https://www.facebook.com/799489083553140/posts/1753660948135944/
Ulah Beberapa Pembangkang, Petualang dan Gelandangan Politik Akhir-akhir Ini
Oleh: Andre Vincent Wenas
Mengaku kenal baik dengan Munarman, maka Fadli Zon bilang tidak percaya soal tuduhan teroris terhadapnya. Itu mengada-ada dan kurang kerjaan katanya.
Ya memang bebas saja sih, mau percaya atau tidak percaya itu soal keyakinannya Fadli Zon sendiri. Soal keyakinan khan haknya masing-masing ya. Tidak berpengaruh apa-apa terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Hukum itu taat pada ayat-ayat undang-undang, dan tidak ambil pusing dengan ayat-ayat kitab suci manapun.
Tapi, biar bagaimana pun, Fadli Zon mestinya percaya bahwa Munarman bakal menemani Rizieq Shihab dan Bahar Smith untuk berlebaran di hotel prodeo. Apakah Fadli Zon mau menemani mereka juga?
Bisa juga sambil mengantarkan sendal Munarman yang ketinggalan dan sedang jadi trending-topic dimana-mana. Ya terserah saja.
Heran, bukankah Prabowo Subianto itu juragannya Fadli Zon sudah berada dalam struktur pemerintahan Presiden Joko Widodo?
Jadi Partai Gerindra sebetulnya bukan lagi partai oposisi, dan seyogianya mesti mendukung tindakan pemberantasan terorisme yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh Pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin.
Tapi Fadli Zon ternyata membangkang. Apakah pembangkangan ini adalah bagian dari partitur yang dirancang partai? Hanya Prabowo yang tahu.
HTI dan FPI sebagai organ ‘attacking-dog’ untuk menakut-nakuti sudah bubar. Mungkin beberapa petualang politik dan gelandangan politik yang selama ini jadi semacam bohir mereka butuh piaraan baru yang bisa disuruh-suruh menggigit siapa saja yang menghalangi jalannya skenario politik hitam mereka.
Sementara itu Anies lagi sibuk bersafari ke berbagai daerah, meninggalkan begitu saja wilayah Jakarta yang jadi area tanggungjawabnya. Mungkin ia sedang mencari Pohon Mahoni yang hilang dari Kawasan Monas dan sampai sekarang belum ketemu.
Kita berharap Pak JK bisa ‘mendidik’ anak emasnya ini untuk bisa menyusun skala prioritas dalam menjalankan administrasi pemerintahan ibu kota. Masak sih mesti vokalis Kebon Sirih yang memberi nasihat buat Anies?
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, meminta Anies supaya fokus kerja membenahi Jakarta dari pada safari ke daerah.
Diingatkannya pula bahwa masa jabatan Anies habis tahun depan (2022), namun (cilakanya) belum ada satupun janjinya yang dituntaskan. Nah lho!
William Aditya Sarana pun bermurah hati untuk kasih nasihat, "Kinerja yang baik sebagai Gubernur DKI Jakarta akan memudahkan Anies menjadi calon Presiden di tahun 2024."
Eh…memangnya Anies mau mencalonkan diri di tahun 2024 nanti? Apakah pantas? Dengan kinerja amburadul seperti ini Parpol mana sih yang mau mengusung?
Jakmania pun berkerumun malam hari di bundaran Hotel Indonesia, abai dengan prokes. Mungkin saat itu juga banyak Jakmania yang bertepuk tangan walau tepuk tangan oleh Abdullah Hehamahua sudah dilarang lantaran itu adalah budaya Yahudi katanya.
Ya sudah, apakah Abdullah Hehamahua mau mengusulkan pada Jakmania supaya mengganti tepuk tangannya jadi tepuk jidat misalnya. Walahuallam!
Sementara itu ada berita daerah yang menarik. Vonnie Anneke Panambunan (biasa disingkat dengan VAP) mantan Bupati Minahasa Utara yang cantik itu barusan ditangkap oleh Kejati Sulut. Apa pasal? Ya apalagi kalau bukan sangkaan praktek korupsi.
Setelah sebelumnya belasan kali mangkir dari persidangan, lalu nekat ikut kontestasi Pilgub Sulut, dan terakhir mangkir dengan alasan sakit dan sedang dirawat di Jakarta, Vonnie Panambunan akhirnya digelandang juga oleh Kejati Sulut. Walau belum lama ini Vonnie telah mengembalikan uang negara sejumlah Rp 4,2 milyar!
Vonny Panambunan dulu memimpin pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yang luas, subur dan indah. Wilayahnya mencakup daerah pantai dan beberapa pulau di sebelah utara. Wilayahnya butuh pemecah ombak, sayangnya proyek pemecah ombak itu dikorupsi. Akhirnya proyek pemecah ombak itu memecahkan karir politik VAP.
Sebagian uang korupsi dikembalikan, namun proses hukum terhadap VAP tetap berjalan. Ini jelas berbeda perlakuan dengan kasus pembelian pemadam kebakaran (damkar)nya oleh administrasi Anies Baswedan.
Ada “kelebihan-bayar” sebesar Rp 6,5 milyar yang katanya bakal dikembalikan, dengan dicicil pula. Kenapa dikembalikan, ya lantaran keburu ketahuan dan jadi ramai di ruang publik.
Lha kalau tidak ketahuan dan tidak ramai di ruang publik gimana Nies? Hmm…
Kita semua pun mahfum bahwa masih banyak operasi senyap bancakan (mark-up atau penggarongan) uang rakyat yang sedang berjalan. Skandal yang sudah terbongkar pun masih menyisakan banyak koruptor yang lolos. Mereka licin bukan kepalang, bagai belut dilumuri oli.
Skandal E-KTP, BLBI, TPPI, BUMN (Asabri, Jiwasraya, dll), ditambah lagi bancakan APBD di berbagai daerah, plus dana otsus, dan bansos yang masih gelap gulita. Itu semua tugas penegak hukum.
Tugas kita bersama adalah menjaga memori publik, supaya semua itu tidak terlupakan lalu diabaikan.
28/04/2021
Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).
====================================
Selembar Foto yang Menguak Pencitraan Politik Anies Baswedan
Para begawan fotografi bersabda: Foto yang bagus itu tanpa caption, karena gambarnya sendiri sudah bercerita. Nah, selembar foto Anies berkunjung ke joglo milik bos beras Sragen Billy Haryanto, Minggu 25 April hari ini, menarik perhatian saya karena sangat-sangat bercerita.
Foto dimaksud adalah sebuah joglo yang dipasang spanduk MMT bertuliskan "Joglo Kemenangan Anies Capres 2024". Di depan spanduk, ada Anies yang mengenakan baju hitam bermotif. Duduk berhadapan dengan Billy yang hanya memakai kaos biru dan celana kolor pendek.
Nah, dari foto saja sudah ketahuan Anies ngapain ke Jateng. Kampanye untuk pancapresannya di 2024. Foto ini juga menjadi jawaban publik pada apa yang dilakukannya di Cilacap pekan lalu. Mau dia panen raya, mau dia main wisata di pantai, ya intinya kemarin itu kampanye.
Miris ya. Di tengah situasi pandemi yang belum juga reda, Anies masih mikir kepentingan pribadinya. Masih sempat-sempatnya safari ke luar provinsi demi ambisi politiknya.
Kedua, dari foto itu sudah kelihatan siapa bos siapa anak buahnya. Siapa mengendalikan siapa, siapa lebih butuh siapa. Anies baju lengkap semi formal, Billy kaos dan celana kolor. Kalau Billy posisinya sebagai orang yang butuh bantuan Anies, ya masa menemui tamunya dengan kaos dan celana kolor.
Jadi sudah jelas ya siapa bos siapa anak buahnya. Dan sudah jadi kodrat di semua zaman bahwa anak buah lah yang melayani bosnya, menyediakan apapun keinginan bosnya. Kalau bosnya juragan beras, apalagi penyuplai beras terbesar di Cipinang, yang menentukan stok dan harga beras di Jakarta, maka tugas anak buah apa? Ya memastikan bosnya senang, menjamin bisnis bos dan teman-temannya tidak terganggu. Kalau itu dilaksanakan, maka everybody happy. Bos beras lancar usahanya, sang anak buah pun akhirnya didukung mewujudkan ambisi politiknya.
Nah bicara beras, namanya suplyer beras kan bahasa kerennya ya. Sama gak sih dengan tengkulak atau bakul. Yang kerjaannya beli beras ke petani dan menjual beras ke kota. Atau menampung beras dari desa untuk dikirim ke pasar induk di ibukota.
Saya jadi inget cerita atau berita di koran koran bahwa meski harga beras di pasar tinggi tapi petani tidak menikmati hasilnya. Sebab gabah petani dibeli dengan harga murah oleh tengkulak dengan bermacam sistem yang menguntungkan pemodal.
Trus sekarang kok ada kepala daerah yang berambisi jadi presiden tapi menghamba pada tengkulak kan bahaya booss.. Trus ngapain kemarin koar koar bantu petani pakai acara pencitraan panen raya di Cilacap segala. Sungguh pencitraan politik yang memalukan menurut saya. Karena itu sama saja upaya pembohongan dan pembodohan pejabat kepada rakyatnya.(*)
=======================================================
PAUL ZHANG WNI PROXY AMERIKA SERIKAT?
WNI atas nama Shindy Paul Soerjomoeljono, atau yang dikenal masyarakat sebagai Joseph Paul Zhang, terakhir kali meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong pada 11 Januari 2018,” demikian keterangan Kabag Humas Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakar, Senin (19/4/2021).
🇲🇨☝️☝️🇲🇨
X (muslim) : Tadi saya tanya temen yang tinggal di Berlin
DS : trus gimana?
X : Iya sama indikasi temen memang dia proxy amrik. Punya passport Jerman. Cuman sebelumnya dia WN Hongkong
DS : bergabung dengan rekan2 Joshua Wong (tokoh demonstran pro US) atau minimal spt Veronica Komang setelah provokasi Papua gagal??? Setelah usaha dutabesar Jerman sembunyi2 ke markas FPI tempo hari???
Lha orang WN Hongkong kok bisa mudah punya passpor Jerman, itu emang gampang?
X : pasti ada fasilitatornya bagi Agen Pengacau.
DS : bagian dari program mengobok2 asia tenggara untuk mencari pangkalan perang?
X: Amerika sekarang sedang nyari posisi
DS : Betul, kemaren sudah Filipina sudah takluk mau bekerjasama dengan US. Demikian juga Jepang.
X : kalo rezim di indo bisa dijatuhkan diganti boneka mereka, maka indo bisa jadi base US utk melawan China
DS : Mereka ngincer Vietnam juga.Vietnam diajak kerjasama hehe ya jelas menolak, halus.
X : bangsa Vietnam bukan pecundang pelicik spt bangsa Jepang
DS : Kacau
X : Saya juga agak curiga dengan maraknya hacker di fb akhir2 ini pak
DS : Woww....setelah Biden jadi presiden....penyakit2 yang hilang di zaman Trump sekarang muncul lagi...ISIS bangkit...Boko Haram bangkit...kadrun2 disini pun bangkit Paul Zhang ini digunakan sebagai momentum untuk membangkitkan sel-sel tidur mendongkel pemerintah yg sah diganti presiden boneka?
Hoax2 dan propaganda marak lagi di medsos...wauww
Ingat! dari dulu sudah saya jelaskan : Satu dalang main dua tangan!
Deep State yang sekarang berkuasa.
Jokowi DIBIKIN mumet.
Dari dulu lak sudah saya bilang : paling aman adalah berlindung di ajaran leluhurnya sendiri Nusantara! Lha tubuhnya disini, mati hidupnya disini, kok jiwanya diawang-awang ideologi negeri seberang? Ya pasti diperalat Asing2 ping-pong kiri kanan, bingung.
Rahayu!
=================================
https://www.facebook.com/799489083553140/posts/1760641427437896/
Apa Artinya Status WTP Kalau Masih Korupsi Juga?
Oleh: Andre Vincent Wenas
Dua fenomena menarik. Pertama, KPK baru saja mengeksekusi mantan Anggota BPK Rizal Djalil masuk penjara di Lapas Cibinong Bogor, Kamis 6 Mei 2021 kemarin.
Kedua, sementara itu, beberapa waktu terakhir ini di berbagai pemda dan instansi pemerintahan ramai memamerkan hasil audit BPK terhadap instansinya yang dapat status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Ya, tentu saja instansi itu boleh berbangga, tidak ada salahnya dengan itu. Tapi di atas status WTP itu ada hal yang jauh lebih substantif, yaitu pengelolaan anggaran yang jujur dan transparan!
Ingat khan dulu, Ahok pernah “ribut” dengan BPK juga.
Waktu itu bulan April 2016, Ahok sempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses pembelian sebagian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras di Jakarta Barat pada 2014, yang menurut BPK terindikasi menyebabkan kerugian negara sampai Rp 191 miliar.
Ahok berada di Gedung KPK sekitar 12 jam, dan akhirnya ia keluar tanpa rompi oranye! Waktu itu peristiwa Ahok diinterogasi di KPK pun diliput juga dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang dulu sangat legendaris itu.
Dipandu langsung oleh Karni Ilyas, acara ILC pun ikut merekam bagaimana Ahok keluar dari Gedung KPK dengan tertawa bahkan sambil berceloteh,"Yang pasti saya kira BPK menyembunyikan data kebenaran!" Wah!
Katanya, BPK juga meminta Pemprov DKI membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras, dan Ahok menilai permintaan itu tidak mungkin bisa dilakukan.
"Karena pembelian tanah itu terang dan tunai. Kalau dibalikin harus jual balik. Kalau jual balik mau enggak Sumber Waras beli harga baru? kalau pakai harga lama kerugian negara. Itu aja," ujar dia. Nah khan!
Begitulah inti kisah ributnya Ahok vs BPK waktu itu. Faktanya sampai sekarang Ahok melenggang terus sampai jadi Komut Pertamina. Sementara Rizal Djalil, pejabat BPK yang dulu pernah berpolemik dengan Ahok soal kasus RS Sumber Waras itu sudah pakai rompi oranye.
Kasus yang menjerat Rizal Djalil ini soal korupsi proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengeksekusi mantan Anggota BPK Rizal Djalil ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cibinong Bogor pada Kamis 6 Mei 2021 kemarin. Eksekusi ini sesuai putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 66 /Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 26 April 2021.
Kita kembali ke soal status WTP. Apakah memperjuangan status WTP itu perlu? Ya tentu saja perlu. Tapi apakah itu berarti sudah tidak ada korupsi? Haha… itu sama sekali tidak dicerminkan dalam opini WTP itu!
Tidak ada hubungan langsung antara status WTP dengan kenyataan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di suatu instansi.
Lho kok begitu?
Kalau BPK memberi status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau ‘unqualified opinion’ itu artinya bahwa secara prinsip akuntansi dinyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Ya, yang material saja. Yaitu posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi, laporan-laporan keuangannya saja yang semata-mata sudah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi.
BPK (atau BPKP) sebagai auditor keuangan akan memberikan opininya yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa opini auditor itu adalah berdasar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Itu saja.
Kriterianya adalah: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Kemudian, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.
Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.
Lalu, setiap laporan hasil pemeriksaan BPK akan disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Begitulah, prosesnya bisa berjalan tuntas, tapi bisa juga berputar-putar tanpa ujung. Tapi ini soal lain lagi.
Bagi kita saat ini yang terpenting adalah agar anggaran negara, atau anggaran di setiap daerah itu sungguh-sungguh bisa dipakai untuk pembangunan yang riil. Bukan praktek KKN yang ditutupi lewat propaganda kehumasan tentang status WTP.
Status WTP itu hanya bermakna bagi administrasi pemda dihadapan BPK. Sedangkan rakyat tidak butuh disuguhkan berita kehumasan yang cuma pencitraan tentang betapa ‘wajar tanpa pengecualian’-nya laporan keuangan daerah.
Itu bagi rakyat tidak ada maknanya sama sekali. Apalah artinya status WTP kalau toh masih korupsi juga?
Sebetulnya, paling tidak Pemda khan bisa membuka secara transparan bagaimana mereka mengelola keuangan daerah (uang rakyat) itu dengan mengunggahnya secara rinci (sampai satuan harga barang) ke laman (website) resmi pemda masing-masing.
Janganlah cuma koar-koar soal transparansi, tapi ujungnya hanya bikin bingung rakyat dengan propaganda soal WTP.
“If you can’t convince them, confuse them!” – Harry S. Truman.
08/05/2021
Andre Vincent Wenas, Pemerhati Ekonomi Politik & Pelintas Alam
=====================================
No comments:
Post a Comment