*"Nah polisi itu kan ada di bawah Presiden. Jadi kalau polisi melakukan penyimpangan fungsi* tugasnya, mengkriminalisasi orang yang menyampaikan kebebasan berpendapat, harusnya diperingatkan Presiden. Kalau ini tidak dilakukan ini cuma kosong aja. Pada akhirnya saya melihatnya kalau tidak diikuti dengan kebijakan itu, jadi semacam kontranarasi bahwa survei-survei mengatakan kebebasan di Indonesia menyempit. Jadi ini adalah bentuk pencitraan yang berikutnya kalau tidak ada kebijakan," kata dia.
*Kwik Kian Gie itu sebelumnya mengaku khawatir usai mengemukakan pendapat berbeda* dengan rezim akan langsung diserang buzzer di media sosial. Hal itu disampaikan lewat akun Twitter @kiangiekwik pada 6 Februari lalu.
*"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yg berbeda dng maksud baik* memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis2an, masalah pribadi diodal-adil," kata Kwik melalui akun twitternya, seperti dilihat detikcom Senin (8/2).
*Kwik kemudian membandingkan saat dia menyampaikan kritik saat Soeharto berkuasa. Kwik* mengaku leluasa melontarkan kritik ke rezim Orde Baru di kolom harian Kompas. Menurutnya, kritik yang dia sampaikan saat itu juga tergolong tajam.
"Kritik2 tajam. tidak sekalipun ada masalah," ujarnya.
Pihak Kantor Staf Presiden (KSP) merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri, Kwik Kian Gie itu. KSP menegaskan pemerintah tidak antikritik.
*"Pertama, pemerintah tidak alergi kritik, setiap hari pemerintah dihujani kritik baik media* mainstream, online, maupun sosial," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).
Donny mengatakan ketakutan Kwik Kian Gie itu tak beralasan. Sebab, kata Donny, buzzer bukan representasi pemerintah.
*"Kedua, pemerintah mampu membedakan mana kritik mana hasutan atau ujaran kebencian, kritik* halal dalam demokrasi, sementara ujaran kebencian itu tindak pidana," kata Donny.
*"Ketakutan Pak Kwik tidak beralasan, jika khawatir dengan buzzer, patut dicatat buzzer *adalah buzzer dan bukan pemerintah, oposisi pun mempunyai buzzer-nya sendiri," sambung Donny.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya menekankan mengenai pentingnya kritik dan saran bagi pemerintah. Menurut Pramono, kritik yang keras dan terbuka akan membuat pembangunan lebih terarah.
*"Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi* tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021 seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2).
https://news.iniok.com/2021/02/pemerintah-siap-dikritik-keras-ylbhi.html
*Ini Tanggapan NETIZENS SBB :*
*GAK TAU MALU, YLBHI MINTA BUZZER* *DITERTIBKAN*
*Tanpa rasa MALU, Ketua YLBHI Asfinawati, Susi Pudjiastuti dan sejumlah orang yg duluikut* *membully Pemerintah dan pak JOKOWI, meminta Pemerintah menertibkan Buzzer pendukung* *Pemerintah dan pak JOKOWI.*
*Jika dirunut, justru para buzzer KADRUN lah yg MEMULAI membully Pemerintah dan pak* *JOKOWI, dan juga membully masyarakat pendukungnya.* Belum lagi berbagai media, khususnya media online yg seolah-olah telah menjadi media OPOSISI dan secara terang benderang berpihak kpd para pembully Pemerintah dan pak JOKOWI, dan masyarakat pendukungnya. Sebut saja Detiknews com, Tempo.co & Majalah TEMPO, Tribunnews com, yg semua juga tau siapa pemiliknya. Bahkan Kompas com yg semula dianggap netral, sekarang ini banyak yg mempertanyakan netralitasnya. Belum lagi TV One, Trans Media Group seperti CNN, dan Kompas TV yg sering menyudutkan pemerintahan JOKOWI secara sepihak. Hal ini tampak dari narasi-narasi dan para narasumber yg ditampilkan. Yg paling memalukan dan memuakkan adalah bagaimana seorang Andi Mallarangeng (mantan NARAPIDANA korupsi), baru-baru ini dijadikan narasumber oleh TV One dan Kompas TV.
Mengapa para KADRUN belakangan ini meminta Pemerintah menghentikan buzzer pro Pemerintah dan pak JOKOWI?
*BERDASARKAN HASIL ANALISIS, ADA BEBERAPA KEMUNGKINAN:*
*KEMUNGKINAN PERTAMA, KADRUN sudah mulai kehabisan BIAYA Buzzer karena sudah* *dihentikan oleh para Bohir.*
*KEMUNGKINAN KEDUA, meskipun para buzzer KADRUN sangat aktif dan masif menyerang* Pemerintah dan pak JOKOWI melalui narasi kebohongan dan kebencian, tetapi tidak lagi efektif karena masyarakat sudah sangat rasional sehingga dengan mudah membedakan mana unggahan dan narasi yg benar dan tulus dan mana unggahan dan narasi yg penuh kebohongan, kemunafikan, dan kebencian.
*KEMUNGKINAN KETIGA, para buzzer KADRUN sudah merasa KALAH dan tidak mampu lagi* melawan buzzer pendukung Pemerintah dan pak JOKOWI yg militan dan tanpa pamrih.
*Kita dapat saksikan, buzzer pendukung Pemerintah dan pak JOKOWI yg bekerja secara sukarela* dan tanpa pamrih secara terus menerus memberondong para KADRUN dengan narasi-narasi pedas namun tetap berdasarkan FAKTA, membuat orang-orang yg suka nyinyir, nenojokkan, bahkan menghina pak JOKOWI merasa malu dan bahkan mungkin ada yg mau bunuh diri. Bukankah para buzzer pak JOKOWI tersebut sedikit banyak punya andil utk “memaksa” Pemerintah membubarkan HTI dan melarang FPI, bahkan menangkap dan memenjarakan para manusia intoleran, radikal, rasis, ekstrimis, dan a’nasionalis yg semua orang tau didukung oleh para “mantan” dan Bohir besar?
*PARA BUZZER PENDUKUNG PEMERINTAH DAN PAK JOKOWI…!!!*
*Jangan pernah lelah, hiraukan himbauan SESAT dari para KADRUN* yg meminta Pemerintah menertibkan buzzer pendukung Pemerintah, yg berarti menghentikan dukungan kpd Pemerintah dan pak JOKOWI di media sosial. Teruslah bekerja dan semakin gencar melakukan pembelaan kpd Pemerintahan JOKOWI yg sudah bekerja on the right track dalam membangun Bangsa dan Negara. Mari KITA hancurkan manusia KADRUN yg mau merongrong NKRI.
*Sebagai penutup, yuk KITA berdangdut agar menilai dengan akal SEHAT*
*KAU YANG MULAI KAU YANG MENGAKHIRI…………..*
Source : https://news.detik com/berita/d-5368326/pemerintah-siap-dikritik-keras-ylbhi-minta-buzzer-ditertibkan?tag_from=wp_hl_terkait
No comments:
Post a Comment