Pegunungan Erstberg tak hanya menyimpan tembaga.

Viralkan teman-teman
SABTU,  3 Maret 1973. Sejarah mencatat Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Freeport Sulphur, (sebuah perusahaan tambang terkemuka asal Amerika Serikat) sekaligus meresmikan berdirinya kota Tembagapura. Saat memberikan pidato sambutan, Soeharto begitu sumringah.

Bagi Soeharto, gelontoran uang yang diinvestasikan Freeport ke bumi Papua merupakan bentuk kepercayaan kepada Indonesia untuk membangun masa depan. Kepercayaan itu juga telah mendorong penanam-penanam modal asing lain untuk datang ke Indonesia. Selain itu, Soeharto juga menyatakan kepercayaannya bahwa kegiatan pertambangan akan membantu memajukan masyarakat lokal disitu.

Tapi taukah anda?
Semua Itu adalah Petaka bagi Rakyat Papua

Pegunungan Erstberg tak hanya menyimpan tembaga. Salah satu gunung bernama Grasberg juga mengandung cadangan emas yang melimpah. Grasberg disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia. Lewat kontrak karya berdasarkan UU Penanaman Modal Asing (PMA) yang diizinkan pemerintah Soeharto, Freeport memiliki hak istimewa untuk merambahnya.

Kehadiran Freeport langsung mengancam penduduk asli dari suku Amungme yang berdiam di dataran tinggi sekitar proyek tambang. Suku Amungme sangat terikat dengan tanah leluhur. Bagi mereka, Gunung Grasberg dianggap suci. Puncak Grasberg dikiaskan sebagai kepala ibu. Orang Amungme sangat menghormati kawasan keramat itu.

Terjadi konflik, Amerika pun tak peduli. Bersama Soeharto, mereka membantai anak Indonesia di Papua, yang saat itu menentang mereka, Kebun dan rumah-rumah dihancurkan, sejumlah orang dibantai. Pemerintah mengumumkan jumlah orang yang meninggal di Tembagapura sebanyak 900 orang. Para saksi lapangan memperkirakan dua kali lipatnya

Berapa keuntungan Soeharto? Dan berapa keuntungan Amerika?

Selama 14 tahun pertama beroperasi Freeport meraup keuntungan sebesar 14,9 milyar dolar AS. Sedangkan penerimaan negara dari pajak dan royalti berjumlah 5,4 milyar dolar AS. Sejak 1980, Presiden Soeharto menerima upeti setiap tahunnya sebesar 5 sampai 7 juta dolar AS tiap tahun.

Freeport telah menyerahkan uang kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan oleh Soeharto sebesar 20,3 juta dolar AS berdasarkan Kepres No. 92/1996.

Pada 1996, sekira 2000 personel dari kesatuan Kopassus dan Kostrad dikerahkan langsung di bawah perintah Presiden Soeharto demi menjaga Freeport. Untuk itu, Freeport memberikan lagi dana kepada Soeharto sebesar 40 juta dolar AS. Freeport mau melakukan itu agar situasi di Papua stabil dan mereka dapat mengeduk emas lebih banyak lagi demi target mendapatkan superprofit.

Sebaliknya, bagi Soeharto, Freeport adalah pendulang uang yang harus diamankan dari apapun.“Jika orang Papua mengganggu atau menuntut Freeport, aparat akan melakukan tindakan,”

Saya jadi paham, mengapa Jokowi ketika turun kepapua, orang papua-pun berkata, Kalau Presiden mau ke papua, itu anggap saja tuhan mau turun, hanya Jokowi yang berani ke papua. Sebelumnya saya tidak mengerti, mengapa demikian? Terjawab sudah sebabnya, karena catatan hitam Soeharto terhadap Papua begitu kelam, begitu juga dengan mantan militer lainnya yang semua punya sejarah yang sama! Menyedihkan sekali.

Alhamdulilah, kini negara kita, tanpa adanya pungli (pungutan liar) lagi yang dilakukan oleh Presiden Luar Biasa yang begitu jahatnya itu, rakyat papua berhak merdeka. Karena Indonesia kini benar-benar memerhatikan mereka.

Freeport untuk Indonesia

Satu lagi janji dan visi Presiden Jokowi terwujud, atas kerja keras Tim INALUM, didukung kerja sama yang kompak dari Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dan dorongan semua masyarakat Indonesia! 🇮🇩

Kita saksikan bersama finalisasi Divestasi Saham Freeport di mana akhirnya Pemerintah Indonesia, lewat INALUM akan memiliki saham mayoritas di PT Freeport Indonesia sejumlah 51% setelah selama ini kita hanya memiliki PTFI sebesar 9%.

Sejak Kontrak Karya I di tahun 1967, melewati berbagai kasus dan isu serta 6 presiden, baru sekarang di tahun ke 51 Freeport kembali ke pangkuan ibu pertiwi sehingga manfaat dari sumber daya alam mineral ini bisa benar2 menjadi berkah bagi masyarakat lokasi di Papua dan seluruh bangsa Indonesia.

Karena Jokowi yang benar-benar cinta terhadap rakyatnya, tanpa memikirkan pamrih ataupun timbal balik, dimana ia punya kesempatan saat ini untuk berbakti pada negara, ia lawan semua mafia-mafia brengsek itu, yang sekarang, karena Jokowi terlalu berani, mafia-mafia itupun makin kepanasan dengan ulah Jokowi, Rokan sudah diambil alih, kini Freeport sudah jelas milik anak negeri.

Nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan? Sebarkan artikel ini agar semua tau sejarah Indonesia.

Read More

ASYIKNYA FAHAM POLITIK GLOBAL

Kekacauan ini berawal dari:

Barat/Kapitalis (Amerika, Inggris, Perancis, Uni Eropa, Australia, Saudi, Israel, dan sekutunya) mulai terdesak oleh kemajuan Timur/Sosialis (Rusia, Cina, Korut, Iran, sebagian Amerika latin, dll), untuk memenangkan perang dagang/dingin ini.

Pilihannya adalah Barat akan menggunakan strategi utamanya, yakni sekuat tenaga men-Suriahkan semua negara muslim agar menjadi amunisi Barat untuk melawan kekuatan Timur (Rusia-Cina-Iran- dan sekarang ditambah Suriah).

Agen penjualan Barat untuk menjerat dunia muslim adalah Saudi dengan senjata andalan untuk menakut-nakuti negara muslim lainnya adalah menggunakan kuota haji.

Lihat bagamana Qatar dan sekarang Palestina yang diembargo jamaah hajinya. Dengan cara licik itulah yang akhirnya Barat melalui Saudi dapat mengendalikan negara-negara Islam.

Kenapa Barat melalui tangan Saudi mulai ikut campur negara Indonesia?
Sebab sekarang Indonesia sudah menjadi negara strategis di bawah kepemimpinan Jokowi.

Dan kekhawatiran Barat terhadap negara Indonesia adalah Barat sangat kawatir bila Indonesia sebagai negara strategis akan lebih condong dan dekat dengan dunia Timur (Rusia-Cina-Iran) sehingga mengancam dominasi Barat terutama di wilayah Asia Tenggara.

Indikasi kekhawatiran USA dan sekutu nampak sekali dengan rencana USA dan sekutunya membangun pangkalan militernya di Papua Nugini.

Terkait rencana pembangunan pangkalan militer di Papua Nugini tersebut dapat diartikan sebagai kabar baik sekaligus kabar buruk bagi Indonesia.

Kabar baiknya adalah USA secara tidak langsung mengakui bahwa Indonesia sudah setara negara maju dan memiliki kekuatan yang dianggap mengancam kepentingan USA di wilayah Asia tenggara dan Australia.

Kabar buruknya adalah Indonesia sudah menjadi golongan negara yang ditarget untuk dihancurkan seperti Irak pada masa Saddam Husein, Libia, Suriah, Korut ketika berpotensi tidak patuh atau bahkan melawan kepada Barat.

POINT PENTINGNYA ADALAH: Selalu ada keterlibatan Barat pada setiap kekacauan dan kehancuran sebuah negara.
Dan selalu ada keterlibatan Saudi pada setiap konflik dan permusuhan sesama umat Islam.

Karena konspirasi jahat mereka kaum Zionis, Kapitalis, dan Wahabis menganut faham: RAMPOKLAH RUMAH YANG SEDANG TERBAKAR!.

Tanda-tanda Indonesia sudah dianggap menjadi ancaman bagi Barat adalah kemajuan yang telah dicapai saat ini.

Di samping itu, Barat merasa Indonesia sudah mulai tidak bisa diatur lagi seperti pada zaman Sukarno dulu.

Bukti Jokowi dianggap melawan Barat adalah kegigihannya mengambil alih aset-aset USA seperti freeport, PT Newmont Nusa Tenggara, Blok Rokan, dan lain sebagainya.
Apa yang dilakukan Jokowi mirip dengan apa yang juga dilakukan Sukarno.

Keberanian Jokowi mengeksekusi bandar narkoba yang datang dari negara-negara Barat juga tidak sedikit mengusik hubungan dengan negara yang bersangkutan.

Juga ketidak sukaan negara-negara sekitar seperti Singapura dengan kebijakan tax amnestinya yang merugikan Singapura. Pembubaran Petral yang berkantor di Singapura juga sedikit banyak mengurangi keuntungan negara Singapura tersebut.

Ketidak sukaan Singapura sangat terlihat sekali ketika dalam penyelenggaraan acara The World In 2019 Gala Dinner malah memberi panggung lebar pada elit-elit Indonesia yang menjelek-jelekkan negaranya sendiri.

Singapura lebih memilih mengundang elit-elit Indonesia yang lebih pro Barat.
Acara tersebut sangat kuat terkesan sebagai upaya Singapura mulai ikut intervensi pilpres di Indonesia dan membantu melobi mencari dukungan internasional agar pada pilpres 2019 dipimpin oleh presiden yang pro Barat sehingga menguntungkan bagi Singapura yang juga bagian dari sekutu Barat.

Kebijakan Jokowi melalui mentri Susi Pujiastuti dengan penenggelaman kapal yang berdampak membunuh kehidupan nelayan-nelayan negara tetangga Indonesia. Sehingga negara-negara tetangga Indonesia tersebut merasa dirugikan oleh kebijakan presiden kita saat ini.

Intinya:
Dengan keberanian presiden saat ini yang membuahkan hasil menyebabkan negara-negara tetangga yang disokong Barat gerah terhadap Indonesia.

Indikasi mereka gerah adalah mereka mulai menghimpun strategi untuk menjatuhkan pihak-pihak yang memiliki komitmen besar untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Di antara indikasinya adalah melalui agen-agen Barat yang disusupakan di negara Indonesia akan menghasut dan meng-agitasi rakyat untuk saling menyerang, mencaci-maki, dan saling memfitnah dengan tujuan negara Indonesia terjebak pada konflik saudara seperti di Irak, Libia, Suriah, dan Yaman.

Namun sayangnya, selalu ada penghianat dari dalam bangsa sendiri hanya untuk ambisi kekuasan sesaat.
Mereka rela menjual diri ke Barat hanya untuk mendapat dukungan menjadi penguasa atau berharap mendapat dukungan terhadap kepentingan diri dan kelompoknya saja.

Ciri-ciri kelompok ini biasanya suka membuat pesimis rakyat, menakut-nakuti masyarakat, menjelek-jelekkan bangsa sendiri di forum-forum internasional di luar negeri, dan bahkan secara diam-diam mendukung pengakuan Zionis yang merampas negara Palestina.

Suasana negara Indonesia yang dipimpin Jokowi saat ini terlihat mirip dengan suasana saat akhir-akhir Sukarno menjabat presiden, sebelum Beliau terguling dari jabatan presidennya.

Saat itu banyak kebijakan Sukarno yang dianggap melawan dan merugikan Barat, seperti ganyang Malaysia, keluar dari PBB dan membuat PBB tandingan, serta sempat juga keluar dari perhelatan olimpiade.

Tindakan berani Sukarno tersebut sebetulnya bentuk protes Sukarno terhadap kebijakan Barat yang dirasa tidak adil bagi negara lemah dan negara-negara Timur.

Ketidak adilan kebijakan Barat tersebut terlihat dari standart ganda yang digunakan.
Seperti ketika Irak menyerang sparatis Kurdi dianggap sebagai pembantaian, namun ketika Israel menghabisi nyawa warga Palestina dianggap Israel mempertahankan haknya.

Namun malang! Keberanian Sukarno tersebut malah menyebabkan dia harus terguling dari jabatan kepresidenannya dan pada akhirnya dia harus menerima untuk terkucilkan hingga akhir hayatnya.

Dengan demikian, Barat dan sekutu ikut andil dalam menggulingkan Sukarno, dan kemudian diserahkan kepada Suharto yang dianggap siap berkomitmen menjaga kepentingan Barat di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pilihannya hanya satu, yaitu siapapun presiden sebuah negara di dunia dan juga termasuk presiden Indonesia yang dirasa tidak pro Barat pasti akan dijatuhkan melalui berbagai macam cara, di antarnya melalui gerakan separatis radikalis.

Sebaliknya, kalau sebuah negara ingin aman dari interfensi dan eksploitasi perompak dan perampok kapitalis Barat, pilihannya hanya ada dua; Pertama, Jangan sekali-kali menjadi negara strategis (maju).
Kalau tidak, maka jadilah negara boneka Barat dan sekutu.

Fakta ini sudah nyata dan terang benderang dilakukan oleh Barat dan sekutu yang didukung Saudi di Irak, Libya, Suriah, Yaman, dll.

Saudi akan mensupport kekacauan ini dengan harapan presiden Indonesia akan lebih pro Barat, untuk dijadikan teman melawan Timur yang sudah mulai mendominasi dunia.

Indikatornya banyak, di antaranya bisa dilihat sejauh mana kedekatan kedubes Saudi dengan petinggi-petinggi oportunis dan radikalis di Indonesia saat ini.

Dan perhatikan saja kicauan kedubes KSA dengan menyudutkan NU lewat bansernya sebagai golongan sesat.

Kenapa harus NU dulu yang dihancurkan? Sebab selama Indonesia masih beramaliah NU (Sunni) maka negara tersebut pasti akan sulit untuk dikuasai Barat.

Jadi jangan heran bila Saudi dan Wahabinya ketika merasa terganggu kepentingannya oleh sebuah golongan Islam, mereka akan mudah menyudutkan dengan tuduhan Syiah, ateis, dan liberal.

Seperti mereka akan terus menuduh Syiah dan liberal kepada organisasi NU dan para kiyai-kiyainya.

Tuduhan dan serangan itu terus dilakukan agar orang-orang Islam yang awam meninggalkan NU. Dengan harapan, bila NU kehabisan jamaah, maka secara struktural dan kultural NU akan lemah.

Dengan NU yang semakin lemah tersebut, maka harapannya misi Wahabi sebagai pintu masuk misi Barat akan leluasa di Indonesia dan di negara-negara muslim lainnya.

Fakta yang tidak terbantahkan adalah dari seluruh negara mayoritas muslim, hanya negara berfaham Wahabi saja yang dapat dikuasai dan dikendalikan Barat.

Sedangkan negara-negara yang berfaham Sunni (Ahlussunnah wal Jamaah) kecenderungannya akan lebih sulit diatur oleh Barat.
Apalagi faham Syiah yang merupakan musuh dedengkotnya Barat.

Kebencian Wahabi kepada NU sangat beralasan, sebab hanya NU yang berani melawan Saudi secara lantang ketika Saudi menghancurkan Yaman sedangkan ormas-ormas Islam yang berafiliasi dengan Wahabi diam-diam saja.

Keberanian itu sudah ditanamkan oleh para pendiri NU sejak dulu ketika para kiyai pendiri NU memperotes Saudi yang berencana menghancurkan makam Nabi yang dianggapnya syirik.

Jadi motto Barat adalah;
Kalau ingin menguasai sebuah negara maka hancurkan dulu faham Sunni-nya.

Sebagaimana upaya kapitasil menghancurkan dunia Islam dengan menyerang dahulu golongan Sunninya di kekhilafahan Islam, mulai dari dinasti Umayyah, Abasiah, hingga dinasti Ottoman Turki, dari perang salib yang berjilid-jilid.

Hingga perang dunia ke satu, ke dua atau nanti bahkan akan menciptakan perang dunia ketiga bila Barat sudah tidak punya cara lain untuk membendung kekuatan Timur yang terus berkembang sangat maju.

Kenapa Saudi selalu setia terhadap Barat, karena kerajaan Saudi takut dan tidak punya pilihan ketika faktanya Saudi merupakan negara hadiah dari Barat berkat bantuan klan Saudi yang memberontak Khilafahan Turki.

Barat dapat menguasai dunia pada era renaissance berkat runtuhnya dinasti Islam Turki yang dimulai dari pemberontakan klan Saudi yang merebut kedua kota suci Islam, Makkah dan Madinah.

Raja Saudi yang pertama merasa berhutang kepada Barat yang telah membalas dendamkam kepada khilafah Turki yang telah membunuh kakeknya: Saud (Nama Yahudinya adalah Moordakhai).

Dan juga Saudi mendapatkan fasilitas keamanan tingkat tinggi dari Barat sebab jasanya yang mendukung berdirinya Israel Raya.
(Sejarah terkait ini sangat panjang).

Kembali fokus ke Indonesia:

Pintu masuknya kepentingan Barat ke Indonesia adalah gerakan-gerakan Wahabi yang disokong Saudi yang berbungkus ajaran, kegiatan, dan gerakan keagamaan.

Dengan cara memantik sentimen agama oleh kaum ekstrimis dan radikalis tersebut diharapkan akan muncul kekacauan umat Islam di Indonesia.
Sebab dengan cara ini akan lebih mudah dan lebih murah biayanya.

Kenapa murah?
Sebab cara ini lebih efektif dilakukan karena orang-orang bodoh agama dan orang-orang ekstrimis-fanatis dalam agama akan lebih mudah dipancing emosinya.

Tujuan emosi orang bodoh disulut adalah agar terjadi kekacauan.

Kenapa harus terjadi kekacauan terlebih dahulu?
Alasannya agar Barat melalui Amerika yang mengklaim sebagai polisi dunia mudah masuk dan mendapat pembenaran serta dukungan global.

Ketika USA dan sekutu sudah dapat masuk ke dalam sebuah negara yang sedang kacau, saat itulah misi Barat dilancarkan.

Misi Barat yang dimaksud adalah Barat akan mudah menguasai aset-aset strategis dan aset-aset energi sebuah negara tanpa harus investasi (mengeluarkan) modal.

Lagi-lagi hal ini sesusi dengan strategi dan motto imperialisme: RAMPOKLAH RUMAH YANG SEDANG TERBAKAR!

Kenapa tanpa modal? Karena Barat merasa (mengklaim) telah berjasa membantu mengamankan sebuah teritorial dan negara.

Sehingga negara yang dipimpin oleh orang-orang bodoh dan orang-orang oportunis akan merasa berterimakasih kepada Barat yang sejatinya penipu tersebut.

Biasanya mereka minta kompensasi penguasaan aset strategis untuk membiayai kegiatan mendominasi global melalui pangkalan-pangkalan militernya di seluruh dunia.

Khususnya di Indonesia, hal itu sudah terjadi sejak era Suharto yang menyerahkan aset strategis di Indonesia sebagai kompensasi (ucapan terimakasih) karena Barat yang telah membantunya menjadi presiden dan merasa terima kasih karena Barat telah dianggap melindungi sebuah negara seperti Indonesia saat itu.

Sayangnya, kaum oportunis tersebut selalu melahirkan generasinya.
Sehingga kaum oportunis yang lahir di era sekarang pemikirannya tetap sama, yakni berharap bahwa fakta sejarah kelam tersebut dapat kembali terjadi saat ini agar mereka dapat mengambil keuntungan dari kekacauan yang timbul.

Usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan cara memunculkan kekacauan melalui sentimen-sentimen agama.

Perhatikan saja golongan elit-elit politik mana yang lebih memiliki kedekatan akses komunikasi dengan Barat dan Saudi.

Kelompok elit mana yang mudah menggunakan isu-isu anti komunis yang diasosiasikan anti Rusia dan Cina untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Perhatikan saja kelompok elit mana yang mudah menggunakan gerakan-gerakan berbungkus agama untuk mendegradasi pihak yang anti Barat sebab ingin mengangkat martabat negara Indonesia yang mereka sangat cintai.

Indikatornya sangat mudah terlihat bagi para intelek namun sulit terbaca bagi mereka yang bodoh agama dan bodoh sejarah.

Lihat saja setiap ada aksi gerakan keagamaan, pasti ada donatur-donatur terselubung dari Barat dan dari kelompok-kelompok pro barat.

Dan ada donatur-donatur elit Orde Baru yang merupakan kepanjangan tangan kepentingan Barat untuk menjajah kembali Indonesia dengan cara menanamkan hegemoni militer dan ekonominya.

Dan perhatikan saja! Elit politik mana yang mendukung Australia untuk memindahkan kedubesnya di Jerusalem.

Banyuwangi, 04-12-2018

Ainur Rofiq Sayyid Ahmad
Penulis adalah;
1. Ketua Umum LDSI
2. Pengasuh Umum Jaringan Pondok Pesantren Sunni seluruh Indonesia.


https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.facebook.com/sewordcom/posts/2312611342146362&ved=2ahUKEwiyjKr36YrfAhWYb30KHYOuD1UQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw2d9WZNlQSZtfpf7jwh6QKJ

Read More

2018, Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Indonesia Sentuh Rekor Terendah

Shutterstock

Pada Maret 2018, tingkat kemiskinan Indonesia 9,82% mencatat rekor sebagai yang terendah sejak tahun 1970. Tingkat ketimpangan pun turun hingga 0,389, terendah dalam enam tahun terakhir.

Tak hanya itu, tingkat pengangguran juga turun ke level 5,34% pada Agustus 2018. Adapun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga konsisten meningkat dalam lima tahun terakhir. Kini berada di angka 70,81 per 2017. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah berhasil menempatkan Indonesia dengan status pembangunan manusia “tinggi”.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa pemerintahan memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam beberapa puluh tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan pertama yang ditekankan mengacu pada perbaikan supply-side. Tak lain adalah perbaikan kualitas infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan redistribusi pertanahan. Dengan pembangunan infrastruktur, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki kualitas logistik yang bermuara pada pelaksanaan transformasi ekonomi.

“Kami juga menggerakkan program vokasi besar-besaran untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia. Apabila dijalankan maka perbaikan supply-side akan menjadi basis untuk keluar dari jeratan tekanan eksternal” tambah Darmin.

Pendekatan perbaikan supply-side ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa pemerintah menggeser prioritas pembangunan secara berkala.

“Kita perlu menggeser prioritas pembangunan dari pembangunan infrastruktur menjadi perbaikan kualitas SDM. Dari tingkat wilayah terkecil hingga wilayah besar untuk menciptakan agen-agen pertumbuhan,” demikian pesan Presiden Jokowi.

Meski fokus menggenjot supply-side, tentu tak berarti pemerintah melupakan sisi demand-side. Caranya dengan terus menjaga tingkat konsumsi, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB), dan tingkat ekspor. Pemerintah senantiasa menjaga keseimbangan kedua sisi agar transformasi ekonomi dapat benar-benar terealisasi.

Kondisi Ekonomi Indonesia Aman

Ilustrasi Indonesia (Shutterstock)

Menjelang berakhirnya tahun keempat pemerintahan Kabinet Kerja, kondisi makro ekonomi Indonesia aman terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Capaian ini tergambar dalam sejumlah indikator makro ekonomi yang mampu bertahan di level aman, yang diikuti juga oleh perbaikan indikator sosial.

“Ditengah gejolak dan tekanan ekonomi dunia di tahun 2018, bisa ditandai dengan jelas bahwa ekonomi kita mampu bertahan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi dalam situasi gejolak ekonomi global pada kuartal III mencapai 5,17% dengan tingkat inflasi yang cukup baik di kisaran 3%,” kata Darmin.

Di hadapan para CEO perusahaan besar dan go public, Darmin menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih menunjukkan peningkatan di tengah tekanan ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi triwulan III berada di level 5,17% secara year-on-year (yoy)—lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2017 yang hanya mencapai 5,06%.

Hal ini diimbangi dengan tingkat inflasi yang berhasil dijaga sepanjang tiga tahun terakhir, masing-masing di level 3,35% (2015), 3,02%(2016) dan 3,61% (2017). Bahkan, inflasi ini masih tetap terjaga hingga Oktober 2018 di level 3,16%.

“Kalau kita melihat data sosial ekonomi, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan indeks ketimpangan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara konsisten membaik” tambah Darmin.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah

https://www.moneysmart.id/indikator-ekonomi-indonesia-masih-aman-hingga-akhir-tahun/

Read More

Apakah Presiden Kita Kafir, Ust Riyadh Jangan tanya disini, Gelii

Read More

Islam Moderat Harus Membumi

Gbr Ilustrasi

Islam Moderat Harus Membumi

PPIM UIN Jakarta menggelar launching hasil survei di Hotel Le Meridien, 16 Oktober 2018. Survei
PPIM UIN Jakarta
 2018 "Pelita yang Meredup" ini merupakan kelanjutan dari survei "Api dalam Sekam" tahun 2017 mengenai keberagamaan siswa/mahasiswa dan guru/dosen.

Fenomena maraknya kecenderungan intoleran dan radikalisme agama tidak hanya terjadi pada siswa sekolah menengah, namun juga terjadi pada level pendidikan paling dini sekalipun.

Ada temuan yang menarik dari survei tahun lalu, bahwa guru memiliki tingkat opini intoleransi yang cukup tinggi. karenanya tahun ini PPIM memperdalam temuan tersebut dengan melakukan survei terhadap 2.237 guru dan kepala sekolah (musllim) di 34 provinsi.

Sedangkan alat ukur yang digunakan adalah self report- CAI dan IAT, IAT ini jarang digunakan terlebih di Indonesia. Tes psikologis ini lebih bersifat tidak langsung dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi pada responden dewasa.

Profil sampel guru mencakup kategorikal mata pelajaran yang diampu, guru kelas (sekolah dasar), honorer, dari yayasan, penghasilan, jenis kelamin, dll. Mulai dari guru TK/ RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/K/MA.

Temuan
Temuan-temuan menarik di lapangan berdasarkan survei yang dilakukan di lapangan yang pertama adalah guru di Indonesia mulai dari TK/RA hingga SMA/MA memiliki opini toleran dan opini radikal yang tinggi.

Direktur PPIM UIN Jakarta menjelaskan bahwa opini intoleran para guru melalui uji IAT mencapai 56.90% dan melalui kuesioner sebesar 63.07%.

Bila ada kesempatan, aksi intoleran 29% guru berkeinginan untuk menandatangani pelisi menolak kepala dinas pendidikan yang berbeda agama.

Lalu, 34% guru pun berkeinginan untuk menandatangani petisi menolak pendidikan sekolah berbasis agama non-islam di sekitar tempat tinggalnya.

Ironisnya, 29% guru setuju untuk ikut berjihad di Filipina Selatan, Suriah, atau Irakdalam memperjuangkan berdirinya agama Islam.

Kemudian, 33% guru pula setuju untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang mewujudkan negara Islam.

Sedang 27,59% guru berkeinginan untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang dalam mewujudkan negara Islam.

Tak sampai disitu, 13.30% guru berkeinginan untuk menyerang polisi yang menangkap orang-orang yang sedang berjuang mendirikan agama Islam.

Bila dilihat dari sisi gender, guru wanita ternyata memiliki sifat intoleran yang lebih tinggi dibandingkan guru laki-laki. Bila dilihat dari jenis sekolah, ternyata sekolah swasta dan madrasah memiliki sikap intoleran yang lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri.

Faktor-faktor yang terkait dengan intoleransi dan radikalisme diantaranya adalah pandangan Islami, aspek demografis, dan ormas serta sumber pengetahuan keislaman.

Peran ormas Islam yang paling berperan dalam timbulnya sikap intoleran dan radikalisme yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdhatul Wathan, Majelis Tafsir Alquran, dan Front Pembela Islam.

Kalau ditinjau dari pengalaman organisasi yang pernah diikuti guru pada saat mahasiswa, ternyata organisasi HMI memberi pengaruh 12.30%, PMII 7.20%, LDK 3.98%, KAMI 1.4%, dan IMM 0.9%. Sedangkan 62.28% guru tidak pernah aktif berorganisasi pada saat menjadi mahasiswa.

Henny Supolo Sitepu (Ketua Yayasan Cahaya Guru) mengatakan bahwa,"bisa jadi guru menjadi intoleran bukan berarti karena mereka 'tidak mau' tetapi bisa jadi mereka 'tidak tahu'. Ketidaktahuan guru tentang agama lain membuatnya memiliki sikap intoleran.

"Kita perlu membuka ruang-ruang perjumpaan, mengadakan praktik-praktik yang positif, dan mengangkat nilai kemanusiaan agar guru mulai menyadari bahwa kebinekaan merupakan suatu perbedaan yang indah, yang harus ditanamkan kepada peserta didiknya", imbuh Henny Supolo Sitepu,MA.

Heru Purnomo (Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia) juga menanggapi hasil survei nasional PPIM. Ia mengatakan bahwa pendidikan merupakan strategi pengetahuan yang harusnya digunakan para guru untuk menyampaikan paham-paham intoleran dan radikalisme kepada muridnya.

Heru juga mengatakan,"Guru muda yang berpenghasilan rendah cenderung memiliki sifat intoleran. Ya mungkin saja itu karena ia sedang mencari keadilan dan keadilan yang hakiki di dunia ini adalah keadilan Tuhan. Oleh karena itu ia lebih menekankan muridnya untuk taat beragama saja"

Bahrul Hidayat, Ph.D (Ahli pendidikan) menanggapi bahwa "identity closes" membawa pengaruh yang besar kepada individu untuk lebih mengutamakan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu mereka menolak untuk memilih kepala dinas yang berbeda agama.

"Bagian lain yang harus kita pahami yaitu mengenai pembelajaran keagamaan kita sendiri. Apakah kita dan tokoh agama kita sudah mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin?", imbuh Bahrul Hidayat (Ahli Pendidikan).

Menurut Prof. Dr. Jamhari Makruf (Advisory Board PPIM),"Guru memang aktor penting yang memberi pengaruh tumbuhnya sikap intoleran. Untuk itu, perlu berbagai program yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mendapat pengalaman dalam lingkungan yang majemuk dan beragam"

Rekomendasi
Sebagai hasil dari penelitian, PPIM UIN Jakarta mengajukan rekomendasi sebagai berikut : Pertama, perlu berbagai program yang memberikan kesempatan pada guru madrasah untuk mendapat pengalaman dalam lingkungan majemuk dan beragam, meningkatkan religious literasi pada guru madrasah agar mengenal agama dan kelompok yang berbeda.

Kedua, salah satu cara yang efektif memperkuat wawasan kebangsaan dan kemajemukan para guru baik yang mengabdi di madrasah maupun swasta adalah pemberdayaan lembaga-lembaga yang memproduksi guru, seperti LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), Pendidikan Profesi Guru (PPG), Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB).

Ketiga, peranan Ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah yang selama ini dikenal mendakwahkan Islam moderat harus lebih membumi.

(Dwi Nugroho) selamat datang di: www.politikandalan.blogspot.com

Read More

Muak Dengan Politik Kebohongan

Muak dengan Politik Kebohongan
https://politikandalan.blogspot.com/2018/10/muak-dengan-politik-kebohongan.html

Saksikan Bedah EDITORIAL MEDIA INDONESIA setiap pagi pukul 07.05 WIB hanya di *METRO TV atau LIVE STREAMING nya melalui mediaindonesia.com/streaming*

Anda bisa menanggapi langsung dan memberikan opini dengan menghubungi 021-58300022, Twitter @mediaindonesia atau kirimkan komentar Anda ke e-mail: _*forum@mediaindonesia.com*


Muak dengan Politik Kebohongan

TENTU bukan tanpa sebab jika Joko Widodo sampai harus menyinggung ketidaknyamanan dia soal politik kebohongan dalam dua kesempatan selama dua hari berturut-turut.
Pertama ia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI saat berpidato pada perayaan HUT Partai Golkar, Minggu (21/10). Jokowi meminta para politikus untuk mengakhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri, karena hal itu akan menjebak rakyat yang saat ini tengah membangun.

Alangkah lebih elok dan sehat bila semua pihak menanggalkan kebohongan dan memperkuat politik pembangunan. Sehari kemudian, Senin (22/10), kali ini dalam statusnya sebagai calon presiden, Jokowi mengingatkan para juru bicara dan influencer di tim kampanyenya agar tidak sekali-kali melakukan politik kebohongan.

Ia menegaskan kematangan dan kedewasaan rakyat dalam berpolitik harus dibangun dengan fondasi narasi yang benar dan akurat, bukan di atas tumpukan kebohongan. Ekspresi geram Jokowi terhadap gencarnya sebaran informasi bohong atau hoaks, yang jika dibungkus dalam konteks dan tujuan politik menjadi politik kebohongan, sejatinya mewakili jutaan suara masyarakat Indonesia yang merasakan hal sama.

Harus diakui, hoaks dan ujaran kebencian yang membanjir terutama melalui media sosial telah memberi efek teramat buruk bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Media sosial yang semestinya menjadi sumber informasi dan arena bersosialisasi malah kerap berubah wujud menjadi tempat bersemainya pertikaian dan perceraian antaranak bangsa.

Penyebaran hoaks yang masif juga telah mengubah masyarakat menjadi lebih gampang memercayai apa pun informasi yang mereka dapat sekalipun itu tidak berbasis data dan fakta yang akurat. Pada akhirnya mereka kian mudah pula menyerap hasutan.

Celakanya, di tengah suhu politik yang kian menghangat menjelang Pemilu 2019, ada pihak yang justru memanfaatkan hoaks itu demi kepentingan-kepentingan politik praktis. Mereka bahkan rela membayar produsen hoaks untuk menciptakan informasi-informasi sesat demi memengaruhi sikap politik dan persepsi publik.

Tak jarang, hoaks diorganisasi untuk menyerang dan menjatuhkan kredibilitas lawan politik. Itulah politik kebohongan. Memuakkan di satu sisi, tapi tetap mendapat ruang di sisi yang lain karena literasi dan pemahaman tentang baik-buruknya media sosial di masyarakat harus diakui masih rendah.

Menjengkelkan bagi sebagian orang, tetapi oleh sebagian yang lain malah dijadikan peluru untuk berkampanye dan memenangkan kepentingan mereka. Dalam situasi seperti itu, kiranya substansi ajakan Jokowi untuk menyetop politik kebohongan patut kita dukung. Tak perlu diinterpretasikan macam-macam, mestinya seluruh elemen bangsa ini sepakat bahwa politik dan demokrasi kita mesti dijaga dari gulma-gulma yang dapat membuatnya luruh.

Politik kebohongan ialah gulma, bahkan racun, yang bakal menghancurkan demokrasi bila terus dibiarkan merajalela. Kebohongan juga berkait erat dengan kesantunan. Tentu tidak bisa disebut santun bila pemimpin politik, politikus, elite, justru gemar menebar berita dusta sembari menganggap rakyat hanya penonton dagelan yang mudah dibohongi.

Padahal, rakyat juga butuh kesantunan politik. Karena itu, jika kita menginginkan demokrasi di Republik ini bakal bertahan kukuh dan berumur panjang, tidak bisa tidak, pelaksanaannya harus betul-betul steril dari politik kebohongan.

BACA NASKAH LENGKAP:
http://m.mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1514-muak-dengan-politik-kebohongan

LIVE STREAMING:
http://mediaindonesia.com/streaming

Read More