MUI Ingatkan Jangan Gunakan Isu Khilafah Untuk Provokasi di Pilpres 2019

Mudah2an masyarakat menjadi tercerahkan !

"MUI Ingatkan Jangan Gunakan Isu Khilafah Untuk Provokasi di Pilpres 2019"

[PORTAL-ISLAM.ID]  Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin mengingatkan kepada kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghindari penggunaan isu keagamaan seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan) pada Pilpres 2019.

Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu dinihari, menyebutkan bahwa imbauan itu sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37 pada Rabu (27/3/2019).

Menurut Din, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur'an adalah ajaran Islam yang mulia. "Manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi atau 'khalifatullah fil ardh'," kata Din merujuk surat Al-Baqarah ayat 30.

Ia menjelaskan, mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai "Darul Ahdi was Syahadah" atau negara kesepakatan dan kesaksian.

"Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam," ujar Din.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menambahkan, menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti-Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, MUI mengimbau segenap elemen bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi Pemilu 2019 yang damai. "Mari kita ciptakan Pemilu/Pilpres yang damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban," ucapnya, seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono mengatakan Pilpres kali ini yang berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah.

Pernyataan provokatif Hendropriyono ini justru bikin resah masyarakat. Sampai-sampai mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menanggapi keras dengan mengatakan "Jangan mau dipecah belah orang-orang yang haus kekuasaan !!!!"

https://www.portal-islam.id/2019/03/mui-ingatkan-jangan-gunakan-isu.html?m=1


Khilafah Bukan dari Alquran, Khilafah Ciptaan Ulama

Mahfud MD (ibnu/detikcom)

Salatiga - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menantang siapa saja yang mampu menunjukkan sistem pemerintahan khilafah ada di dalam Alquran dan hadis. Perubahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia tidak bisa dilakukan secara radikal.

"Saya nantang siapa saja, di mana saja, di dalam forum yang terbuka. Yang bisa menunjukkan kepada saya, tentang adanya kholifah atau khilafah tentang adanya khilafah sebagai sistem pemerintahan, ya di dalam Alquran dan hadis. Saya katakan kalau khilafah banyak, tapi bukan dari Alquran dan alhadis. Itu adalah ciptaan para ulama berdasar kebutuhan, waktu, dan tempat masing-masing," kata Mahfud.

Hal itu ia sampaikan setelah menjadi pembicara dalam seminar nasional 'Tantangan NKRI di Tengah Penetrasi Ideologi Transnasional' di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Kamis (7/12/2017). Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu Prof KH Yudian Wahyudi (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Prof Muh Zuhri (guru besar Fakultas Syariah IAIN Salatiga).

Mahfud mengatakan 57 negara Islam yang tergabung dalam OKI menganut sistem khilafah, tapi berbeda-beda. Hal tersebut bisa berbeda karena, dalam Alquran dan hadis, sistemnya tidak diajarkan.

"Kenapa beda? Ya karena memang Alquran dan alhadis tidak mengajarkan sistemnya. Prinsipnya nilainya mengajarkan bahwa khilafah harus berkeadilan. Tapi kalau sistemnya seperti apa, tidak ada," ujar Mahfud, yang menjabat anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila.

Mahfud lebih jauh menyebutkan khilafah berasal dari bahasa Arab dari kata 'sistem pemerintahan'.
"Jadi jangan berpikir mau mengganti sistem yang radikal karena tidak ada di dalam Alquran dan hadis sistem yang betul-betul menurut Islam seperti apa? Tidak ada. Arab Saudi yang dikatakan negara Islam di sana banyak korupsi juga sehingga sekarang terjadi pemecatan-pemecatan di kalangan elite, katanya islam itu khilafah. Mau niru Brunei? Di Brunei mau disebut sebagai contoh kita nggak suka, di sana nggak ada parlemen. Mau niru Malaysia? Mau niru Pakistan? Jadi semua buat sendiri-sendiri," katanya.

Adapun Indonesia telah membuat sistem pemerintahan sendiri, kata Mahfud. Menurut KH Ahmad Asan Basir dan Kiai Ahmad Sidik serta Abdurrahman Wahid dari NU dan Muhammadiyah, sistem pemerintahan di Indonesia sudah kompatibel dan cocok dengan ajaran Islam.


"Bahwa banyak konflik bukan karena sistemnya, tapi orangnya. Sama di Arab Saudi korupsinya banyak, di Malaysia sama, di Pakistan sama, di negara-negara yang disebut Islam, korupsinya juga banyak, pencurinya juga banyak, kan bukan karena sistem, orang miskinnya juga banyak itu lho," tuturnya