Kami Bukan Mencari Kesalahan Anies, Tapi Menuntut Tanggung Jawabnya

Bung Fahd Pahdepie Kami Bukan Mencari Kesalahan Anies, Tapi Menuntut Tanggung Jawabnya

Oleh: Birgaldo Sinaga

Seorang bakal calon walikota Tangsel Fahd Pahdepie menulis sebuah tulisan yang isinya rada bikin geli.

Ia menulis agar kita warga DKI menghentikan politisasi banjir dengan mencari2 kesalahan Gubernur Anies Baswedan.

Katanya lebih baik memberi bantuan daripada sibuk membully sambil menyebar kebencian.

Terbaca keren ya. Pasti tulisannya berasa filsuf nan bijak. Orang awam pasti membacanya manggut2.

Saya tidak mengerti jalan pikiran Fahd dalam memposisikan siapa warga sebagai pembayar pajak yang terkena banjir di benaknya.

Apakah warga yang marah dan kecewa  sama si pengelola kota karena gak becus bekerja itu dianggap menyebar kebencian?

Apakah warga yang sedih dan kesal sama si manajer kota karena gak beres mengelola kota itu dianggap nyinyir dan mencari2 kesalahan?

Kalo begitu cara berpikirmu ya anda gak layak dipilih jadi walikota bung. Cara berpikir anda keliru.

Tata kelola yang salah  baik metode, cara, antisipasi, keseriusan, anggaran dan minus leadership itu adalah tanggung jawab pemimpin.

Begini.

Warga bayar pajak. Ada 80 Trilyun uang yang akan dikelola Anies Baswedan.

80 T ini ada dalam genggamannya. Terserah Anies mau diapakan uang pajak warga itu.

Warga yang bayar pajak itu kerja keras. Berpeluh keringat setiap hari. Hasil peluh keringatnya itu dipajaki aparatus Anies Baswedan.

Apa yang dituntut warga pembayar pajak?

Sederhana kok. Jangan lagi ada banjir. Jangan lagi ada macet. Jangan lagi ada orang mati saat antri di rumah sakit. Jangan lagi ada anak gak bisa sekolah.

Bagi warga terserah  Anies gimana caranya uang pajak  itu dipakai untuk buat warga tenang. Apalagi saat banjir.

Trus apa yang terjadi?

Duit segunung Rinjani itu dipake bukan buat menanggulangi musim banjir, yang kita dengar uang pajak rakyat itu dianggarkan buat Formula E senilai 1.5 T.

Yang kita dengar uang trilyunan dipake buat bangun Hotel mewah di TIM. Yang kita dengar uang ratusan milyar mau digelontorkan buat lem aibon dll.

Apa untungnya sama warga? Nothing. Itu proyek buat apa? Apakah bayar hutang budi buat bagi2 tim hore2nya agar dapat proyek kerjaan?

Alih2 duit pajak dibuat untuk mengatasi banjir yang terjadi malah duit alokasi banjir dipotong 500 M anggarannya. Bangke gak.

Nah itu soal penganggaran.

Belum lagi keseriusan bekerja sama dengan pemerintah pusat soal normalisasi Sungai Ciliwung 33 km.

Menteri Kemenpera Basuki sampai kesal karena target 33 km normalisasi Ciliwung hanya bisa dikerjakan sepanjang 16 km. Sisanya terkendala pembebasan lahan.

Siapa yang salah?

Ya gubernur Anies dong bro. Masak warga. Masak gue.

Coba kita lihat 2 tahun lebih kepemimpinannya. Selama ini Anies bukannya melangkah maju menyambut kerjasama itu.

Yang terjadi malah sibuk berwacana kata. Naturalisasilah. Langitisasilah. Daratisasilah. Sampe pening kepala Pak Menteri Basuki dengar kata naturalisasi itu.

Nah gue mau bilang sama elo Fahd..mumpung elo mau kompetisi calon walikota Tangsel.

Semua yang terjadi di kota elo nanti itu tanggung jawab elo. Seperti Ibu Risma di Surabaya itu. Kebakaran ruko di sana saja Bu Risma turun tangan.

Ia turun untuk memastikan kebakaran tidak merembet. Memastikan api padam. Memastikan anak buahnya berada di sana kerja sungguh2. Setelah api padam baru Bu Risma pulang.

Kalo kebakaran merembet, kena semua kompleks yang salah  ya walikotanya.

Mengapa mobil pemadam kebakarannya telat datang?  Mengapa mobil pemadamnya kecil? Mengapa hydrant air macet? Itu tanggung jawab walikota. Bukan mencari2 kesalahan.

Beda dong kalo semua peralatan, sumber daya manusia, tindakan sudah dilakukan dengan sungguh2 tetapi api tak bisa dipadamkan dengan cepat.

Misalnya karena kendala angin dlsb, barulah kita berhenti kesal dan kecewa. Kita salah besar kalo menyalahkan.

Malahan kita harus berikan apresiasi kepada tim pemadam dan Bu Risma karena mereka bekerja berjibaku dengan sekuatnya. Walaupun hasil gak memuaskan.

Bagaimana dengan Anies Baswedan?

Sudahkah dia bekerja mempersiapkan segala sesuatu mengantisipasi banjir dengan benar dan serius?

Saya tidak melihat sama sekali Fahd. Nothing. Yang ada malah sibuk menata kata naturalisasilah. Sunatulahlah. Banjir ke bumilah. Jangan dibuang ke lautlah.

So..warga Jakarta pembayar pajak itu marah2 ke Anies Baswedan bukan karena kebencian atau politik. Kami menuntut uang pajak kami itu kemana. Kerjanya apa.

Cuma itu Fahd..jangan kamu tulis sok bijak caci maki menyalahkan.

Kalo gue warga Tangsel gak akan gue pilih elo jadi pemimpin. Ntar kayak Anies juga elo. Melempar tanggung jawab ke orang lain.

Salam perjuangan penuh cinta

Birgaldo Sinaga


=================

mimpi yg kandas

Jokowi pernah bermimpi bila dia jadi Presiden akan lebih mudah membenahi Jakarta. Itu dia sampaikan kepada Ahok dan publik. Karena anda bisa bayangkan, kalau Ahok yang loyal kepada Jokowi, tentu akan mudah bagi Jokowi membantu Ahok secara politik mengatasi masalah banjir di Jakarta. Mengapa? Karena era Jokowi gubernur, itu sudah dipersiapkan perencanaan Jakarta dengan baik, khususnya menanggulangi banjir. Kalaulah Ahok bisa menang Pilgub kemarin, jakarta tidak akan separah sekarang. Saya akan jelaskan dua saja. Apa itu?

Normalisasi Kali.
Waktu Jokowi jadi gubernur, dia berhasil membujuk world bank untuk memberikan tambahan pinjaman lunak untuk program normalisasi Kali Ciliwung. World bank sepakat untuk memberikan pinjaman lunak kepada DKI. Program ini bukan hanya normalisasi kali tetapi juga mencakup revitalisasi kampung kumuh dan relokasi penduduk yang tinggal di bantaran kali. Bahkan skema pembiayaan bagi masyarakat yang terkena relokasi, juga didukung oleh World bank lewat subsidi pengadaan rumah murah dan penataan lingkungan yang bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena relokasi.

Anggaran ini dititipkan ke pemerintah Pusat melalui menteri PU dengan standar pencairan yang ketat. Tugas Gubernur hanya sebagai pedamping program. Tetapi, apa daya. Yang jadi Gubernur kemudian adalah ABAS. ( Anies Baswedan)
Program normalisasi digantikan dengan program naturalisasi. Maka kandaslah program Jokowi. Tidak hanya sampai di situ, ABAS juga memangkas anggaran penanggulang banjir yang bersifat rutin, seperti perawatan saluran air. Dan mengalihkannya ke program “Formula E ajang balap international.”

Tanggul Raksasa.
Jokowi sudah menjadikan program Tanggul Raksasa sebagai solusi total mengatasi banjir dan turunnya daratan jakarta. Sekaligus penataan wilayah Pantai Utara Jakarta lewat program reklamasi. Dana anggaran tidak diambil dari APBD tetapi dari skema subsidi silang lewat pajak tambahan atas nilai NJOB di kawasan Reklamasi. Program ini inline dengan program normalisasia kali ciliwung, yang memungkinkan air dari wilayah manapun dapat mengalir ke waduk super raksasa yang ada pada proyek reklamasi, tanpa harus tergenang di daratan. Ahok mengawal ketat kebijakan itu sampai ada Perda DKI. Tetapi program ini kandas. Karena ABAS sebagai Gubernur yang baru, batalkan program reklamasi dan tanggul raksasa.

Dua program diatas, berdasarkan undang undang otonomi daerah memang hak Gubernur.
Tugas pusat hanya memfasilitasi.
Tapi pusat tidak bisa intervensi hak otonomi daerah. Jadi sebenarnya ABAS itu pintar. Dia sangat pintar. Namun kepintaran itu tidak dia pakai untuk kebaikan. Tetapi dia pakai untuk membalas dendam sakit hati karena dipecat oleh Jokowi dari Kabinet. Caranya? membuat Jakarta hancur dan APBD jadi bancakan partai dan kroninya. Secara tidak langsung ABAS mengejek Jokowi di depan hidung, seraya berkata “ antum mau apa ? ane punya kuasa. Baca UU otonomi daerah. Suka suka ane. “ dan sekaligus memuaskan kelompoknya.

Ini tulisan dr grup sebelah

Utk pembaca bisa membandingkan saja

Ternyata kebijakan Penerintahan pusat berbeda dg kebijakkan Pemerintahan DKI...
( Ada di TV perbedaan Menteri PU dan Gubernur Anies).

Tapi yg jadi korban rakyat😩
Banjir di Jakarta jd tambah parah dan tambah  kelelep.

Semoga Allah SWT melindungi kita dari segala bencana .
Al Fatihah
Aamiin yra