meminta hak guna lahan seluas 33 hektare dengan dalih corporate social responsibility (CSR). Markaz Syariah sampai meminta rekomendasi kepada Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat untuk memperkuat permintaan.

Dua kepala daerah ini juga menyurati PTPN. Namun, PTPN tak menggubris surat Markaz Syariah ataupun pemerintah daerah. "Bagi-bagi tanah untuk CSR itu tidak bisa," kata Eks Direktur Manajemen Aset PTPN VIII Gunara dikutip dari laporan Majalah Tempo yang terbit 6 Februari 2017.

Markaz Syariah kembali menyurati PTPN pada April 2014 dengan proposal baru. Persil yang diminta kali ini bukan lagi 33 hektare, melainkan 40 hektare. PTPN juga tak merespons permintaan itu.

Markaz Syariah berkirim surat lagi untuk PTPN pada 1 April 2016. Mereka menginformasikan telah mengambil alih lahan garapan masyarakat seluas 50 hektare di Afdeling Cikopo Selatan.

Tak cuma itu, Markaz Syariah juga mengabarkan telah membangun pembangkit listrik 157 ribu watt untuk menerangi pesantren, mendirikan sejumlah bangunan di kompleks pesantren, dan mengaspal jalan sepanjang tujuh kilometer dengan lebar enam meter.

"Semua surat diteken oleh Rizieq Syibab selaku pengasuh pesantren," demikian bunyi berita Majalah Tempo.

Kini PTPN VIII mempersoalkan penggunaan fisik tanah hak guna usaha (HGU) oleh Markaz Syariah FPI. Beredar surat somasi yang menyebutkan pondok pesantren di Megamendung seluas kurang lebih 30,91 hektare didirikan tanpa izin PTPN VIII.(lanjutkan baca di bawah ini ....👳👇👇 )

[ https://news.iniok.com/2020/12/benang-merah-demokrat-gubernur-dari-pks.html ]

Kalau dirunut kejadian demi kejadian, maka akan ada benang merah hubungan FPI dan pemerintah setempat kala itu. Tahun 2013 saat FPI berhasil meminta rekomendasi Gubernur Jawa Barat adalah saat kursi kepala daerah dipegang Aher dari PKS. Saat ini sudah ramai netizen yang mulai mengungkan nama Aher dan PKS. Perlu diusut juga nama walikota Bogir saat itu. Nyatanya era Aher perkembangan ekstremismi tumbuh subur di Jawa Barat hingga kini.

Lalu tak lupa diduga ada keterlibatan bos mangkrak juga di sana. Kenapa SBY yang saat itu aktif menjadi presiden malah terkesan membiarkan pembangunan pesantren islam garis keras. Apalagi menggunakan lahan milik salah satu perusahaan negara. Apa SBY sengaja memelihara Rizieq dan FPI untuk membuat kekacauan sehingga borok pemerintahannya di masa lalu tertutupi. Dan benar saja, Jokowi perlu 6 tahun lebih untui mengurus pengacau semacam mereka.

Kini tiba-tiba Marzuki Alie mengirim sms ke Mahfud MD minta agar tak meneruskan pengambil alihan lahan yanh ditempati FPI? Ada hubungan apa antara FPI dan Demokrat? Plus PKS? Tampaknya pemerintah Jokowi tak perlu sungkan menyeret mereka semua dan menggebuk satu persatu. Bisa jadi keterlibatan bukan hanya sebagai teman yang saling mendukung, tapi ada hubungan donatur dan sebagainya. Akhirnya alam semesta menyingkap bandar di belakang Rizieq cs. Kita lihat saja bagaimana nasib mereka ke depan. Untuk pemerintah, seperti kata kapolda "gak ada gigir mundur, ini harus kami selesaikan".

Begitulah kura-kura***

Referensi:

https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp/1417524/markaz-syariah-cerita-fpi-surati-ptpn-hingga-minta-rekomendasi-gubernur-jabar

https://www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp/2020/12/25/337/2333826/marzuki-alie-tulis-pesan-ke-mahfud-md-soal-habib-rizieq-isinya-sangat-menyentuh

Source : https://seword com/politik/benang-merah-demokrat-gubernur-dari-pks-dan-lahan-t9J0x61FSq

Dec 26, 2020

[ https://news.iniok.com/2020/12/benang-merah-demokrat-gubernur-dari-pks.html ]

=======================

🇲🇨💪🙏🇲🇨

King Gaudi menghaturkan

Selamat Pagi.

Senin 28 Des 2020.

🇲🇨☝️☝️🇲🇨

APAKAH MRS MEMBELI BARANG CURIAN?

Bermunculan-nya narasi-narasi yang mati-matian membela MRS yang menguasai tanah Negara yang HGU nya milik PT. Perkebunan Nusantara VIII di Megamendung, Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 30,91 hektar, dimana jelas-jelas tidak mempunyai legalitas seperti yang diatur dalam UU No. 5/1960, akan membuat MRS semakin bebal mempertahankan tanah tersebut.

Karena menurut MRS, bahwa tanah yang dikuasai oleh dia untuk dijadikan pesantren Markaz Syariah, diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat setempat.

Akan tapi yang menjadi persoalan adalah apakah MRS tidak memeriksa dulu kepemilikan tanah yang dibeli-nya serta keabsyahan surat-surat tanah-nya? Kita percaya dan yakin, bahwa MRS bukanlah orang yang bodoh, dan tidak mungkin tidak tahu status tanah yang dibelinya.

Membeli tanah bukan dari pemilik yang syah, sama saja dengan membeli barang curian bukan? Padahal Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa membeli barang curian, sedang dia tahu bahwa barang itu adalah barang curian, maka ia bersekutu dalam aib dan dosanya.” (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadits Sahih. Lihat Imam As-Suyuthi, Al-Jami’ush Shaghir, Juz II, hal. 164; Lihat juga Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (terj.), hal. 363)

Jadi, apakah MRS masih ngotot mempertahankan tanah hasil curian tersebut dan tidak mau mengembalikan kepada yang berhak? Sadarlah MRS, karena Allah berfirman:

‘Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan Allah berikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi.‘ (QS. Ath-Thalaq:2)

https://www.arusnews com/artikel/ArusHukum/kembali-masjid-upaya-dibakar-ummat-islam-pengurus-masjid-siaga-diduga-pengalihan-isu-dimulai-416a57

(Inas N Zubir)

MEMBELA MRS SECARA EMOSIONAL JUSTRU SEMAKIN MENELANJANGI

Beredar tulisan Naniek S. Deyang yang mengatakan bahwa mereka menunggu tulisan penggugat MRS untuk juga menggugat para konglomerat yang merampok ratusan ribu hektar tanah Negara!

Apakah benar ada tanah Negara yang dirampok oleh konglomerat? Tuduhan ini sangat serius dan harus dilemgkapi dengan data yang akurat mengenai siapa saja yang merampok, lokasinya dimana dan sejak kapan tanah tersebut dirampok-nya!

Apabila Naniek S. Deyang tidak bisa menghadirkan data-data tersebut maka berarti argumen dia hanya isapan jempol belaka dari orang yang sedang putus asa karena tidak memiliki senjata ataupun kemampuan untuk membela pelanggaran hukum oleh MRS dalam menyerobot tanah Negara!

Masyarakat harus tahu bahwa penguasaan tanah maupun hutan oleh konglomerat dilakukan secara legal melalui Hak Guna Usaha(HGU) dan Hak Pengusahaan Hutan(HPH), tapi baik HGU maupun HPH banyak diterbitkan oleh Pemerintahan yang lalu dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak bisa serta merta dihapus maupun dicabut dengan seenak begitu saja.

Selain itu juga, Naniek S. Deyang menuduh Jokowi membiarkan Patal Senayan dan tanah SCBD diambil alih konglomerat, apakah benar tuduhan tersebut?

Patal Senayan ditukar gulingkan pada tahun 1991 antara PT Industri Sandang I dengan PT Graha Delta Citra, milik konglomerat papan atas Anthony Salim, dan pada tahun 1991 tersebut, Presiden-nya bukan Jokowi tapi Soeharto.

SCBD adalah masterplan Pemda DKI yang disusun dari tahun 1987 s/d 1992 melalui PT. Danayasa Arthatama yang kemudian diberi kepercayaan oleh Pemda DKI untuk membebaskan lahan kumuh disana dan pada tahun 1992-1993 mulai dibangun infrastruktur-nya, dan pada tahun 1995 dibangunlah gedung perkantoran pertama, yakni Gedung Artha Graha. Nah! Pembebasan lahan SCBD juga bukan terjadi di era presiden Jokowi, bahkan bukan juga di era Jokowi menjadi gubernur.

Jadi pembelaan yang dilakukan oleh Naniek S. Deyang adalah full emosi yang seharusnnya tidak perlu dipertontonkan hanya demi membenarkan pelanggaran hukum baik Negara maupun Agama yang dilakukan oleh MRS, apalagi pelanggaran tersebut ditutup-tutupi dengan seolah-olau demi berdirinya pesantren.

( Inas N Zubir )

BUNG KARNO RUH PANCASILA

By JMG December 28, 2020 Pancasila

BUNG KARNO RUH PANCASILA

Bung Karno pernah bertanya kepada

Presiden Yugoslavia, Josep Broz Tito, kurang lebih sebagai berikut: "Tuan Tito, jika anda meninggal nanti, bagaimana nasib bangsa anda?"

Dengan bangga, Tito berkata, "Aku memiliki tentara-tentara yang berani dan tangguh untuk melindungi bangsa kami."

Setelah menjawab pertanyaan ini, Tito ternyata gantian bertanya, "Lalu bagaimana dengan negara anda, sahabatku?"

Dengan tenang Bung Karno berkata, "Aku tidak khawatir, karena aku telah meninggali bangsaku dengan sebuah

'way of life', yaitu Pancasila."

Menurut para ahli sejarah di Serbia, di antara Indonesia dan Yugoslavia, yang paling berkemungkinan pecah atau mengalami disintegrasi seharusnya Indonesia.

Alasannya, Yugoslavia lebih beruntung dibandingkan Indonesia, karena wilayahnya tidak terpisah-pisah dan tidak beretnis sebanyak Indonesia.

Namun, pada akhirnya... bangsa Yugoslavia pecah menjadi 6 (enam) negara-negara kecil seperti Serbia, Kroasia, Bosnia, dan lain-lain.

Ternyata, menurut mereka, bangsa Indonesia lebih beruntung karena memiliki pegangan hidup Pancasila yang menyatukan penduduknya yang terdiri atas berbagai suku/golongan dan memeluk berbagai agama dan kepercayaan.

"Aku tidak mengatakan aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami tradisi-tradisi kami sendiri dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah..."

https://news.iniok.com/2020/12/bung-karno-ruh-pancasila.html

Sekilas Balik Dengan Ibu Menteri Risma ( Marah Saat Sidak EKTP Surabaya), Pasti Akan Bereskan Juga Birokrasi Bansos di Jakarta Khususnya.

By JMG December 28, 2020 Menteri Sosial, Risma

Sekilas Balik Dengan Ibu Menteri Risma ( Marah Saat Sidak EKTP Surabaya), Pasti Akan Bereskan Juga Birokrasi Bansos di Jakarta Khususnya.

Ngeri, Teroris JI Latih Generasi Muda Jadi Ahli Penyergapan & Perakitan Bom

By JMG December 28, 2020 Anti Radikalisme

Ngeri, Teroris JI Latih Generasi Muda Jadi Ahli Penyergapan & Perakitan Bom !

Mari Seluruh Rakyat Indonesia Bersatu Bersama TNI Dan POLRI Perangi Radikalisme Di Indonesia.

[ https://news.iniok.com/2020/12/ngeri-teroris-ji-latih-generasi-muda.html ]

Densus 88 Polri Bongkar Pusat Latihan Generasi Muda Teroris JI di Semarang

https://news.iniok.com/2020/12/ngeri-teroris-ji-latih-generasi-muda.html

Mengungkap Pelatihan Teroris Jemaah Islamiyah di Jawa Tengah

[ https://news.iniok.com/2020/12/ngeri-teroris-ji-latih-generasi-muda.html ]

Gerak Gerik ARAB SPRING Perlu Diwaspadai

By JMG December 28, 2020 Perangi Radikalisme

Mulai di kaitkan

GERAK SIGAP TNI DAN "ARAB SPRING" - Respon TNI terhadap gelagat memecah persatuan bangsa layak diapresiasi. Nampaknya setelah kecolongan di bandara Soetta, kini TNI - khususnya Pangdam Jaya - tak mau dipermalukan lagi. Atau Pangdam akan hilang jabatan seperti Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar.

Saya kira intelejen sudah mencium gelagat yang lebih masif. Bahwa "refolusi akhlak" yang didengungkan itu hanya kedok untuk merebut kekuasaan.

Patut dicurigai bahwa ada banyak elite lokal yang menumpang isu itu. Khususnya kubu Cendana dan pengusaha dan dan mantan penguasa yang diuntungkan oleh rezim sebelumnya. Akumulasi kekecewaan karena tidak kebagian posisi - kehilangan jabatan dan pengungkapan berbagai kasus yang melibatkan mereka. Juga pundi pundi dari bisnis gaya mafia yang hilang.

WAJAH WAJAH yang hadir dalam acara Maulid Nabi dan resepsi pernikahan di Petambuaran - Jakarta Pusat, beberapa hari lalu - menunjukkan siapa saja yang menyuntik energi sang Imam cabul itu hingga punya nyali lebih. Karena backing-nya kuat dan massanya militan.

Afif Fuad Saidi, sorang kolumnis di media Islam moderat Cyber Waroom PP GP Ansor, menandai bahwa tanda tanda "Arab Spring" sudah nampak di sini. Dia menyebut tiga cirinya.

"Arab Spirng" adalah gelombang musim semi politik di jazirah Arab yang awalnya menjatuhan rezim korup di Tunisia namun pada akhirnya merembet dan meluluh lantakkan negara. Dimulai dari Tunisia, Libya, Yaman dan Suriah.

Target berikutnya adalah Indonesia. Dan kini tengah diupayakan.

Negara negara muslim di Timur Tengah itu sudah hancur luluh dan jadi negara gagal akibat gerakan propaganda kaum radikalis yang mengatasnamakan revolusi.

Penjaja revolusi menjanjikan seribu janji manis, khilafah Islam, keadilan, perdamaian, kesejahteraan. Surga. Namun yang terjadi kebalikannya, perang sipil berkobar, saling bunuh sesama, negara hancur dan menyisakan penyesalan. Neraka dunia.

Gerakan yang dimotori oleh kelompok ‘radikal’ tersebut, sudah nampak di sini. Sudah siaga.

Mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh idola mereka di jazirah Arab sana untuk menghancurkan negeri. Massa pendukung mereka adalah orang orang yang kalah - gagal dalam hidup - kurang pendidikan dan korban hasutan politik berkedok agama.

Mimpi khilafah Islamiyah di Suriah, Irak, dan Libya menyebabkan gelombang pengungsian ke Eropa.

Ikhwanul Muslimin yang memenangkan pemilu di Mesir dan Tunisia harus kecewa karena negara-negara tersebut luluh-lantah akibat kekacauan.

Dan kini mencuci otak generasi muda di sini melalui dakwah tarbiyah PKS. Hampir semua kebijakan pemerintah ditentang PKS. Meniru Mesir.

Keberhasilan kelompok radikal menghancurkan jazirah Arab menjadi semangat jejaring mereka di Eropa, Afrika, Asia, Australia, bahkan kini sampai ke Indonesia.

Inilah tiga tandanya, kata Afif Fuad Saidi :

PERTAMA, politisasi agama.

Sedang gencar dikobarkan. Gerakan mereka mengatasnamakan "umat" dan "Tuhan", gerakan mereka seolah membela "agama" dan umat Islam, serta menjadikan simbol-simbol Islam sebagai basis gerakan mereka. Di Damaskus, mereka menggunakan Masjid Jami’ Umawi sebagai markas demonstran,

Sedangkan di Indonesia, pengajian pengajian dan mimbar masjid - khususnya pada khutbah Jumat - mereka gunakan untuk propaganda kebencian pada pemerintah. Jika Yusuf Al Qardlawi pimpinan Ikhwanul Muslimin pernah menyerukan “Jumat al-Ghadab” atau "Jumat kemarahan", itu yang sudah dipraktikkan di Indonesia.

KEDUA, melakukan pembunuhan karakter pada ulama.

Khususnya ulama yang menjadi lawan politik dan gerakan mereka. Ulama yang pro pemerintah, pro kebangsaan dan NKRI mereka tuding "penjilat istana"

Di Danaskus - Syeikh Sa’id Ramadhan al-Buthi, ulama besar yang karyanya bertebaran di perpustakaan kampus Islam dunia, wafat di masjid al-Iman Damaskus saat pengajian tafsirnya berlangsung. Al-Buthy dan 45 orang lainnya harus terbunuh hanya karena berbeda pandangan politiknya.

Al-Buthi juga dianggap “penjilat istana” dan dianggap sebagai pengikut Syiah - padahal Al-Buthi adalah ulama Aswaja, ceramah dan karyanya getol menyuarakan Aswaja : ashul sunah wa jama'ah - hanya karena pandangan kebangsaannya, beliau harus terbunuh.

Lalu, bagaimana di Indonesia? Kurang lebih sama, para ulama dibunuh karakternya, Prof. Quraish Shyihab adalah salah satunya. Mereka menuduhnya sebagai seorang syiah, Kiai Mustafa Bisri dituduh liberal, begitu juga Kiai Said Agil Siradj, dituduh Syiah dan liberal, yang berseberangan pandangan politiknya dihabisi, difitnah, ingat kasus TGB Zainul Madji?

Tokoh yang awalnya mereka puja, karena pandangan politiknya berubah, mereka memfitnahnya sedemikian rupa.

Sebaliknya mereka memanggungkan ustadz abal-abal yang lebih menghibur. Atau enteng mencaci maki.

KETIGA propaganda anti pemerintah.

Mereka melakukan agitasi dan seruan ketidakpercayaan pada pemerintah dan istana.

Di Suriah, Basyar al-Assad dituduh Syiah, dituduh kafir dan membantai kaum sunni. Sedangkan di Indonesia, Jokowi dituduh anak PKI, keluarganya dituduh sebagai Kristen, antek China. Polanya sama.

Mereka juga menggugat ketidak-percayaan pada sistem dan pelaksana negara. Mereka menawarkan “Teko ajaib” bernama khilafah islamiyah sebagai solusi dari sistem demokrasi.

Masalah apa pun yang ada di Indonesia, solusinya adalah Khilafah Islamiyah, dengan melemahkan sistem dan pelaksana negara di Indonesia.

Di Suriah ada jargon tertentu yang selalu diteriakkan, seperti "al-sha’b yurid isqat al-nizam" (rakyat menghendaki rezim turun) dan "irhal ya Basyar" (turunlah Presiden Basyar), di Indonesia juga sama, apa pun demonya, intinya tetap "turunkan Presiden Jokowi".

Polanya sangat mirip, jika tidak boleh dikatakan sama.

Suriah saat ini luluh lantak karena membiarkan dan terlena pada gerakan ‘radikal’ tersebut. Jangan sampai di Indonesia terjadi seperti Suriah.

Semoga TNI dan Polri - khususnya Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya - tidak kecolongan lagi.

Mari bersama lawan propaganda mereka.

Sing waras ojo ngalah!

Yang waras jangan ngalah. ***

By : Supriyanto M.

NEWS.IniOK.com

Klarifikasi PSI soal Permintaan Kenaikan Dana Banpol di Tengah Pandemi Corona

By JMG December 27, 2020 Berita Terkini

Politisi PSI William Aditya Sarana. Foto: Facebook @William Aditya Sarana

Beredar rekaman suara yang mem-framing seolah PSI meminta kenaikan dana Banpol.

Berikut ini klarifikasi kami:

Rekaman tersebut tidak utuh, hanya potongan-potongan yang tidak menampilkan diskusi sesuai konteks. Komentar Bro William disampaikan untuk menanggapi rekomendasi KPK dan LIPI, yang menyarankan kenaikan dana banpol untuk menekan korupsi. Jadi, * kenaikan dana Banpol merupakan kajian dari KPK dan LIPI*.

Namun mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah menjadi tidak relevan

Sikap akhir PSI mengenai APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis pada Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta tgl 27 November 2020. Sikap PSI jelas dan bulat : menolak kenaikan dana RKT

Memang sebaiknya semua rapat di DPRD dibuka ke publik supaya publik tahu apa saja yang dibahas oleh wakilnya di DPRD. Dan insiden pemotongan pembicaraan yang dapat menimbulkan interpretasi ganda, bisa dihindari.

https://m.kumparan.com/kumparannews/klarifikasi-psi-soal-permintaan-kenaikan-dana-banpol-di-tengah-pandemi-corona-1ur2IITRQvu

Polri Bongkar Pusat Latihan Generasi Muda Teroris JI di Jateng

By JMG December 27, 2020 Berita Nasional, Berita Terkini

Polri Bongkar Pusat Latihan Generasi Muda Teroris JI di Jateng

Densus 88 Anti Teror Polri membongkar pusat latihan jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI) di sejumlah lokasi di Jawa Tengah. Polri menyebut pusat latihan ini dipakai untuk melatih anggota JI menjadi ahli tempur hingga merakit bom.

[ https://news.iniok.com/2020/12/polri-bongkar-pusat-latihan-generasi.html ]

"Tiap angkatan 10-15 orang dari Pulau Jawa dan dari luar Pulau Jawa. Total 95 orang yang sudah dilatih dan terlatih. Generasi muda ini dilatih bela diri penggunaan senjata tajam seperti samurai dan pedang. Termasuk juga menggunakan senjata api dan dilatih menjadi ahli perbengkelan, perakitan bom, ahli tempur sampai ahli sergap (Penyergapan) yang mereka sebut sebagai pasukan khusus dengan seragam khusus," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono, dalam keterangannya, Sabtu (26/12/2020).

Salah satu pusat latihan JI yang dibongkar Polri terletak di Desa Gintungan, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Bangunan itu terlihat seperti villa yang juga digunakan sebagai tempat istirahat (tidur) para anggota JI.

WAKIL TUHAN , Pidato Yang Menyentuh Setiap Orang Yang mendengarnya.Silakan Bagikan, Penuh Inspirasi.

By JMG December 27, 2020 Testimoni, Wakil Tuhan

WAKIL TUHAN

Meleleh mendengar pidato perkenalan Bu Risma di awal beliau menjabat Menteri Sosial. Hati mana yang tak terenyuh saat beliau berucap :

[ https://news.iniok.com/2020/12/wakil-tuhan.html ]

"Saya suka dateng paling pagi dan pulang paling malam, karena saya akan muter, mencari barangkali masih ada orang yang gak bisa makan gak bisa tidur. Saya harus tangani itu. Saya takut ndak bisa masuk surga gara-gara ada yang belum saya kerjakan waktu jadi menteri..."

Ucapan penuh makna yang menyentak ruang bawah sadar, menyentuh relung hati, memperkosa kesombongan seorang manusia, seolah itu cambuk yang tercetar lalu membuat seseorang tersadar bahwa jalan menuju surga itu tak sepicik yang sebagian orang katakan, yang katanya harus ditebus dengan jihad berdarah-darah. Yang katanya harus ditebus dengan membela mati-matian, siap berkorban nyawa untuk seseorang yang namanya diagung-agungkan. Yang katanya harus dengan membela agama sambil teriak Allahu Akbar hingga nampak keluar urat tenggorokannya....

Ahh... kiranya tak sepicik itu ya Buu....

Saya pun jadi ingat perkataan seorang kyai di kampungku, beliau berkata bahwa untuk dapat masuk surga itu kamu harus dekat dengan Tuhan. Dan untuk dekat dengan Tuhan banyak sekali caranya. Salah satunya dengan membebaskan seseorang dari rasa lapar.

Mengapa..? Karena, ketika engkau menyingkirkan ketidaknyamanan seseorang dengan membebaskannya dari rasa lapar, maka engkau akan dicatatNya sebagai wakil Tuhan, karena sejatinya memberi makan seseorang adalah hak Allah dan pada hari itu engkau telah menyampaikan urusan antara Allah dengan makhlukNya itu. Maka saat itu engkau akan dekat dengan Tuhan.

Dan sungguh pada hari ini Bu Risma telah memberi kita inspirasi bagaimana cara untuk menjadi "wakil Tuhan" agar dekat denganNya lalu mendapat anugerah surga itu.

Tidak dengan teriak-teriak Allahu Akbar, tidak dengan mati-matian membela seseorang, tidak juga dengan mengacung-acungkan golok dan parang. Tapi dengan cara sederhana, elok nan elegan, yang sebenarnya semua orang mampu untuk melakukannya, yaitu dengan menjadikan diri kita agar bermanfaat bagi orang lain, dan mau melaksanakan tanggung jawab atas apa yang telah diamanatkan pada kita.

Sungguh, tersentuh hatiku mendengar pidatomu itu Ibu... Hingga tak sadar saya bergumam.. :

"Oh seandainya semua ulama mengajarkan seperti yang Ibu katakan ini, tentu akan senantiasa damailah negri kita tercinta ini..."

Terimakasih Ibu Risma atas inspirasi yang telah engkau tanamkan.....

Salam Inspirasi

Rudi Bintang

Cirebon, 27 Desember 2020

SKB 2 MENTERI: ALAT YANG SALAH MANFAAT, SAATNYA DISIKAT !!!

By JMG December 27, 2020 Lintas Agama

gbr ilustrasi

SKB 2 MENTERI: ALAT YANG SALAH MANFAAT, SAATNYA DISIKAT !!!

Oleh:

Rudi S Kamri

Suatu peraturan meskipun dikemas dengan kalimat dan bahasa sebagus apapun kalau memang ada intensi atau niat terselubung dari awal yang tidak bagus, pasti hasilnya jadi tidak bagus juga. Ini yang terjadi dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. SKB dua menteri itu memiliki nama resmi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Kemasan bahasa langit yang ada dalam SKB dua Menteri tersebut begitu indah tapi sama sekali tidak membumi. Ada empat hal pokok yang diatur dalam SKB dua Menteri tersebut yang terkait proses pendirian rumah ibadah di negeri ini:

(1). Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

(2). Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

(3). Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

(4). Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota.(lanjutkan baca berita penting di bawah.... 👇👳)

[ https://news.iniok.com/2020/12/skb-2-menteri-alat-yang-salah-manfaat.html ]

Bagaimana realisasinya?

Jauh panggang daripada api. SKB dua Menteri tersebut justru lebih sering digunakan oleh sekelompok orang untuk menghambat proses pendirian rumah ibadah khususnya rumah ibadah umat non-muslim. Secara kasat mata sering terjadi diskriminasi perlakuan. Proses pembangunan Gereja Yasmin di Bogor yang sampai sekarang tidak jelas solusinya menjadi salah contoh. SKB dua Menteri lebih sering digunakan sebagai alat untuk menghambat kerukunan antar umat beragama bukan sebaliknya.

Dalam permasalahan yang timbul dalam pembangunan rumah ibadah agama non-Islam sering penyelesaiannya mengambang. Lebih sering, umat beragama bukan Islam diminta untuk mengalah. Demi "stabilitas keamanan" yang semu. Aparat negara sering tidak berdaya ditekan kelompok mayoritas. Negara seolah tergilas dengan aturan yang dibuat sendiri. Dan hal ini berarti negara secara tidak langsung mengingkari hak yang paling asasi dari manusia, yaitu memeluk dan beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Padahal dalam pasal 29 UUD 1945 hal itu jelas diatur.

Yang paling mengenaskan, Kementerian Agama melalui Wakil Menteri Agama bulan Juni 2020 lalu bahkan pernah mengusulkan SKB dua Menteri ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Ini sebuah ironi. Kita seolah mundur ke zaman jahiliyah. Dimana kebebasan memeluk agama ditentukan oleh penguasa dan mayoritas.

Kalau kita semua berani jujur, harus diakui setelah 14 tahun keberadaan SKB dua Menteri tersebut, dalam pelaksanaannya justru menyuburkan benih-benih intoleransi di kalangan sebagian masyarakat kita. Bukan sebaliknya.

Lalu apakah hal itu harus tetap dibiarkan?

Saya sudah berulang kali berteriak mengusulkan agar SKB dua Menteri ini segera dicabut. Tapi teriakan saya seperti bergema di ruang hampa. Nah, saat sekarang Kementerian Agama dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas, harapan saya bersemi kembali. Saya minta dengan penuh harapan agar Gus Yaqut, berani mencabut SKB dua Menteri ini. Karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Hanya orang-orang intoleran dan tipis iman yang ketakutan melihat rumah ibadah agama lain berdiri.

Negara harus kembali hadir melindungi rakyatnya. Bukan hanya rakyat mayoritas tapi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau tidak kita akan dicap sebagai bangsa barbar dan intoleran. Sebagai rakyat yang memilih Presiden Jokowi, rasanya saya punya hak untuk menagih janji kampanye Presiden Jokowi yang berjanji akan mencabut SKB dua Menteri tersebut.

Pencabutan SKB dua Menteri tersebut akan memperbaiki nama baik Indonesia di mata dunia sekaligus memperbaiki citra Islam sebagai agama yang toleran dan rahmatan lil alamin. Dan sebagai umat Islam, saya menunggu keberanian Presiden Jokowi dan Menag Yaqut Cholil Qoumas untuk merealisan harapan saya dan harapan sebagian besar rakyat Indonesia.

Kalau alat yang kita buat sudah tidak ada manfaat, kenapa gak kita sikat?

Salam SATU Indonesia

27122020

#CabutSKB2Menter

[ https://news.iniok.com/2020/12/skb-2-menteri-alat-yang-salah-manfaat.html

JAKARTA BAROMETER STABILITAS NASIONAL DAN OPERASI LILIN JAYA 2020 UNTUK KEMANUSIAAN

By JMG December 27, 2020 Berita Terkini

JAKARTA BAROMETER STABILITAS NASIONAL DAN OPERASI LILIN JAYA 2020 UNTUK KEMANUSIAAN

Damai di Surga. Damai di Bumi. Damai di Hati. Bukan Fadil Imran kalau tidak menggebrak. Kewenangan Polda Metro untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jabodetabek dilakukan dengan bersinergi TNI-Polri dan masyarakat. Pun dalam aktivitas Operasi Lilin Jaya 2020 di tengah pandemi Covid-19, penyesuaian kegiatan menjadi penting.

Ancaman dan potensi kerusuhan, terorisme, yang mengambil momen Natal dan Tahun Baru menjadi kewaspadaan tinggi. Untuk itu, Kapolda Metro Jaya pun menggandeng Pangdam Jaya Dudung Abdurachman untuk bersinergi melaksanakan pengamanan. Karena Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) adalah barometer stabilitas nasional.

Maka penanganan dan jaminan keamanan dan ketertiban Natal dan Tahun Baru menjadi krusial. Termasuk, pandemi Covid-19 pun menjadi perhatian Kapolda Metro Jaya.

“Operasi Lilin tahun ini sangat berbeda. Operasi lilin plus operasi kemanusiaan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol.) Fadil Imran di Jakarta Senin (21/12/20).  

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Polda Metro Jaya melaksanakan Operasi Lilin ditambah dengan Operasi 
Kemanusiaan. Polda Metro memberikan berbagai pelayanan guna mengendalikan atau memutus mata rantai Covid 19. Tentu protokol kesehatan dikedepankan.

Bakti sosial dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pendemo Covid-19, juga antisipasi pengamanan atas situasi curah hujan yang tinggi.

"Operasi Lilin 2020 ini untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Semoga Nataru tahun ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tidak lupa tentunya kita semua masih suasana pandemi. Protokol kesehatan harus terus dikedepankan," pintanya.

Operasi Lilin 2020 berlangsung 15 hari mulai 21 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021, dengan menerjunkan 83.917 personel Polri, 15.842 pasukan TNI, serta 55.086 mitra Kamtibmas dan Pemerintah Daerah. Mereka menempati 1.607 pos pengamanan dan ketertiban, serta 675 pos di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dan obyek vital lainnya.

Istimewanya, Operasi Lilin Jaya 2020 melakukan kegiatan kemanusiaan. Pembagian masker, pemberian bansos, pelayanan rapid tes baik darah maupun swab antigen gratis. Plus memberikan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh unsur kesehatan, seperti di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020, Selamat Tahun Baru 2021. (Ninoy N Karundeng).

Gubernur Anies, Segera Buka Rincian APBD ke Publik

By JMG December 26, 2020 Berita Terkini

Gubernur Anies, Segera Buka Rincian APBD ke Publik!

Oleh: Andre Vincent Wenas

[ https://news.iniok.com/2020/12/gubernur-anies-segera-buka-rincian-apbd.html ]

Tak perlu mengalihkan isu lagi. Sederhana kok persoalannya.

Buka saja detail APBD ke laman resmi pemda, sampai satuan ketiga, jangan yang gelondongan lagi. Semua, ya semua rinciannya, tak perlu ada yang disembunyikan lagi. Bukankah sudah diketok palu oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi tanggal 7 Desember 2020 yang lalu?

Alasan apa lagi? Seharusnya khan anggaran itu terbuka transparan sejak dari perencanaan!

Barusan Pak Bahri, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyatakan bahwa isi anggaran itu ngaco!

Beliau jelas-jelas mengatakan,

"Pagu total turun tapi ada kegiatan dalam rincian misalnya ada sub kegiatan rancangan perda, di dalamnya ada isi pembelanjaan model komputer itu yang masih ngaco-ngaco, dan kita sudah suruh benahin," seperti dikutip Detik.Com, 22 Desember 2020, dua minggu setelah diketok palu di DPRD.

Itulah akibatnya kalau main kucing-kucingan. Apalagi kalau mayoritas anggota DPRD-nya pun ikut jadi kucing garong. Kacau semua khan? Kamu ketahuan! Skema rancangan membancaki duit rakyat yang – minta ampun – noraknya.

Sekarang muncul lagi isu baru – mungkin oleh para buzzer bayaran – yang masih coba-coba untuk mendiskreditkan para whistle-blower-nya.

Kali ini William Aditya Sarana jadi sasaran lagi. Pasalnya soal usulan kenaikan dana Banpol, rekaman video percakapan William yang – seperti biasa – oleh buzzer bayaran itu telah dipotong dan diedit untuk memberi kesan seolah William (dan PSI) inkonsisten dengan semangat penghematan anggaran.

Ada-ada saja. Padahal usulan kenaikan dana Banpol itu adalah selaras dengan rekomendasi dari KPK dan LIPI. Dan ini justru untuk keterbukaan dan akuntabilitas dana bantuan politik (banpol) itu sendiri. Dan nampaknya tidak ada satu fraksi (partai) pun yang menolaknya. Karena memang wajar saja, dalam konteks diskusi itu.

Menurut KPK dan LIPI, pendanaan pemerintah untuk partai politik memang diperlukan dalam upaya memperkuat demokrasi dan menekan korupsi pejabat publik yang nota-bene kader parpol.

“Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya,” begitu klarifikasi William.

Walaupun begitu, menimbang kondisi pandemi yang mengakibatkan resesi ekonomi, William juga menegaskan bahwa pembahasan kenaikan bantuan politik menjadi tidak relevan lagi.

Yang penting adalah sikap akhir PSI mengenai APBD yang waktu dibacakan secara formal dan tertulis saat pandangan umum fraksi di sidang paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 November 2020. Saat itu jelas hanya fraksi PSI yang menolak, yang lainnya setuju kenaikan tunjangan jumbo itu.

Upaya pengalihan isu yang konyol – dan bodoh sekali – sebetulnya.

Sudahlah, kita kembali saja ke pokok soalnya, yaitu membicarakan isu anggaran janggal di APBD DKI Jakarta 2021 yang jelas-jelas ngaco dan oleh beberapa kalangan ditengarai terendus adanya niat untuk bancakan lagi. Ini jauh lebih genting dan relevan.

"Ada kenaikan di dalam rincian kegiatan dewan. Misalnya ada sub kegiatan rancangan perda, di sana ada kegiatan belanja komputer. Ada isinya ngaco kita benahi, belanja gaji, tunjangan juga di sini," kata Bahri seperti dikutip RMOL.ID.

Paling tidak Kemendagri berhasil mengidentifikasi 6 kejanggalan, sebagai berikut:

Pertama, subkegiatan Pembahasan Raperda, Rp 5.112.555.027,- Rincian belanjanya: pakaian sipil lengkap (PSL); peralatan studio audio; personal computer; dan peralatan komputer lainnya pada Sekretariat DPRD. Anggaran baju baru dan komputer baru lagi.

Kedua, terkait Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), nilainya Rp 153.649.748.978,- Obyek belanjanya: gaji dan tunjangan DPRD pada Sekretariat DPRD. Apa pula ini?

Ketiga, Pembahasan perubahan KUA-PPAS, nilainya Rp 2.310.670.340,- Obyek belanjanya: pakaian sipil harian (PSH); pakaian sipil lengkap (PSL); pakaian dinas harian (PDH); dan pakaian sipil resmi (PSR). Anggaran baju baru lagi, khan tadi sudah pak?

Keempat, kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan, nilainya Rp 350.332.264.769,- Obyek belanjanya: suku cadang alat kedokteran pada Sekretariat DPRD. Apa hubungannya ya, pubdok dengan alat kedokteran? Rp 350 milyar lebih pula! Mau shooting apa dan kemana sih?

Kelima, kegiatan kunjungan kerja dalam daerah, nilainya Rp 27.272.043.970,- Obyek belanjanya: perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD. Duh, pakai fasilitas zoom sajalah Pak, jauh lebih murah dan efektif. Lha sidang paripurna saja sebagian secara daring kok.

Keenam, kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, nilainya Rp 41.458.540.986,- Obyek belanjanya: penghargaan atas suatu prestasi pada Sekretariat DPRD. Prestasi apa pula ini?

Totalnya Rp 580.135.824.007,-Lima ratus delapan puluh milyar lebih!

Kekacauan ini, menurut Bahri, mungkin lantaran ada perubahan nomenklatur dari pemerintah pusat, sehingga salah penempatan.

Hmmm… kapan tuh perubahannya?

Oleh karena itu, sekali lagi kita menyerukan, ayo Gubernur Anies, segera buka rincian APBD ke publik! Sekarang juga Pak!

Supaya kita semua bisa membantu untuk menelitinya dengan lebih seksama.

Bersama jutaan mata rakyat kita bisa memelototi jenis anggaran lem aibon, atau mata anggaran alat kedokteran untuk kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan. Sic!

26/12/2020

Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).

https://www.kompasiana com/andrevincentwenas/5fe7220ed541df01552cbc42/gubernur-anies-segera-buka-rincian-apbd-ke-publik

[ https://news.iniok.com/2020/12/gubernur-anies-segera-buka-rincian-apbd.html ]

Konspirasi Najwa Shihab FPI Lawan TNI-Polri Bahayakan Negara.

By JMG December 26, 2020 Anti Radikalisme

BACAAN LAGI SANTAI

Konspirasi Najwa Shihab FPI Lawan TNI-Polri Bahayakan Negara.

https://news.iniok.com/2020/12/konspirasi-najwa-shihab-fpi-lawan-tni.html

Publik tak paham. Tentang pembangunan opini dan kerusuhan. Najwa Shihab dipecat dari MetroTV karena aliran ideologi beda dengan Surya Paloh. Paloh tetap mendukung NKRI. Najwa Shihab dekat dengan Cendana. Bagi Najwa keamanan negara bukan prioritas. Demi Subscriber dan klik. Duit.

FPI kaki tangan Cendana juga. Ada Munawarm. Dia adalah ahli strategi FPI. Dia merancang seluruh tahapan rancangan kerusuhan. Dengan trigger 6 teroris ditembak mati di jalan tol.

Dan, sesungguhnya peristiwa itu bukan sembarang kejadian. Target Munarman, FPI, dan 3 bohir, Cendana, Cikeas, Chaplin adalah melakukan pemberontakan: menjatuhkan Jokowi. Buktinya?

Munarman menarasikan peristiwa dengan ilmu neuro-science: memengaruhi sisi emosi. Seluruh narasi dikaitkan dengan 25 isu: Islam terancam, ulama didzolimi, kriminalisasi ulama, pengajian, habaib, PKI, rezim zholim, aparat TNI-Polri thoghut, ketidakadilan, thoghut, kafir, halal-haram, jihad, Arab versus Pribumi, bid’ah, syirik, musyrik, glorifikasi teroris, dajjal, Rasulllullah, Muhammad, Nabi, Allah SWT, dan takbir.

Tujuannya mengaduk emosi publik. Munarman tahu, karena iman, Islam adalah hal paling penting. FPI dan Munarman meraih simpati. Seolah Munarman dan FPI benar. Padahal Munarman dengan sadar membohongi publik.

Narasi itu dipraktikkan Saracen, MCA, PKS Piyungan. Mereka kompak menarasikan dan membuat hoaks dengan 25 isu narasi itu. Konsisten. Berideologi ISIS, Munarman menghalalkan segala cara.

Muhammad Rizieq Shihab, corong FPI berkali-kali di depan ibu-ibu meneriakkan jihad. Anak-anak disuruh membela habaib. Disebut jihad. Hingga, orang tua keluarga 6 teroris yang tewas senang anak mereka tewas di jalan tol.

MRS dan Munarman, sejak kedatangan MRS melihat FPI telah besar. Kuat. Secara geopolitik strategi, FPI dan MRS melihat polisi dan aparat TNI sudah berpihak ke FPI. Hingga ada oknum TNI membuat video mendukung MRS.

Jebakan politik test ombak ini gagal ditangkap banyak pihak. Anies Baswedan muncul ke permukaan. Riza Patria bergabung. Ridwan Kamil ingin bergabung dengan MRS. Jusuf Kalla berteriak ada kekosongan kepemimpinan: padahal Jokowi Presiden RI. Penggalangan kedatangan MRS 100% melibatkan Cikeas. Tentu Cendana. KAMI pun ikut berteriak. HIdayat Nur Wahid PKS ngoceh. Mendukung MRS.

Seolah negara kalah. Di masa PSBB kerumuman sengaja dibuat: Petamburan, Perkawinan, Tebet, Megamendung. Dan, direncanakan di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena FPI dianggap telah berhasil menyatukan seluruh kepentingan oposisi. Untuk membuat negara kisruh.

Muncul Ratu adil. Nikita Mirzani. Publik baru sadar. Negara harus hadir. Presiden Jokowi mengapresiasi Nikita Mirzani. Betapa tidak? Hanya MRS dikatai Tukang Obat saja, saat kekuatan absolut FPI ada, FPI menuntut Nikita. Nikita beruntung. Muncul ketegasan Pangdam Jaya Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Geopolitik berubah. Rakyat merasakan Negara hadir.

FPI tetap pada jalur strategi Munarman. Unjuk kekuatan. Pembangkangan hukum. Narasi tetap sama: 25 isu. Di berbagai pengajian, di acara Maulid Nabi pun keluar kata kotor MRS mengejek NU, Banser, TNI, Polri dan merendahkan budaya Nusantara. Dan, bertujuan menjatuhkan Presiden Jokowi.

Strategi komunikasi Nunarman dan FPI menggunakan kebohongan. Post Truth. Alternative fact. Itulah sebabnya, Munarman cepat bergerak membuat berita bohong. Tentang penculikan. Tentang hilangnya 6 teroris FPI.

Narasi upaya kabur MRS dibalut dengan kata: pengajian. Publik merasa aparat kejam. Orang mau pengajian kok diawasi. Kata pengajian diulang-ulang, mengacaukan motif melarikan diri MRS. MRS pun mengeluarkan omongan yang sama dengan Munarman: iring-iringan pengajian diserang.

Munarman berhasil. Narasi bohongnya berhasil menghasut publik. Konspirasi Munarman dan kelompok teroris terindikasi jelas. MRS meminta Abu Bakar Ba’asyir dibebaskan. Juga 5 pentolan KAMI dibebaskan. Konspirasi ini melibatkan selain Anies Baswedan juga Fadli Zon.

Narasi cerdas alternative fact Munarman berhasil. Publik terbelah. Politisasi dan glorifikasi kematian teroris terus berlangsung. Ditambah kesaksian palsu Haikal Hassan soal mati syahid yang didukung oleh Rasullullah SAW melalui mimpi.

Najwa Shihab gatel. Dia sebagai pendukung FPI dan Cendana ikut membuat kisruh. Dengan gaya bak detektif dia menghadirkan kesaksian palsu dari FPI. Seperti Edy Mulyadi.

Polisi harus menangkap pemberi keterangan di acara Mata Najwa. Polisi harus tegas. Ini dalam rangka penegakan hukum. Najwa Shihab tidak memiliki legitimasi untuk memberikan keterangan terkait kasus penembakan. Seperti Munarman. Membangun opini sesat. Padahal penyelidikan tengah berlangsung.

Jadi, seluruh rangkaian peristiwa tewasnya 6 teroris FPI di jalan tol adalah strategi Munarman dan MRS. Pergerakan 16 pengawal MRS pasti diketahui dan atas perintah Munarman. Politikus, KAMI, dan bahkan Najwa Shihab melakukan amplifikasi. Kejahatan melawan negara.

Kini, ketika TNI Polri bertindak tegas, dan Jokowi memerintahkan Erick Thohir membersihkan BUMN, termasuk kongkalikong PTPN VIII, muncul Marzuki Alie membela. Atas nama pesantren, agama. Padahal merampas tanah negara. Ketahuan Ahmad Heryawan PKS terlibat izin di PTPN VIII. Makin membuktikan konspirasi Cendana, Cikeas, PKS, Chaplin dan FPI.

Peristiwa di KM50 itu sebagai alat untuk membuat kerusuhan lebih besar. Buktinya? Mereka masih merancang demo 1812. Untuk stepping stone demo besar lagi, seperti 411 lalu ke 212. Jokowi dan aparat TNI-Polri dan netizen NKRI masih waras. Maka Munarman, MRS dan FPI harus dihabisi. (Penulis: Ninoy Karundeng).

https://news.iniok.com/2020/12/konspirasi-najwa-shihab-fpi-lawan-tni.html

Jokowi Jangan Diremehkan

By JMG December 26, 2020 Anti Radikalisme, Bravo Jokowi

Jokowi Jangan Diremehkan

Benang merahnya mulai terlihat. 6 Laskar FPI meninggal, smelter untuk biji nikel dibakar

Jerman datang ke markas FPI yang merupakan organisasi terorist.

Intinya karena ekspor biji nikel ke UE dihentikan yang mengakibatkan banyak pabrik di Eropa yang tutup, sekitar 260 ribu pekerja hilang pekerjaan.

Tidak mengherankan kalau meninggalnya 6 laskar FPI, dijadikan moment untuk menekan Pemerintah,

Bahkan lebih jauh lagi katanya masalah ini akan dibawa ke Mahkamah HAM Internasional, sanksi politik internasional embargo pun bisa terjadi.

Tujuannya jelas untuk menjatuhkan Jokowi, muncul pemimpin baru, merevisi kebijakan penghentian ekspor biji nikel, biji nikel kembali di ekspor, pabrikan di UE kembali beroperasi, dst.

Dalam negeri bisa jadi ormas radikal kembali hidup berkat kerjasama simbiosis mutualisme.

Antara FPI dan Jerman, HAM internasional termasuk Komnas HAM dan politikus proxy luar maupun dalam negeri dan negara negara UE.

Tujuan FPI untuk mendirikan negara khilafah tercapai, tujuan negara asing untuk mendapatkan biji nikel terpenuhi, kontrak eksplorasi biji nikel berkelanjutan

Kembali SDA Indonesia dikuasai asing sebagaimana yang terjadi sebelum pemerintahan Jokowi.

Rakyatpun Gigit Jari dan proxypun pesta pora.

Tapi ingat ...bukan Jokowi namanya kalau tidak mampu dan berani menghadapi aggresor asing.

Bukan Jokowi namanya kalau tidak mampu mengatasi masalah ini.

Sudah ada contohnya bagaimana Jokowi tegas ambil alih SDA kembali ke Indonesia.

Freeport, Blok Mahakam dll sampai pada pembangunan Pelabuhan Laut Internasional yang pastinya mengurangi market Singapura.

Bahkan Jokowipun berani dan siap menghadapi UE yang akan membawa masalah penghentian ekspor biji nikel ke WTO.

Lihat juga bagaimana mantan PM Malaysia Najib Razak galau karena Tesla dll investasi ke Indonesia dan masih banyak lagi prestasi Jokowi untuk rakyat Indonesia.

Coba hitung; (teruskan baca berita menarik di bawah ini .....👳👇👇 )

[ https://news.iniok.com/2020/12/jokowi-jangan-diremehkan.html ]

Berapa trilyun potensi pendapatan negara yang hilang akibat selama berpuluh tahun di Indonesia tidak dibangun kilang minyak?

Berapa trilyun potensi pendapatan negara yang hilang akibat selama berpuluh tahun di Indonesia tidak dibangun smelter untuk eksplorasi tambang emas

Akankah kita akan mengulang kesalahan yang sama ???

Malaysiapun saat ini galau, karena investor pada masuk ke Indonesia.

Artinya ketika investor masuk dan investasi berjalan lancar, yang terjadi adalah kesempatan kerja meningkat, penggangguran berkurang, angka kemiskinan turun, pertimbuhan ekonomipun meningkat, pendapatan negarapun meningkat dan pembangunanpun akan lebih lancar, rakyat bisa lebih banyak menikmati hasil pembangunan, rakyat makin sejahtera.

Kegalauan Mantan PM Malaysia Najib Razak mengindikasikan bahwa langkah kebijakan yang diambil Jokowi sudah jauh lebih maju dari Malaysia sendiri.

Jadi dalam kondisi ekonomi terbuka, setiap negara pasti berusaha menarik investor guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong terciptanya kesempatan kerja dsb,

Apalagi APBN Indonesia sebelum Pandemi Covid-19 juga terbatas hanya sekitar Rp.4.500 trilliun dengan penduduk lebih 270 juta

Dan tersebar dalam berbagai pulau. Disaat pandemi covid-19. Jelas investor sangat dibutuhkan.

Salah satu faktor terciptanya iklim yang kondusif bagi investor adalah terciptanya kepastian kelangsungan usaha di negara dimana investor menginvestasikan dananya.

Kepastian kelangsungan usaha juga dipengaruhi kestabilan politik. Jokowipun mampu meredam aksi FPI, agar tercipta kestabilan politik.

Lalu terbersit dibenak saya apakah meninggalnya 6 orang laskar FPI bagian dari skenario?

Bagaimana mungkin negara negara UE yang selama ini anti radikalisme justru dubes Jerman - mungkin sebagai proxy UE - mengunjungi markas FPI?

Sejak 2015, Jerman, Inggris, Perancis, Denmark, Belgia, Swedia dan Rusia pernah diteror oleh ISIS dan Al Qaedah yang notabenenya organisasi teroris yang berbalut agama.

Korban di Jerman tercatat 12 orang tewas.

Terkait dengan aksi terorisme, negara negara UE menyatakan " Perang melawan terorisme kepada kelompok fanatik dan ekstremisme kekerasan".

Pernyataan ini merupakan gabungan menlu-menlu UE, dilansir dari laman Yeni Safak pada Sabtu, 14 November 2020.

Dengan memperhatikan wibsite tracking terorist yang mengatakan organisasi FPI adalah organisasi terorisme, maka sungguh aneh kalau Jerman yang anggota UE justru bersimpati pada FPI,

Bertolak belakang dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh gabungan menlu menlu UE diatas.

Kecuali kalau Jerman sendiri adalah negara dengan produk terorisme.

Jadi apapun argumentasi Dubes Jerman tidak lebih dan tidak kurang karena suplay chain biji nikel yang dihentikan oleh Jokowi.

Akhirnya ketika Jokowi berusaha keras membangun negeri ini, ketika Jokowi berusaha keras mengambil SDA Indonesia dari tangan tangan asing dan ketika para proxy dan pionnya mencoba memporak porandakan upaya Jokowi untuk membangun bangsa ini...

Sudah menjadi kewajiban kita semua melindungi dan mensupport Jokowi agar pembangunan dapat berjalan dan kelanjutan demi masa depan anak cucu kita yang lebih baik.

Habibi Irawan

[ https://news.iniok.com/2020/12/jokowi-jangan-diremehkan.html ]