Para jurnalis asing atau koresponden untuk media asing, melaporkan mengalami intimidasi pada Aksi 22 Mei lalu. Lebih dari 20 jurnalis melaporkan bahwa mereka diintimidasi, dianiaya, dan diserang selama kerusuhan tersebut. Beberapa jurnalis juga mengaku diserang secara online. Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) meminta pihak berwenang untuk menyelidiki semua laporan serangan dan menyelidiki contoh-contoh intimidasi terhadap jurnalis.
Oleh: Eva Mazrieva (VOA)
Kru ABC News Australia adalah jurnalis terbaru yang melaporkan bahwa mereka menghadapi intimidasi dan penyerangan ketika mereka meliput Aksi 22 Mei yang terjadi setelah Presiden Joko Widodo dikonfirmasi sebagai pemenang Pilpres 2019, yang meningkatkan kekhawatiran akan kebebasan pers di Indonesia.
Jakarta Foreign Correspondent Club (JFCC)—dengan anggota yang merupakan jurnalis asing dan koresponden asing di Indonesia—memberikan keluhan serupa. “Kami sangat prihatin mengetahui bahwa wartawan telah diintimidasi dan bahkan diserang secara fisik selama demonstrasi baru-baru ini di Jakarta,” kata JFCC dalam sebuah pernyataan.
“Beberapa anggota kami telah menjadi target selama aksi unjuk rasa ini dan juga di media sosial, dan itu perlu ditangani untuk mencegah hal ini menjadi ancaman bagi kebebasan pers di Indonesia.”
Delapan orang tewas dan lebih dari 900 lainnya luka-luka pada kerusuhan tanggal 21 dan 22 Mei lalu, dalam pertempuran dua malam antara pasukan keamanan dan para pendukung calon presiden Prabowo Subianto.
Para pejabat keamanan mengatakan bahwa mereka percaya kekerasan itu diatur oleh beberapa kelompok, termasuk kelompok yang terkait dengan ISIS dan kelompok lain yang terkait dengan pensiunan pasukan khusus yang dituduh menyelundupkan senjata ke Jakarta.
Koresponden ABC untuk Asia Tenggara David Lipson, pada tanggal 26 Mei mencuit sebuah koreksi yang mengatakan bahwa krunya diserang “oleh demonstran, bukan polisi. Semua orang baik-baik saja, terima kasih kepada para petugas keamanan yang membantu.”
Cuitan itu mengoreksi informasi Lipson yang dirilis oleh Amnesty International Indonesia dan Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI). Kedua kelompok itu mengatakan bahwa polisi mengintimidasi wartawan ABC tersebut.
Reporters Without Borders (RSF)—sebuah organisasi nirlaba internasional yang mengadvokasi jurnalis dan kebebasan pers—mengatakan bahwa di Indonesia, Presiden Joko “Jokowi” Widodo tidak menepati janji kampanye selama lima tahun masa jabatannya. Masa kepresidenannya ditandai oleh pelanggaran kebebasan media yang serius, dan militer diketahui “mengintimidasi wartawan dan bahkan menggunakan kekerasan terhadap jurnalis yang meliput pelanggaran mereka,” merujuk pada AJI.
Dalam RSF World Press Freedom Index tahunan, Indonesia berada di peringkat 124 dari 180 negara yang disurvei, di mana Indonesia berada di posisi itu sejak tahun 2017. Pada tahun 2013, Indonesia berada di peringkat 139.
Wartawan Indonesia mengenakan topeng saat mereka memprotes dalam unjuk rasa May Day dekat Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Indonesia, 1 Mei 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)
Dua wartawan Associated Press, Stephen Wright dan Niniek Muji Karmini, melaporkan bahwa mereka diintimidasi di media sosial. Orang-orang yang mengaku sebagai pendukung Prabowo menerbitkan informasi pribadi tentang para jurnalis itu, yang kemudian menerima ancaman seperti “Kami akan mengurusnya.”
Lebih dari 20 jurnalis melaporkan bahwa mereka diintimidasi, dianiaya, dan diserang selama protes terhadap hasil Pilpres 2019 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
AJI mengatakan bahwa para jurnalis TV dan radio “diserang secara fisik, ditampar, diintimidasi, dianiaya, dan diancam, tidak hanya oleh polisi tetapi juga para pengunjuk rasa. Beberapa dari mereka terpaksa menghapus dokumentasi mereka—foto, audio, dan video—dan beberapa peralatan disita. Sepeda motor seorang jurnalis dibakar.”
AJI percaya bahwa banyak serangan dan kasus intimidasi tidak dilaporkan, karena wartawan takut akan balasan dari militer atau polisi.
Kelompok jurnalis itu meminta pihak berwenang untuk menyelidiki semua serangan yang dilaporkan dan menyelidiki contoh-contoh intimidasi terhadap jurnalis. AJI juga mengimbau para pemilik media dan editor untuk bertanggung jawab atas keselamatan jurnalis mereka, dengan memberikan pelatihan yang sesuai dan menutupi biaya cedera yang mungkin harus ditanggung wartawan saat melapor.
JFCC meminta semua pihak—termasuk mereka yang mengawasi kampanye politik dan pasukan keamanan—untuk menghormati hak wartawan untuk meliput berita. “Mengingat ketegangan politik yang memanas saat ini, kami juga mendesak semua jurnalis untuk mengambil tindakan pencegahan yang masuk akal jika mereka diminta untuk meliput demonstrasi, seperti memastikan bahwa mereka beroperasi dalam tim, menempatkan diri mereka di lokasi di mana mereka membatasi risiko terkena proyektil atau ditargetkan secara fisik, dan memiliki alat pelindung yang cocok dan strategi keluar yang jelas,” kata JFCC dalam sebuah pernyataan.
Dedi Prasetyo, juru bicara Polri, pada 24 Mei mengatakan kepada VOA bahwa polisi telah memberi tahu beberapa pemimpin redaksi, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Dewan Pers, bahwa “dalam rangka untuk menghindari lebih banyak kekerasan,” semua jurnalis harus diidentifikasi dengan jelas, dan contoh-contoh identifikasi dibagikan kepada pihak berwenang.
“Silakan berkomunikasi dengan kami,” katanya. “Setelah kami mengetahui ID, kami dapat memberi tahu personel kami untuk mengetahui bahwa identitas tersebut mengidentifikasi seseorang sebagai jurnalis. Kita perlu melihat ID pers yang jelas.”
Niniek—yang telah melaporkan dari Jakarta selama dua dekade—mengatakan kepada VOA melalui telepon, bahwa “AP telah meningkatkan langkah-langkah keamanan mereka di kantor Jakarta. AP juga meminta saya untuk tidak menggunakan transportasi umum sekarang, dan untuk tidak meliput masalah protes atau kerusuhan atau terorisme untuk sementara waktu.”
Niniek mengatakan bahwa meskipun dia diserang melalui akun Twitter pribadinya dan akun AP resmi, namun “ancaman semacam ini tidak akan pernah membuat saya patah semangat untuk melanjutkan pekerjaan jurnalistik saya.”
“Selama Pilgub Jakarta tahun 2017, saya juga diancam, tetapi saya harus mengakui bahwa apa yang terjadi saat ini lebih buruk. Mereka mengunggah foto Stephen, alamat kantor kami, dan mendesak orang-orang untuk mengambil tindakan terhadap saya.”
Keterangan foto utama: Demonstran melakukan unjuk rasa di jalanan kawasan Tanah Abang di Jakarta tanggal 22 Mei 2019. (Foto: Reuters)
No comments:
Post a Comment