*Tanggapan Atas Desakan Mata Najwa: Mengapa Menteri Kesehatan Tetap Perlu Dipertahankan?* Berikut ini merupakan kutipan surat dari Dr. Berlian Siagian untuk Bapak Presiden RI.
_Saran kepada Bapak Presiden ... Menkes jangan sampai di-resuffle_ ...
A L A S A N:
1. Di Kemenkes itu yang bobrok justru di eselon 1 dan 2-nya ... banyak kadrunnya yang mengaku sok agamis tetapi juga bekerja-sama dengan pabrik2 obat. Dampaknya Pak Menteri yang bersih dan idealis, kebijakannya dalam menghadapi C19 dihambat terus oleh eselon 1 dan 2-nya, sehingga penyerapan anggaran kecil sekali, hanya <2% dari 75T. Mereka memang ingin menumbangkan menterinya dan kalau bencana ini bisa ber-larut2 maka pemerintahan Jokowi juga yang akan tumbang. Waspadalah !!!
2. Eselon 1 dan 2 bekerja-sama dgn IDI (yang isinya juga para kadrun). Ditandai dengan penyembuhan C19 dengan Terapi Plasma Konvalesen yang murah itu dikatakan belum dapat direalisasikan secara masif di banyak RS rujukan. Mengapa? Karena terkait dengan obat yang sudah dikuasai oleh pabrik farmasi. Bahkan Unair berani menjadi _bumper_ dari pabrik obat dengan pernyataannya bahwa telah menemukan obat C19, walaupun belum ada diuji klinik. Nggak tahunya, obat itu (cortisol?? dan hextro??) merupakan produk yang sudah dilarang di Amerika. Namun mereka dengan beraninya mengatakan di TV sebagai gugus tugas Covid pusat bahwa racikan obat ini sudah tersedia ratusan ribu butir (Betul2 gila???)
3. Letjen Terawan dijadikan menteri itu dulu mendapat suara sumbang dari IDI pusat sampai daerah yang cukup kuat, karena dengan penempatan
dr Terawan justru dikhawatirkan dapat mengungkap mafia2 alkes dan peredaran obat.
4. Bencana C19 saat ini dipakai dokter kadrun sebagai kesempatan untuk menguras APBN.
Ada kejadian di desa antara lain Ambulu Jember, pasien meninggal karena kecelakaan dikatakan Covid.
Di Surabaya ada pasien operasi terus meninggal, kemudian dikenakan biaya 24jt, karena keluarga tidak mampu bayar, maka keluarga pasien ditawari kalau mau teken sebagai akibat covid maka digratiskan.
Jadi, berita di TV ada keluarga yang dikasih duwit asal mau teken Covid itu nampaknya ada benarnya.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ada "disparitas biaya pengobatan"
covid dengan penyakit umum lainnya.
Contoh lain:
Biaya penguburan, kalau biasa hanya 2jt maka kalau pakai protokol Covid 18jt. Ini belum biaya RS yang, katanya untuk pasien sampai sembuh (20 hr), menghabiskan 500 jt/orang yang akan ditanggung APBN. Saat ini banyak RS mau menjadi rujukan Covid.
Saya khawatir kalau hal ini dipakai untuk pembiayaan pilpres 2024.
Mudah2-an perkiraan saya salah. Tapi melihat dokter perempuan lemu spesialis paru di RSPS Sulianti Saroso (yang kini tahunya masuk kadrun juga), kan minta beli ventilator seharga 500 jt. Untung bahwa BPPT, ITB & Pindad sudah bisa bikin lebih murah dengab harga kurang dari 35 jt.
Sebenarnya Pilpres itu adalah pertarungan antara kader GMNI dan HMI. Dan saat ini HMI membabi buta (menghalalkan segala cara) karena pada jaman Orba sampai pada masa SBY mereka ber-hura2 korupsi-ria. Namun pada saat ini sudah mulai dipotongi guritanya.
Waspada !!!
Yang memperkuat Jokowi hanya rakyat Indonesia yang berjiwa Nasionalis sejati ...
MERDEKA !!!
Mohon maaf saat ini banyak dokter kadrun, karena itu Suara-nya ke pemerintahan Jokowi juga sumbang.
Dr. Berlian Siagian.
https://m.facebook.com/DR-Berlian-Siagian-394543040752189/?__tn__=%7E-R
Lecturer in Strategic Management at Universitas Pelita Harapan, Jakarta & University of Michigan, USA
politikandalan.blogspot.com
No comments:
Post a Comment