May 11, 2020
Penulis kondang Seword si Jemima menunjukkan fakta yang membuat penulis jadi ikut planga-plongo. Ada kejutan atau efek getar tapi kali ini muncul dari si buzzer militan Anies Baswedan. Dia sangat tajam dan keras dalam menulis terutama membela Gubernur junjungannya.
Tapi ada yang berbeda dengan dia kali ini. Tulisannya sudah rada waras, tak hanya sekali. Nah, ini sekaligus membuka mata pendukung Anies yang masih terus hidup dalam ilusi dan diayun oleh janji surga tapi bo’ong ala si Anies Gubernur yang memiliki predikat ‘Goodbener’ tapi sangat ‘good’ kalau bikin prank atau bikin pengibulan masif.
Penulis jadi terheran ada apa gerangan dengan si ZWJ aka Zeng Wei Jian yang selama ini jadi pembela mati-matian dengan narasi yang bombastis untuk membela junjungannya. Apa yang merasuki eh mencerahkanmu Ko Zeng WeiJian?
Apakah karena pandemi lalu jadi bertapa dan menemukan pencerahan? Ataukah karena empati atau peduli karena melihat sekilas postingannya penulis membaca ada unsur simpati yang dia tunjukkan. Penulis berpikir, apa baru sadar selama ini jutaan warga DKI sudah kena prank sejak dia terpilih?
Apakah si ZWJ menunggu bukti lapangan dulu? Entahlah ayang mengubahnya tapi perubahan ini jelas positif. Karena sangat langka kasus di mana buzzer militan Anies itu mengkritisi beliau. Ini baru buzzer yang berakal sehat bukan akal berkarat!
Penulis menyajikan cuplikan tulisan epic ala si SWJ dengan judul “RICUH TIGA MENTERI” by Zeng Wei Jian.
Terlihat sindiran telaknya ke si Anies yang dipuja si Piyuuu sinting dan kawan-kawannya buzzer Anies yang masih ketularan prank Anies. Penulis harus mengalkui cara menulisnya yang langsung menghantam dari awal. Perhatikan kalimat awalnya :
“ Koran Hater Indonesia-cum-Anti Jokowi The Sydney Morning Herald rilis berita. Judulnya bombastis. Anies Baswedan dirintangi test swab. Hoax...!! Lalu disamakan dengan Andrew Cuomo, Gubernur New York covid-19 hotspot 22 ribu orang tewas.
Sadis cuy, si Zeng Wei Jian memberondong Anies tanpa ampun dengan menyebutnya hoax dan membuat ironi karena Gubernur New York yang disandingkan dengan Anies malah korban tewas Korona itu sangat banyak alias memegang rekor di Amrik.
Wow, ini membuat sanjungan buzzer gila Anies itu langsung terhempas dan rontok jadi abu. Sia-sia Piyuuu dan kawan-kawan memasang dan menaikkan tagar menyamakan Anies dengan Gubernur New York. Hanya satu sabetan di kalimat awal sudah memanggang cuitan dan tagar si Piyuuu jadi hangus, gosong tak bersisa!
Lalu si ZWJ melanjutkan sabetannya ke Anies soal prank yang viral di soal bantuan duit termasuk bantuna daging saat berdialog dengan si Aagym. Si ZWJ merangkum demikian:
Publik taunya Anies Baswedan perna bilang akan kasi 1 juta rupiah. Jadinya 600 ribu. Ada daging sapi. Tapi cuma mie rasa bakso sapi & sarden 2 kaleng.
Perbandingan ZWJ terus berlanjut dan kali ini memihak pada Mensos si Juliari Batubara. Sangat tepat dan mencerahkan!
Distribusi Paket Sembako rencananya per minggu. Sekali guyur @149 ribu. Sedangkan Kemensos pecah bantuan jadi 2 kali @300 ribu. Distribusi 2 minggu 1 kali. Tepat..!!
Dia juga membongkar dan menguak kongkalikong yang membuat DKI menang banyak dan rakyat malah menderita:
Tapi alas, sampe minggu #4 bantuan dari Jakarta baru turun rintik sekali. Salah kalkulasi. Dikiranya sanggup bagi sembako segitu banyak. Operatornya yang terdengar hanya PD Pasar Jaya. Penyediaan barang, packing, surat cinta gubernur, sampe distribusi. Gudang logistik menang banyak.
Ujungnya ZWJ membongkar soal kisruh tiga menteri itu yang makin membongkar habis dan menelanjangi Anies.
Masalahnya data kadaluarsa. Pemda Jakarta ngga sesuai deal dengan Pusat. Saking energic, operator sembako guyur 1.1 juta KK dengan paket @149 ribu. …Lalu turunlah Paket Bantuan Sembako Kemensos. Yang terima dia-dia lagi. Orang miskin baru akibat dampak Covid-19 cuma bisa ngiler. Banyak ngeluh. Ada yang bonyok digebukin Ketua RT.
Dia menyoroti soal tumpang-tindih ini yang diributin tiga menteri. Tapi dia juga memberi saran yang masuk akal alias solusi. Dia menyatakan bahwa mestinya Pemda Jakarta berperilaku sesuai deal. Bantu 1.1 juta orang atau 366 ribu KK. Sisanya biar jadi porsi Pemerintah Pusat.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=236400551002260&id=100038969493664
Selamat datang dalam dunia kewarasan. Segala prank Gubernur akhirnya dibongkar sendiri oleh buzzer militannya. Jadi sudah ketahuan kan memang layak menyandang Gubernur Pengibul sampai akherat!
Mudah-mudahan ZWJ tetap konsisten dan bukan karena kena efisiensi karena DKI lagi efisiensi besar-besaran soalnya sampai mau redupkan lampu jalan dan efisiensi ke tenaga ahlinya. Jangan-jangan? Tapi KO ZWJ sudah kaya kan? Wqwq.
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/11/13215311/redupkan-lampu-jalan-pemprov-dki-hemat-anggaran-rp-675-juta-per-bulan
https://seword.com/umum/buzzer-anies-kritik-keras-dan-bongkar-anies-jbOuF5XH9P
-------------------------------------------
Mensos Temukan Kejanggalan Pembagian Bansos Anies di DKI Jakarta
- Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, menemukan kejanggalan pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pandemi virus corona (Covid-19).
Menurutnya, pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Belum ada komentar atau tanggapan dari Pemprov DKI terkait pernyataan Juliari.
Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta, dan menemukan bahwa warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.
"Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI," kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI.
Juliari mengatakan, awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.
Akibat kejanggalan itu, Kemensos akhirnya mengambil improvisasi kebijakan. Bansos Kemensos tetap disalurkan kepada penerima yang terdata. Namun, penerima Bansos Kemensos diimbau untuk berbagi kepada tetangga yang belum menerima.
"Apabila saat diantar kepada warga, ditanyakan saja. Apabila tetangganya ada yang belum menerima bantuan apa pun dari mana pun, 'Apakah boleh dibagi sedikit?'. Hampir semua warga yang saya tanyakan menyanggupinya," ujarnya.
Juliari juga menyampaikan, ada masalah data yang mengakibatkan belum semua warga menerimanya. Kemensos baru menyelesaikan penyaluran untuk 955.312 KK. Dia berharap DKI bisa segera merampungkan data penerima bansos.
"Sisa sekitar 300 ribu KK yang menunggu data tambahan dari Gubernur," ucapnya.
Penerima bansos DKI bertambah
Penerima bansos pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua di DKI Jakarta bakal bertambah. Sebelumnya, pada PSBB tahap pertama, Pemprov DKI hanya memberikan kepada sekitar 1,2 juta warga.
"Untuk tahap kedua itu datanya akan bertambah," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah, usai rapat bersama DPRD DKI Jakarta.
Pemprov DKI sebelumnya menunda sementara pendistribusian bansos tahap kedua bagi warga terdampak PSBB pencegahan virus corona. Penundaan ini berkaca dari kacaunya data penerima pada distribusi bansos tahap pertama.
Irmansyah mengatakan, saat ini pihak Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) DKI Jakarta, bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih terus melakukan pendataan.
Angka sementara, sebanyak 2 juta warga yang terdampak virus corona ditargetkan menjadi penerima bansos. "Tapi sekarang lagi dilakukan proses pemadanan data dulu," imbuhnya.
Irmansyah melanjutkan, data-data tersebut akan diverifikasi ulang, dan setelahnya, data tersebut akan menjadi pegangan bagi pihak Kementerian Sosial maupun DKI Jakarta dalam penyaluran bansos.
"Jadi prinsipnya kan mereka (warga) mendapat bantuan terus menerus. Jangan sampai mereka lapar," kata dia.
Irmansyah mengakui jika penyaluran bansos tahap pertama di DKI sempat bermasalah, salah satunya terkait bansos yang salah sasaran. Ia menjelaskan, hal itu dikarenakan Pemprov DKI pada penyaluran bansos tahap pertama menggunakan sejumlah data yang belum ter-update.
Lebih lanjut, Irmansyah mengatakan, pada penyaluran bansos tahap dua kemungkinan besar isi paket dalam bansos akan bertambah. Sebelumnya, pada bansos tahap pertama, bantuan yang diberikan yakni; beras, makanan protein dalam kaleng, makanan olahan dalam kemasan, alat kebersihan dan keamanan.
Menurut dia, bantuan pada tahap dua diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI. Bantuan Pemerintah Pusat berupa beras 25 kilogram senilai Rp300 ribu. Sementara, bantuan dari Pemprov DKI masih dibahas bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Ya kemungkinannya seperti itu (isi paket bansos bertambah). Tapi yang pasti enggak akan ada lagi masker," ujarnya.
Sementara, Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jhonny Simanjuntak, menyebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menaikkan nilai bansos kepada warga yang terdampak virus corona selama PSBB tahap kedua.
Jhonny menyebut, nilai paket bansos yang diberikan pada tahap pertama, Rp149.500, terlalu kecil bagi masyarakat Jakarta.
"Saya katakan, ketika Pemda hanya bisa memberikan segitu saja, menghina orang-orang yang miskin dan terdampak," kata Jhonny.
Nominal paket bantuan untuk warga terdampak virus corona itu diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020 tentang penerimaan bansos selama PSBB. Total bantuan sosial per KK itu senilai Rp149.500, dan sudah termasuk biaya pengiriman dan pengemasan per paket per kepala keluarga.
Jhonny menyarankan agar Pemprov DKI menaikkan total bantuan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kata dia, seharusnya sejak awal memahami dampak dari penerapan PSBB.
"Dampak PSBB kan pasti ekonomi, orang miskin muncul, PHK, dan sebagainya, nah itu kan harus dipikirkan," ujar Jhonny.
"Kalau cuma Rp149 ribu diberikan, paketnya satu, sama saja itu penghinaan terhadap orang-orang kecil. Karena APBD DKI Jakarta kan oke punya," lanjut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.
---------------------------------------
Gubernur DKI Jakarta Menyebarkan Post Truth, Kemana Juru Bicara Negara?
Oleh:
Rudi S Kamri
Gubernur DKI Jakarta membual dengan narasi penuh kebohongan di The Sydney Morning Herald media Australia. Semua materi narasi yang dibuat Gubernur DKI Jakarta tersebut penuh kebohongan dan fitnah kepada Pemerintah Pusat. Mulai dilarang melakukan tracking dan test corona di Jakarta pada Januari 2020 padahal dia baru singgung masalah Covid-19 pada Februari 2020. Sampai punya data korban meninggal akibat Covid-19 yang lebih banyak dibanding Pemerintah Pusat. Data yang dia punya katanya diambil dari data pemakaman. Padahal semua orang paham tidak semua orang meninggal saat ini akibat Covid-19.
Pertanyaan sederhana, apa respons Pemerintah Pusat terkait ujaran palsu atau 'fake news' dari Gubernur DKI Jakarta? Dimana para Juru Bicara Presiden seperti Fadjroel Rahman, Dini Purwono dan Angkie Yudistia? Mengapa mereka bungkam?
Tiga pertanyaan sederhana ini wajar saya ungkapkan karena Gubernur DKI Jakarta terindikasi sedang memainkan strategi Post Truth. Kebohongan yang berulang- ulang disuarakan apabila tidak ada sanggahan akan berpotensi dipercayai publik sebagai sebuah kebenaran.
Hal ini sekaligus sebuah pertanyaan kecil kepada Presiden, mengapa seolah pada juru bicara resmi yang telah ditunjuk akhir-akhir ini suaranya nyaris tak terdengar. Apakah mereka sengaja di-mute untuk sementara waktu atau peranan mereka memang sudah ditiadakan?
Pada saat suara juru bicara resmi negara absen, terlihat para Tenaga Ahli Utama dan Deputi KSP bebas menggelar panggung narasi. Mereka laris manis dikejar juru warta media televisi maupun juru warta media tulis. Namun karena publik belum sepenuhnya percaya dengan kualitas dan kapasitas mereka, masyarakat termasuk saya tidak menyakini yang mereka suarakan benar- benar suara resmi Istana.
Hal ini merupakan PR besar bagi strategi komunikasi publik dari Presiden. Karena sebelumnya masyarakat sudah terlanjur diberikan informasi bahwa Presiden Jokowi sudah menunjuk para juru bicara resmi Presiden yang berstatus Staf Khusus Presiden bidang komunikasi. Fadjroel Rahman diberi tugas sebagai juru bicara bidang politik dan umum, Dini Purwono juru bicara bidang hukum dan Angkie Yudistia sebagai juru bicara bidang sosial.
Presiden Jokowi harus menyampaikan ke publik tentang hal silang sengkarut komunikasi publik Pemerintah. Agar masyarakat bisa percaya narasi mana yang perlu didengar dan dipercayai serta narasi mana yang perlu dibuang ke tempat sampah. Di samping itu strategi komunikasi publik negara yang dibangun Presiden seharusnya menguasai informasi publik secara dominan, bukan sekedar hanya sebagai pemadam kebakaran semata.
Presiden Jokowi juga harus menentukan siapa dari pihak Pemerintah Pusat yang harus meng-counter dan meluruskan narasi bengkok para oposan resmi maupun oposan internal Pemerintah seperti yang sering dibangun oleh Gubernur DKI Jakarta. Kalau hal ini dibiarkan merajalela, masyarakat akan kebingungan dan ujungnya akan melahirkan 'distrust' terhadap informasi publik yang beredar.
Jangan sampai suara Istana disuarakan oleh para Tenaga Ahli Utama dan Deputi KSP yang tidak punya kewenangan dan kapasitas untuk menjadi juru bicara negara. Jangan pula dibiarkan netizens berjibaku sendiri melawan narasi Post Truth yang merajalela salah satunya yang dibangun Gubernur DKI Jakarta, tanpa panduan dan arah yang jelas.
Mudah-mudahan Presiden Jokowi mengerti dan memahami keresahan yang sedang terjadi di masyarakat saat ini terkait informasi publik yang beredar liar.
Salam SATU Indonesia
09052020
No comments:
Post a Comment