Berita Penting Sekitar Praktek Intoleransi Di Departement Pendidikan, Perpres Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara,Kumpulan Mainstream Dan Medsos Indonesia

*Berita Penting Sekitar Praktek Intoleransi Di* *Departement Pendidikan, Perpres* 

*Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara,*

*Kumpulan Mainstream Dan Medsos Indonesia*

20210125 HARI SENEN Kumpulan Berita Aktual

*Berita menarik yang menjadi sorotan hari ini adalah soal Jilbab di Sumbar.* Mendikbud Nadiem Makarim akan membuka hotline pengaduan terkait adanya praktik intoleransi. Hal itu dilakukannya untuk mencegah terulangnya kejadian yang dialami siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang diwajibkan mengenakan jilbab.

Isu lain yang ramai dibicarakan masyarakat adalah soal pelantikan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang akan dilakukan di Istana Negara Jakarta pada Rabu (27/1). “Iya,” katanya, Minggu (24/1). Setelah resmi dilantik, Listyo akan menyandang jenderal bintang empat.

*Anak penguasa Orde Baru, Tommy Soeharto menggugat pemerintah* membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait tanah dan bangunan miliknya tergusur dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari), di Jakarta Selatan.

Properti yang digusur tersebut adalah bangunan kantor seluas 1.034 meter persegi, pos jaga seluas 15 meter persegi, bangunan garasi seluas 57 meter persegi, dan tanah seluas 922 meter persegi. Ini juga menjadi berita hangat yang menjadi perbincangan masyarakat pagi hari ini. 

*Berikut Isue selengkapnya :*

*1.Mendikbud) Nadiem Makarim angkat bicara soal kasus siswi di Padang, Sumatera Barat *yang diminta memakai jilbab. Nadiem meminta pemerintah daerah (pemda) setempat memberikan sanksi tegas ke para pihak yang terlibat. Ia menekankan aturan seragam sekolah harus tetap menghormati siswa dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. “Saya minta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya,” kata Nadiem dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya, Minggu (24/1).

*2.Menteri Nadiem akan membuka hotline pengaduan terkait adanya praktik intoleransi*. Hal itu dilakukannya untuk mencegah terulangnya kejadian yang dialami siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang diwajibkan mengenakan jilbab. “Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan kejadian ini, dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa,” kata Nadiem, Minggu (24/1) seraya  mengatakan, pemerintah tidak akan menoleransi guru dan kepala sekolah yang lakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi.

*3.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi, Presiden Jokowi* akan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri di Istana Negara Jakarta pada Rabu (27/1). “Iya,” katanya, Minggu (24/1). Setelah resmi dilantik, Listyo akan menyandang jenderal bintang empat.

*4.Peneliti Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS)* Bambang Rukminto mengapresiasi konsep “Polri Presisi” atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang diungkap Komjen Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR.

Menurut Bambang, konsep tersebut sangat cocok untuk menghadapi tantangan zaman 4.0. “Konsep pencegahan atau crime prevention ini sebenarnya sudah lama digaungkan, dan salah satu bentuk kepolisian modern bagaimana partisipasi masyarakat dilakukan,” kata Bambang dalam diskusi daring di YouTube Medcom.id, Minggu (24/1).

5. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) Benny Mamoto menyebut, tugas kepolisian sektor ( polsek) ke depannya lebih baik fokus pada pembinaan masyarakat. “Saya melihat bagaimana polsek difungsikan nanti sebagai pembina masyarakat, bagaimana mengayomi masyarakat. Mereka bersama masyarakat dalam suasana guyub,” ujar Benny dalam webinar, Minggu (24/1/2021).

Benny menyebut, Komjen Listyo Sigit menginginkan polsek tidak lagi melakukan penegakan hokum tapi menjadi penggerak fungsi penyidikan.Langkah itu demi terciptanya konsep restorative justice atau keadilan restoratif dalam ranah penegakan hukum. “Orientasi pendekatannya restorative justice. Ini penting, jangan ada masalah sedikit dilaporin, nenek-nenek cuma nyuri satu kakao, masuk penjara,” kata Benny Mamoto.

6. Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Selain mendorong realisasi pembentukan Komponen Cadangan, Jokowi juga menginginkan implementasi pertahanan di pulau-pulau besar. Perpres ini sekaligus mengganti Perpres 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Perpres 8/2021 juga mendorong postur TNI memiliki kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi NKRI.

7. Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah di 7 provinsi Jawa-Bali untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. “Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19 dan gubernur pada provinsi (di Jawa-Bali) dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan,” ujarnya, Minggu (24/1).

8. Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro mengatakan, pihaknya memiliki bukti pembelian lahan dari penggarap terkait Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, FPI di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Semua itu ada bukti yang sifatnya otentik, ada hitam di atas putih dan kita sebagian besar sudah waarmerking di notaris,” kata Sugito, Minggu (24/1/2021). “Jadi, pesantren Markaz Syariah Argokultural itu dibeli secara sah dari penggarap,” ujarnya seraya menambahkan bahwa pihaknya menyesalkan pelaporan terhadap Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri oleh PTPN VIII terkait penggunaan lahan tanpa izin.

9. Bakamla RI, KN Marore 322 berhasil mengamankan dua kapal asing berbendera Iran dan Panama yang diduga melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) ilegal di perairan Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (24/1). Dua kapal tanker itu berhasil diciduk KN Marore 322 yang dikomandoi Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto dalam Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri ‘Trisula-I’ 2021. Kabag Humas dan Protokol Bakamla, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita menjelaskan, penangkapan berawal dari keberhasilan petugas mendeteksi adanya indikasi matinya Automatic Identification System (AIS) kapal sekitar pukul 05.30 WIB.

10. Patroli Rutin TNI AL KRI Usman Harun (KRI USH-359) menangkap sebuah kapal ikan asing berbendera Taiwan. Menurut Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid, kapal tersebut diduga melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara. “Dalam Patroli rutin yang dilakukan oleh KRI USH-359 pada Jumat ini mendapati kegiatan ilegal yang dilakukan kapal ikan asing berbendera Taiwan. Saat ini kapal sedang ditarik ke pangkalan TNI AL Ranai untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Abdul Rasyid.

11. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengakui secara jujur dirinya positif tertular Covid-19. Ia mengetahui dirinya positif Covid-19 berdasarkan hasil tes swab PCR pada Jumat (22/1) malam. Dalam catatan, selama sepekan lalu, Doni memimpin penanganan bencana di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Ia meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.

12. Anak penguasa Orde Baru, Tommy Soeharto menggugat pemerintah membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait tanah dan bangunan miliknya tergusur dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari), di Jakarta Selatan. Properti yang digusur tersebut adalah bangunan kantor seluas 1.034 meter persegi, pos jaga seluas 15 meter persegi, bangunan garasi seluas 57 meter persegi, dan tanah seluas 922 meter persegi.

Gugatan tersebut dilayangkan Tommy lewat kuasa hukumnya, Victor Simanjuntak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu didaftar pada 6 Januari dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. 

Indonesia Maju

INFOTANGSEL.CO.ID